Channel9id – Jakarta. Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Anggaran bantuan yang sudah tersedia diminta segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Hal itu disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemda terdampak bencana di NTT secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (8/9/2026).
Rakor tersebut melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores.
Tujuh kabupaten yang mengikuti rakor merupakan daerah terdampak gempa bumi, sedangkan satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
Tito mengapresiasi Pemprov NTT yang telah merealisasikan sebagian bantuan Presiden melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, ia meminta daerah lain yang realisasinya masih rendah agar segera mempercepat penyaluran.
“Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen,” ujar Tito.
Menurutnya, percepatan bantuan penting karena masih ada masyarakat yang bertahan di pengungsian maupun tenda darurat. Pemda diminta memastikan warga tidak kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, termasuk kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.
“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak,” katanya.
Data Rumah Rusak Jadi Dasar Bantuan
Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga membahas penanganan hunian bagi warga terdampak. Tito meminta Pemda segera melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan.
Pendataan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk bantuan pembangunan kembali rumah warga. Tito menekankan pentingnya verifikasi berlapis agar data kerusakan akurat dan bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Untuk yang ringan diberikan bantuan 15 juta, untuk yang sedang 30 juta, untuk yang berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya,” jelasnya.
Untuk rumah dengan kerusakan berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula atau in situ jika kondisi lahan masih memungkinkan.
Namun, apabila lahan tidak lagi memungkinkan untuk dihuni, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rumah di kawasan relokasi.
Hunian Tetap di Sumatera Juga Dikebut
Dalam rakor tersebut, pemerintah turut membahas pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Pembangunan hunian in situ akan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan pembangunan di kawasan relokasi ditangani Kementerian PKP.
Untuk mempercepat proses pembangunan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Rencana nanti Senin, kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini,” tandas Tito.
Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah di NTT Segera Gunakan Bantuan Rp 200 M untuk Pascagempa
