Channel9.id – Jakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan kritik terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terkait larangan seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
Ketua BEM UI Fajar menilai, pelarangan kegiatan melalui SKB itu menunjukan bahwa pemerintah membubarkan FPI. BEM UI pun menilai, pembubaran FPI melalui SKB Menteri tidak melalui proses peradilan. Keputusan itu dinilai tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945.
Fajar menyampaikan, pihaknya khawatir negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan FPI melalui SKB.
Untuk itu, BEM UI mengeluarkan 5 sikap terkait kebijakan tersebut. Pertama mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.
“Kedua, mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas,” kata Fajar dalam pernyataan sikap BEM UI, Senin 4 Januari 2021.
Kemudian, mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum.
Keempat, mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang.
“Terakhir, mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Front Pembela Islam secara de jure telah resmi bubar per tanggal 20 Juni 2019. Karena itu, sudah tidak ada lagi ormas yang bernama FPI.
Pengumuman ini disampaikan langsung Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers, Rabu 30 Desember 2020.
Pelarangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNPT tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.
(HY)
