Connect with us

Opini

57 Eks Pegawai KPK Jadi Polisi Khusus Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi

Published

on

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Rencana Polri menarik 57 eks pegawai KPK ke Polri layak untuk diapresiasi. Niat baik Kapolri, yang merupakan sebuah sikap dari kebijaksanaan dan fungsinya memimpin dalam menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian dan penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian. Kalau SDM ini dikelola dengan tepat dan punya formula yang pas, hal ini dapat menjadi penguatan kewenangan kepolisian dan menjadikan sinergis koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Karenanya, perlu kejelasan identifikasi sejak awal dan disikapi dengan cermat penempatan atas 57 personil ini dan batasan kewenangannya apakah berorientasi pada pencegahan (preventif) atau pada fungsi pemberantasan (represif)?

Baca juga: Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi 

Karena eks pegawai KPK ini mempunyai karakteristik kemampuan khusus dan telah mumpuni, dengan pengalaman kerjanya di KPK selama ini, tim ini harus diberikan keleluasaan kewenangan dan akses. Kalaupun akan dibentuk menjadi polisi bagian khusus apalagi diperuntukkan demi menjaga dan menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara, misal diberi kewenangan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penyadapan.

Sehingga melalui fungsi tim khusus Polri ini akan terbentuk tidak ada istilah “negara aman untuk melakukan korupsi” atau tempat yang aman untuk menyembunyikan aset maupun harta dari tindak pidana korupsi, karena Polri mulai bekerja melakukan pelacakan aset, pengembalian aset termasuk dapat melakukan perampasan aset hasil korupsi pada negara guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Musi Banyuasin, Makin Menunjukkan Pejabat Mental Penipu Kena Tipu

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap KPK Jumat lalu(15/10), karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi merupakan anak Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Melihat fenomena ini sangat miris, hilangnya budaya kejujuran, dan sudah tidak ada sifat malu lagi untuk korupsi. Anak dan bapak di satu masa yang sama-sama pemimpin di daerahnya terjerat kasus korupsi.

Karakteristik praktik korupsi pimpinan daerah sebagai atasan dengan sengaja mengumpulkan pengusaha dan anak buahnya berstatus ASN merancang dan punya keinginan yang sama untuk korupsi. Pelaku itu pemimpin daerah atau pemeras? Atau mereka ini adalah kumpulan penipu yang kena tipu?

Operasi Tangkap Tangan atau OTT ini menunjukkan bahwa banyak sudah kejadian OTT membuat sebagian pemimpin bangsa ini semakin lupa diri. Kejadian OTT bagi pemimpin yang lain belum dijadikan pelajaran, malah seolah berlomba ingin ikut melakukan OTT. Seolah OTT jadi trend yang menggairahkan bagi Pejabat.

Padahal praktik minta fee dari proyek ini menunjukkan sifat pemimpin murahan, tidak ada integritas, minim keteladan pemimpin, dan sekaligus masih menunjukkan sistem birokrasi yang buruk, curang, penyimpangan prosedur pun jadi modus pejabat menciptakan ladang korupsi.

Komitmen fee yang ditetapkan dan mendapat uang yang besar nilainya inilah jadi candu yang buat ketagihan sekaligus jalan mudah bagi pejabat yang punya kewenangan. Pejabat ini melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Mereka melalaikan tugas dan kewajiban maka hukuman bagi pejabat yang jual beli jabatan ini semestinya terapkan hukuman mati saja, tidak bisa dibiarkan lagi praktik korupsi ini dalam bentuk apapun kalau bangsa ini mau maju dan membangun peradaban serta mewujudkan tujuan bangsa.

Karena mencermati sanksi selama ini yang dikenakan aparat penegak hukum bagi para koruptor berupa penjara atau denda maupun perampasan tidak membuat pelaku korupsi jera. Maka dosis sanksinya ditingkatkan menjadi hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Semakin kekinian sangat terlihat tindakan korupsi ini dilakukan oleh para pemimpin sebagai upaya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, memuaskan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya mereka ditenggelamkan perilaku yang melampaui batas kekuasaan mereka.

Mereka para pimpinan ini tidak mau belajar dari kasus- kasus OTT sebelumnya, mereka punya slogan keliru, mumpung masih menjabat jadi harus bisa dapat uang dari jualan kewenangan dengan korupsi.

Inilah prilaku mentalitas sebahagian pemimpin dan bawahnya juga yang gak berani mengingatkan atasannya, yang penting asal bapak senang, memilih zona aman dan nyaman. Namun begitu ada masalah hukum biasanya mereka ini akan selamatkan diri masing masing-masing. Bahkan antar atasan dan bawahan akan saling bantah membantah bila sudah terkena OTT.

