Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera membahas percepatan pemulihan berbasis dashboard data tunggal bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menerima Kepala BPS beserta jajaran di Posko Satgas Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Mendagri menyatakan BPS telah mengantongi data komprehensif mengenai kondisi wilayah terdampak. BPS mengumpulkan data melalui survei dan menurunkan tim langsung ke lokasi bencana.
“Ibu Kepala BPS sudah melakukan survei dan mengirim banyak tim ke tiga provinsi terdampak, sehingga sudah memiliki dashboard data bencana,” ujarnya.
Menurut Mendagri, dashboard data tunggal berperan penting untuk menyatukan persepsi lintas kementerian/lembaga (K/L). Pemerintah memanfaatkan data tersebut untuk membagi peran sekaligus memantau perkembangan pemulihan secara lebih terukur.
“Kita sangat membutuhkan dashboard untuk menyatukan pandangan. Data yang terus terbarui bisa menjadi modal kita membagi tugas,” katanya.
Dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah memprioritaskan sepuluh daerah dengan dampak terberat, yakni Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.
“Untuk wilayah pegunungan ada Aceh Tengah. Daerah lainnya sebagian besar sudah normal, bahkan banyak yang pulih sepenuhnya,” tambahnya.
Mendagri menargetkan seluruh layanan dasar kembali berfungsi dalam waktu sekitar dua bulan jika semua pihak bekerja terpadu. Kondisi normal fungsional itu mencakup pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, dan fasilitas publik lainnya.
“Bedakan dengan normal permanen. Kalau permanen, waktunya lebih lama, bisa sampai dua tahun,” jelasnya.
Ia kemudian menyinggung pengalaman penanganan pascatsunami Aceh. Saat itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh bekerja hingga lima tahun karena harus membangun jembatan, jalan, dan gedung publik secara permanen.
“Gedung sekolah yang hancur total perlu waktu lama untuk kita bangun kembali. Normalisasi sungai besar juga cukup kompleks, seperti di Tamiang,” tuturnya.
BPS Siapkan Sistem Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan perkembangan dashboard data tunggal sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran. Ia menegaskan BPS membangun sistem tersebut bersama kementerian/lembaga melalui kolaborasi intensif.
“Dukungan kementerian dan lembaga sangat luar biasa sehingga kita bisa membangun dashboard data tunggal ini,” tandasnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi juga hadir dalam pertemuan tersebut.
