Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur. Menurutnya, sistem yang baik akan mendorong aparatur pemerintah memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Jumat (24/7/2026). Ia menyebut gerakan tersebut menjadi pengingat bagi aparatur pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tito menjelaskan, membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukan pekerjaan mudah karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar dan karakteristik masyarakat yang beragam. Karena itu, menurutnya, pembenahan sistem menjadi faktor penting selain integritas aparatur.
“Menurut saya, selain integritas, sistemnya harus dibuat. Kalau sistem dibuat, maka orang akan berbalik, dia akan berubah, sistemnya akan berubah, dia akan mengikuti sistem itu,” kata Tito.
Ia mengatakan, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor yang menentukan kemampuan suatu negara untuk bertahan dalam jangka panjang. Tito mengutip pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara yang mampu bertahan ditopang oleh tiga pilar utama, yakni militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
“Dalam konteks ini, kita melihat acara ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga, yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujar Tito.
Selain pembenahan sistem, Tito juga mendorong pemerintah daerah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) agar berbagai layanan dapat diakses masyarakat dalam satu lokasi. Menurutnya, transformasi digital juga perlu terus diperkuat untuk menyederhanakan pelayanan sekaligus meningkatkan transparansi.
Ia menambahkan, penyederhanaan layanan dan digitalisasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sejumlah daerah, kata Tito, berhasil meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak (sekadar) menjadi seremonial. Rekan-rekan di daerah terutama dan publik bisa memaknai (Gerakan Nasional Pelayanan Publik). Itu kunci untuk negara kita bisa survive,” kata Tito.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, serta sejumlah pejabat terkait. Pada kesempatan itu, Mendagri, Menteri PANRB, dan Wakil Ketua Ombudsman RI menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
HT
