Connect with us

Hot Topic

8 Personel TNI Jadi Tersangka Pembakaran Rumdin Kesehatan Hitadipa

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan delapan anggota TNI AD sebagai tersangka kasus pembakaran rumah dinas kesehatan di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Ke-8 tersangka masing-masing Kapten Infanteri SA, Letda Infanteri KT, Serda MFA, Sertu S, Serda ISF, Kopda DP, Pratu MI, dan Prada MH.

“Dari hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti, penyidik menyimpulkan dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka,” kata Komandan Puspomad Letjen Dodik Wijanarko dalam konferensi pers di markas Puspomad, Jakarta, Kamis (12/11).

Baca juga: TNI: Pihak yang Melakukan Investigasi Agar Tidak Fokus Pada Kematian Pendeta Yeremia 

Tim investigasi gabungan Puspomad, Kodam XVII/Cenderawasih, dan Direktorat Hukum Angkatan Darat dalam kasus itu sudah memeriksa 11 anggota TNI AD dan seorang sipil.

Dari hasil pemeriksaan, ditetapkan delapan tersangka yang diduga melanggar Pasal 187 Ayat 1 KUHP dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Untuk berkas penyidikan, tim gabungan masih melengkapinya dan akan segera dilimpahkan ke Oditur Militer III-19 Jayapura.

Lebih jauh Dodik mengatakan, akibat aksi pembakaran tersebut, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai Rp1,3 miliar. Ia menegaskan, kerugian itu akan ditanggung TNI AD. “KSAD Jenderal Andika Perkasa menyatakan akan membangun kembali rumah dinas kesehatan itu,”tandasnya.

Pembakaran rumah dinas kesehatan itu ditengarai berkaitan dengan penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. Sebelum kejadian tersebut, TNI tengah melakukan penyisiran mencari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang diduga berkaitan dengan penembakan Pratu Dwi Akbar Utomo dua hari sebelumnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pelanggaran Prokes, Polisi Naikan Kasus Kerumunan Rizieq Shihab ke Penyidikan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya meningkatkan kasus pelanggaran protokol kesehatan kerumunan acara yang dihadiri Rizieq Shihan dari penyelidikan ke penyidikan.

Terkait hal ini, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, polisi belum berencana memanggil Rizieq Shihab untuk dimintai keterangan. Namun, polisi akan mamanggil Rizieq jika memang diperlukan.

“Kalau benang merahnya ke sana, pasti akan dipanggil,” kata Awi saat dihubungi, Juma (27/11).

Karena itu, Awi meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penyidikan.

“Sabar saja,” pungkas Awi.

Selain di Polda Metro Jaya, Polda Jabar juga telah menaikan kasus pelanggaran protokol kesehatan kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung dari penyelidikan ke penyidikan.

Dalam kasus ini, polisi menduga telah terjadi pelanggaran pada Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Kemudian Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

KPK Tangkap Wali Kota Cimahi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna. Ajay ditangkap bersama beberapa orang lainnya Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB.

Meski demikian, belum dijelaskan dugaan kasus apa yang menjerat Ajay. Adapun Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, ketika dikonfirmasi mengenai OTT ini belum menjawab. Namun, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar,” kata Nurul Ghufron, saat dikonfirmasi, dikutip detikcom, Jumat (27/11).

Baca juga : KKP Digeledah Hari Ini, KPK Jamin Barang Bukti Aman

Dia diduga terlibat dalam transaksi suap. Belum diketahui detail penangkapan itu terkait kasus apa.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjerat OTT.

Diketahui KPK terakhir kali menggelar OTT pada Rabu (25/11). Saat itu, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, atas dugaan suap ekspor benih lobster.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Azis Syamsuddin: Hoaks Pilkada 2020 Berdampak Negarif Bagi Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai, hoaks atau berita bohong menjelang Pilkada 2020 menyebabkan perilaku negatif pada masyarakat. Jika hoaks tersebut tersebar masif dan dipercaya masyarakat, Azis khawatir akan terjadi panic buying seperti terjadi pada hoaks Covid-19.

“Ada efek sosial yang menanamkan khawatir terhadap pandemi Covid-19, karena itu jangan sampai terjadi pada pilkada,” kata Azis, Jumat (27/11).

Apalagi, kata Azis, pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks melalui media sosial. Medium itu mempercepat akses dan tersebar luasnya informasi bohong ke masyarakat.

“Alat sederhana yang paling mudah digunakan ya media sosial. Begitu cepat terakses, menyebarkan informasi dapat ditelan mentah-mentah tanpa disaring kembali, ini bahaya,” ujarnya.

Dia menilai, informasi yang terus berjalan bisa menjadi makanan yang menyehatkan, namun bisa menjadi racun, berdampak buruk pada psikologis maupun perilaku masyarakat.

Karena itu, perlu kolaborasi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengatasi maraknya sebaran hoaks atau berita bohong menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Kehadiran Kementerian Kominfo bersama KPU dan Bawaslu dalam meredam sebaran berita bohong menjelang dan pascapilkada sangat penting,” kata Azis.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC