Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengajak semua pihak mengakhiri polemik terkait legal atau tidaknya pembubaran dan dilarangnya seluruh kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, pemerintah tentu sudah melewati berbagai pertimbangan untuk memutuskannya.
“Jadi marilah kita akhiri perdebatan tentang dasar hukum, aturan, metode dan lain-lain, karena langkah pemerintah membubarkan dan melarang FPI itu udah dipertimbangkan dengan matang,” kata Sahroni, Selasa 5 Januari 2021.
Baca juga: Polri Tegaskan Bukan Ranah Penyidik Blokir Rekening FPI
Belum lagi, kata Sahroni, berdasarkan fakta-fakta di lapangan, wajar jika FPI dibubarkan. Sebab, banyak kegiatan FPI yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari segi legalitas, FPI juga sudah tidak memiliki dasar hukum karena sudah tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sejak 2019.
“FPI ini dari sisi keamanan dan ketertiban juga jelas mereka memiliki track record main hakim sendiri, nggak tertib, suka men-sweeping, padahal itu bukan tugas mereka. Secara legalitas juga mereka nggak ada dasar hukumnya,” ujarnya.
Selain itu, FPI terindikasi mendukung gerakan ISIS yang merupakan kelompok teroris dan dikecam oleh seluruh dunia.
“Jadi, ini bukan hanya masalah izin, sweeping, tapi juga keamanan negara dipertaruhkan. Karenanya, alasan pembubaran FPI sudah komprehensif, mulai dari ketertiban sampai keamanan negara dari potensi aksi teroris,” pungkas Sahroni.
(HY)