Perbuatan korupsi itu hanya menambah permasalahan baru dan menciptakan lingkungan kerja terbiasa dengan cara korup. Ini juga terjadi karena mereka mendapatkan jabatan dengan cara tidak bersih, sehingga akan membuat motivasi kerja hanya cari uang dengan cara singkat dan mudah yakni korupsi. Pada implementasinya akan cendrung dalam aktifitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatan dan melukai hak masyarakat serta merugikan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Si Tou Timou Tumou Tou, Jenderal!

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Nama Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar sedang terbang bak layang-layang danguang asal Pariaman. Sendirian menantang angin. Semakin tagak tali, dalam bahasa Minang.

Pria yang lahir tanggal 3 April 1964 ini baru berusia 57 tahun. Tiga tahun lagi, memasuki usia pensiun. Karir yang pernah ditempuh, Komandan Kodim 0211 di Tapanuli Tengah.

Tentu, Tumilaar sangat paham dengan nama-nama seperti Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, dan Maludin Simbolon. Nama-nama yang identik dengan kisah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan tanggal 15 Februari 1958.

PRRI adalah saudara muda dari Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang meletus tanggal 2 Maret 1957. Nama Ventje Samual, Muhammad Saleh Lahade, Andi Pangerang, DJ Somba, Herman Pieters, dan Minggu berada dalam barisan Pemerintahan Militer.

Junior tentu paham dengan dua sosok yang hebat: Abdul Haris Nasution dan Alexander Evert Kawilarang. Mereka berdua berasal dari Tapanuli dan Minahasa. Tetapi berbeda pilihan ketika PERMESTA/PRRI meletus. Nasution membangun komunikasi dengan sejumlah nama, seperti Andi Mattalatta dan M Jusuf. Alex Kawilarang pulang dari jabatan sebagai Atase Militer di Amerika Serikat, bergabung dengan Permesta.

Selain menjadi dosen di Sekolah Tinggi Komando (SESKO) TNI Angkatan Darat di Bandung, Junior berkarir sebagai Staf Ahli Panglima Kodam I Bukit Barisan. Jabatan terakhir adalah Inspektur Kodam XIII/Merdeka.

Sumatera dan Sulawesi, dua teritorial penugasan Junior. Selain pada tugas lain, tentu. Bagi yang mengenali betul karakter dari tentara di dua pulau ini, tentu tak menganggap gaya bercakap terus terang dari Junior sebagai satu masalah besar. Berbeda, misalnya, seandainya tentara itu bertugas di Siliwangi, Diponegoro, atau Brawijaya yang lebih halus.

Namun, militer tetaplah militer. Tidak boleh ada “pikiran” di dalam tubuh seorang militer. Terkecuali, sejarah mencatat, beberapa orang saja yang menyebar pikiran mereka ke publik terkait bidang militer. Tak jauh-jauh, mereka yang “diizinkan” berpikir itu adalah sosok-sosok yang punya hubungan darah dengan para jenderal.

Baca juga: Amandemen Konstitusi Tanpa Penjelasan 

Minahasa, entah kenapa, berbatasan dengan Gorontalo. Hanya Gorontalo dan Sumatera Barat yang memikul falsafah Adat Bersendi Sara’, Sara’ Bersendi Kitabullah (Adat Bersendi Agama, Agama Bersendi Al Qur’an). Sara’ mangato, adat mamakai.

Bisa jadi, tempat pembuangan Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Paderi (1821-1837) adalah Manado. Bersama keluarganya, Tuanku Imam Bonjol bisa saja memberi pengaruh kepada perkembangan ajaran agama Islam yang sudah jauh-jauh hari dibawa oleh sejumlah Datuk (Dato) ke tanah Sulawesi. Mereka yang berasal dari Ulakan, Padang Pariaman. Syech Burhanuddin adalah guru (mufti) dari Tuanku Imam Bonjol dalam tarekat Syatariyah. Tarekat yang begitu tunduk ke bumi, namun terlihat keras ke langit.

Perubahan “haluan” M Jusuf dan kawan-kawan, jangan-jangan juga dapat pengaruh dari pembuangan Pangeran Diponegoro di Makassar. Diponegoro memimpin Perang Jawa (1925-1930). Kehidupan tarekat yang dtempuh oleh Diponegoro, semakin menyelam ke dalam jiwa. Pengaruh Hindu dan Budha di tanah Jawa telah memberi warna yang lebih banyak menyelami dunia jiwa.

Andai saja Junior sudah membaca “Indonesie in Pacific”, buku yang ditulis oleh GSSJ Ratulangie, seorang anggota Volsraad yang dibuang ke Sukabumi, bisa saja alam berpikir tanah Pasundan masuk ke dalam dirinya. “Indonesia in Pasific” terbit di Bandung tahun 1937. Sukabumi subur dengan pemikiran pro kemerdekaan dan non kooperasi. Koran “Oetoesan Indonesia” yang diterbitkan Didi Sukardi – kakek dari Laksamana Sukardi dan Airlangga Hartarto – salah satu pilarnya.

