Channel9.id-Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kejahatan perdagangan manusia yang dominan di Malaysia adalah kerja paksa, pada hari Jumat (2/7/2021). AS menurunkan peringkat negara Asia Tenggara tersebut ke tingkat terburuk dalam laporan tahunan tentang perdagangan manusia.
Malaysia turun ke “tingkat 3” di penilaian Trafficking in Persons (TIP) yang mengawasi perdagangan manusia dan kasus penyelundupan imigran. Malaysia juga telah gagal dam mengejar dan menyelesaikan kasus kredibel dalam perdagangan buruh ilegal, kutip laporan TIP.
Baca juga: Kasus Covid-19 Bertambah, Australia Kurangi Pengunjung Luar Negeri
Kementerian Dalam Negeri Malaysia masih belum mengeluarkan pernyataannya mengenai laporan tersebut.
Di sebuah telekonferensi dengan para wartawan, direktur bagian pengawas perdagangan manusia di Kementerian Luar Negeri AS, Karl Johnstone mengatakan kalau mayoritas korban perdagangan manusia di Malaysia adalah para pekerja imigran. Tercatat ada sekitar 2 juta orang, dan masih banyak lagi yang belum terdata.
“Sektor dimana kami melihat besarnya kerja paksa – yang mana merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi di Malaysia – yaitu ada di sektor minyak kelapa sawit, perkebunan pertanian, buruh bangunan, elektronik, pakaian dan pabrik produk karet,” kata Johnstone.
Turunnya peringkat Malaysia terjadi setelah banyaknya laporan dari kelompok-kelompok HAM dan pemerintah AS mengenai tuduhan eksploitasi tenaga kerja asing di perkebunan, pertanian dan pabrik.
Negara tetangga Malaysia, Thailand turun ke “Tingkat 2” pada laporan TIP. Dilaporkan kalau di Thailand banyak ditemukan korban perdagangan manusia di sektor perikanan dam perkebunan.
“Korban perdagangan manusia di Thailand juga dijadikan bahan perdagangan seksual di rumah bordil, panti pijat, bar, tempat karaoke, hotel dan bahkan di rumah-rumah,” ujar Johnstone.
Menteri Luar Negeri Thailand mengatakan kalau turunnya peringkat Thailand itu sangat mengecewakan dan mengatakan kalau laporan tersebut secara tidak adil merefleksikan upaya besar yang sudah dilakukan pemerintah Thailand dalam menumpas perdagangan manusia.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengungkapkan kalau mereka sudah melakukan beberapa langkah diantaranya memberikan para pekerja Kamboja, Laos dan Myanmar perpanjangan izin tinggal selama krisis pandemi virus corona.
“Mau bagaimanapun, laporan TIP itu secara sepihak melakukan evaluasi dari sudut pandang AS sendiri yang berarti tidak merepresentasikan standar internasional,” kutip pernyataan Kemenlu Thailand.
(RAG)
