Channel9.id-Jakarta. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbagai level hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Kebijakan itu diambil demi menekan angka penularan virus Corona yang masih tinggi dan belum juga dapat diprediksi kapan akan berakhir.
Aturan ini menimbulkan dampak luas, khususnya di sektor ekonomi. Pengusaha pun menjerit lantaran usaha mereka mandek selama PPKM berlaku. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun di depan mata.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada dua masalah yang dihadapi pemerintah saat ini, yakni kesehatan dan ekonomi. Menurut Iqbal, seharusnya pemerintah memprioritaskan dulu kesehatan dengan mengendalikan penyebaran Covid-19.
“Mau kesehatan dulu atau ekonomi, Presiden kan mengatakan dua-duanya. Seharusnya kendalikan dulu Covid, baru perusahaan (ekonomi) bisa jalan,”ujarnya saat menjadi narasumber dalam webinar yang digelar FEM Station IPB University dengan tajuk Ancaman PHK Massal Membayangi PPKM, Kamis (05/08) malam.
Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Pekerja TerkenaPHK
Iqbal menjelaskan, aturan bekerja dari rumah atau WFH tidak bisa diaplikasikan di labour intensive yang mengandalkan ribuan tenaga kerja.
“Gak ada itu hanya 50 persen karyawan yang diperbolehkan masuk kerja, orang mereka masuk semua kok. Bayangkan ribuan orang karyawan pabrik,”ungkapnya.
Mirisnya, lanjut Iqbal, di labour intensive tidak ada test antigen bagi pegawai. Berbeda dengan capital intensive dimana test dan tracing bisa dilakukan.
“Akibatnya, angka penularan menjadi tinggi. Perusahaan cuma kasih pilihan, isoman tapi benar-benar mandiri karena minta buruh supaya tidak berobat ke puskesmas. Karena apa, nanti pabrik didatangi satgas, pabrik ditutup, tambah susah,”katanya.
Iqbal pun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk membuat regulasi agar buruh terlindungi dan pengusaha pun tidak merasa dirugikan.
“Pemerintah jangan gampangin masalah. Gak bisa lah ancam 5 persen harus WFH. Bisa bisa kena pinalti kalo produksi ekspor. Tapi yang bisa kapasitas produksi yang diatur,”imbuhnya.
Selain itu, Iqbal pun meminta agar buruh yang melakukan isoman diberikan obat-obatan dan vitamin gratis. “Nanti kan buruh bisa cepat sembuh, bisa kerja lagi, roda ekonomi berjalan,”tegasnya.
Selain itu, Iqbal pun meminta agar vaksinasi di daerah pabrik diperkuat untuk mencapai herd immunity. Ia pun menyentil peran dari Kementerian Tenaga Kerja yang dinilainya lamban. “Saya mengapresiasi Polri dan TNI yang cepat tanggap soal vaksin. Terima kasih,”ucapnya.
Pada kesempatan sama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajeman IPB University Dr. Iman Sugema mengatakan, kebijakan PPKM berbagai level itu dibedakan perlakuannya. Menurutnya, disinilah pentingnya komunikasi antara Serikat Buruh dan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Karena yang lebih tahu Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Supaya proses lebih smooth dan hak karyawan dapat terpenuhi,”katanya.
Iman berujar, tujuan utama dari berbagai macam penyelamatan krisis yakni mempertahanakan keberlangsungan usaha. Ia menilai, pemerintah sudah antisipatif dengan kondisi pandemi.
“Ada berbagai macam relaksasi khususnya perusahaan, misalnya restrukturisasi utang diperlunak. Sehingga memungkinkan para pengusaha bernafas selama pandemi,”ucapnya.
