Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah pada Selasa (28/7/2027). Dalam operasi senyap kali ini, penyidik KPK menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/7/2026).
Meski begitu, Fitroh belum membeberkan kasus yang menjerat Anom, termasuk pihak lainnya yang turut diamankan dalam OTT tersebut.
“Lebih detailnya ke jubir,” ujar Fitroh.
Para pihak yang terjaring OTT masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk mengumumkan status mereka.
Selain menangkap Bupati Pemalang, lembaga antirasuah diketahui juga melakukan penyegelan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang serta sebuah rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Rumah tersebut diduga milik kerabat dekat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
OTT terhadap Bupati Pemalang ini menjadi OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Rangkaian OTT pada tahun ini dimulai pada 9–10 Januari 2026, ketika KPK mengamankan delapan orang dalam perkara dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026.
Masih pada Januari, KPK kembali menggelar dua OTT yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.
Memasuki Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam OTT keempat. Pada bulan yang sama, lembaga antirasuah itu juga melakukan OTT terhadap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Rizal, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Penangkapan tersebut merupakan OTT kelima.
KPK kemudian mengamankan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam OTT keenam.
Sepanjang Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, KPK kembali melakukan tiga OTT berbeda yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Pada April 2026, KPK melakukan OTT ke-10 dengan menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Sementara itu, sepanjang Mei 2026 tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan lembaga tersebut.
Memasuki Juni 2026, KPK kembali menggelar sejumlah OTT. Salah satunya membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12, seorang aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam OTT ke-13 sebagai pengembangan dari operasi sebelumnya, serta melakukan OTT ke-14 yang berujung pada penyerahan diri Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Selama Juli 2026, KPK kembali menangkap tiga kepala daerah, yakni Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim dalam OTT ke-15, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam OTT ke-16, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam OTT ke-17.
HT