Sebagaimana “Indonesia Menggugat”, pledoi Sukarno di Penjara Sukamiskin Bandung tahun 1930, buku “Indonesie in Pasific” semakin memerinci tentang kemungkinan Perang Pasific yang melibatkan Jepang sebagai pemburu kekayaan alam Bumi Nusantara.

Ratulangie terkenal dengan falsafah khas Minahasanya: Si Tou Timou Tumou Tou yang bermakna “Manusia baru bisa disebut sebagai manusia, jika sudah dapat menanusiakan manusia lain.”

Pada titik itulah, Ratulangie dan Junior bertemu. Tak peduli latar belakang mereka, sipil atau militer. Junior jelas telah memanusiakan manusia lain. Manusia yang tuna daksa. Seorang difabel. Masalah perampasan tanah, sebagaimana awal Perang Jawa. Sekeliru apapun yang dilakukan Junior, semangat si tou timou tumou tou jelas sudah melekat dalam dirinya.

Pimpinan TNI mengambil langkah cepat, yakni menaruh Brigjen Junior Tumilaar di sisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Posisi yang penting: Staf Khusus KASAD. Seperti layang-layang danguang Pariaman, Mayjen Junior tak sampai putus tali. Malahan, diturunkan ke atas. Tak mudah melahirkan seorang jenderal berbintang satu. Sekuno apapun doktrin ketentaraan yang beliau anut.

Tabik, Jenderal!!!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Opini

Amandemen Konstitusi Tanpa Penjelasan

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) membuat langkah terukur. Yakni, berencana melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah beberapa kali diamandemen. Tidak ada nalar akademis dalam amandemen sebelum ini. Nalar berjalan di luar konstitusi itu sendiri.

Perlu penulis stabilo-kuningkan, betapa amandemenpun belum menjadi bagian dari garis-haris besar haluan sejumlah partai politik. Hampir tidak ada naskah atau dokumen resmi yang bisa dirujuk menjadi pegangan. Baik terlahir dalam forum pengambilan keputusan tertinggi seperti kongres, muktamar, atau musyawarah nasional yang dihelat partai-partai politik, maupun rapat kerja nasional setelah itu.

Tanpa dokumen yang bisa menjadi pijakan partai, dalam arti konstitusi, statuta, hingga program partai, politisi tak ubah semut yang hanyut dalam arus banjir. Kemana semut itu berpegang, kesana hidup diberikan. Dalam lanskap peradaban, manusia berbeda dengan semut yang mampu membuat sarang yang luas, tanpa perlu dokumen berbentuk konstitusi semut. Komunikasi dan interaksi antar semutlah yang membuat sarang menjadi istana, bahkan sanggup mematikan seekor gajah.

Konstitusi adalah Kapal Nabi Nuh. Berisi falsafat kehidupan dalam bahtera bernama negara. Bukan bangsa, suku bangsa, etnis, apalagi hanya berupa pandangan dari orang per orang. Negara memiliki warga negara, wilayah, kedaulatan, hingga hukum. Hak dan kewajiban diatur terukur.

Baca juga: Siapa Bilang Senat Mahasiswa UI dan Senat Mahasiswa UGM Kompak? (Bagian 1) 

Kelemahan utama dari rencana amandemen konstitusi versi MPR RI zaman now terletak pada kehendak untuk memasukkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam batang tubuh konstitusi. Pemikiran yang sudah terlambat, selama hampir 25 tahun. Ketika Ali Murtopo menulis ‘Dasar-Dasar tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun’ pada 1972, masa berlaku pemikiran itu selesai pada 1997. MPR RI sejak pemilihan umum 1971, selalu memasukkan GBHN ke dalam ketetapan-ketetapan yang diambil. Namun, tak ada sama sekali ‘Dasar-Dasar tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun’ Kedua (1997-2022).

Padahal, banyak naskah yang bisa disematkan. Gelombang pengembangan teknologi skala tinggi. Debirokratisasi. Globalisasi. Asia-Pasifik. Pembubaran Uni Sovyet. Sejumlah revolusi pada masa seperempat abad terakhir abad 20. Pemikir-pemikir berkelas dunia tampil hadir di Indonesia, berikut buku-buku mereka.

Naskah ‘Mukadimah’ Ibnu Khaldun baru mulai dibicarakan. ‘Arus Balik’ Pramodya Ananta Toer sedang berlayar dalam bentuk phinisi di samudera raya. Ketebalan buku ‘Arus Balik’ yang terbit tahun 1995 dikalahkan ‘Dan Damai di Bumi’ karya Karl May. Wiranggaleng sebagai petempur asal Kerajaan Demak tak hanya gagal bersama pasukan Pati Unus menyerbu Malaka yang dikuasai Portugis sejak 1511, tetapi gagal hinggap dalam aksara politisi di Senayan. Era kejayaan maritim yang berurutan dengan hasil-hasil pertemuan sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Istana Bogor dalam kerangka Asian Pasific Economic Cooperation 15-16 November 1994.

Penulis kembali membaca sejumlah naskah penting dalam tahun-tahun pergolakan duapuluh tahun pertama RI pascaproklamasi. Terdapat tiga undang-undang penting yang layak dicatat: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Oligarki berdasarkan klan-klan perseorangan, terbukti lama kelamaan ditelan badai waktu. Namun, upaya membangun oligarki berdasarkan pengayunan pendulum kekuasaan kepada sentra ortodoksi bernama MPR RI, bakal memunahkan negara yang serbaneka ini. Kekayaan bergenerasi yang dipintal berabad, miskin binasa papa tak bisa lagi dikenali, akibat kebuntuan pikiran sekelompok orang atas nama persatuan tuan-tuan dan puan-puan. Mereka bukan merawat persatuan, tetapi makin terlibat dalam persatean republik.

Kalaulah pintu amandemen terbatas semata pada Garis-Garis Besar Haluan Negara, sudah sejak berabad lampau Nabi Musa lulus ujian dari Sang Guru Nabi Khidir (Khaidir). Bahtera yang mereka tumpangi membelah Laut Hitam, dilobangi pakai kapak oleh Khidir tanpa keterangan. Hukum Laut bisa jadi ditulis Nabi Musa, sehingga bajak-bajak laut tak berulah hingga era Pirates of Carribean, hingga Laut Banda dan Selat Malaka.

Ketika Garis-Garis Besar Haluan Negara masuk ke dalam batang tubuh, peristiwa Presiden sebagai Mandataris MPR RI bakal bergulindan. Nahkoda bahtera besar bernama Republik Indonesia kehilangan karsa, korsa, dan karya. Negara berubah bagai kapal tanpa nahkoda, berhubung seluruh haluan sudah tergaris besar-besar dalam peta tujuh lautan. Nahkoda berubah menjadi juru mudi.

Kalaulah hendak melakukan amandemen, kerjakan secara total, bukan totaliter. Salah satu dan satu-satunya jalan adalah mengembalikan Bab Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam Batang Tubuh.

Contoh soal saja, mari baca ulang Penjelasan Pasal 18 Bagian II berikut ini:

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeen schappen, seperti desa di Jawa dan subak di Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut, dan segala peraturan negara mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.”

Rumusan luar biasa itu sobek dalam amandemen sebelum rencana kini. Dari 75.000 lebih desa, tak lagi terdapat 250 lahan dan adat daerah istimewa yang tak bersifat staat itu.

Seiring naskah yang sangat dikuasai Mohammad Hatta itu – tertulis dalam banyak karya Hatta – mengalir air mata dan mata air bencana. Hanya Sumatera Barat yang masih mempertahankan mayoritas tanah menjadi harta pusaka tinggi. Sampai seseorang menyebut sebagai daerah Dajjal. Di luar Sumatera Barat, tanah adalah milik perseorangan, bahkan dalam jumlah yang melebihi hadiah terbesar dari Ratu Inggris atau Ratu Belanda kepada panglima militer mereka dalam perang-perang kolonial.

Lebih bersifat kalender akademik dalam rangkaian upaya dan rencana amandemen konstitusi itu, penulis merasa lebih baik seluruh anggota MPR RI membaca ulang lagi seluruh naskah yang pernah ditulis menyangkut konstitusi. Berikut, seluruh upaya menyusun konstitusi baru yang luar biasa oleh Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955. Di luar persoalan Dasar Negara, bukankah seluruh ahli sepakat dalam karya-karya disertasi mereka, betapa konstitusi versi Dewan Konstituante sungguh sempurna dalam diksi dan aksara.

Mau lebih berakar, bernalar, dan berakal lagi, kenapa tidak pemilu 2024 ditugaskan untuk memilih anggota-anggota yang duduk dalam Dewan Konstituante. Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 bisa menjadi pilihan, “Pembentukan Dewan Konstituate Lewat Pemilihan Umum Tahun 2024”. Sedari awal, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dipenuhi pelanggaran demi pelanggaran akibat revolusi fisik dan non fisik.

Apabila MPR RI membuat ketetapan dalam Sidang Tahunan Istimewa, kenapa tidak rakyat atau warga negara yang dikasih hak guna memutuskan siapa saja yang berhak menyusun konstitusi baru?

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

HOT TOPIC