Connect with us

Hot Topic

Apresiasi Jokowi, MAKI Minta Firli Bahuri Mundur

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengusulkan agar Firli Bahuri mengundurkan diri dari Ketua KPK. Hal ini buntut dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Novel Baswedan dan 74 pegawai yang tak lolos TWK adalah pegawai yang berintegritas. Dia menyebut pegawai itu patut dipertahankan KPK.

“Mempertahankan 75 orang itu lebih baik dari pada membikin lagi yang seintegritas dan semilitansi dan sekerja keras dari 75 orang yang dinonaktifkan karena dianggap tidak lolos TWK. Justru harus dipertahankan, karena selama ini mereka tidak pernah kena masalah baik etik maupun hukum 75 orang itu,” kata Boyamin, Selasa (18/5).

Boyamin mengatakan sulit mencari orang yang berintegritas seperti 75 pegawai KPK itu. Semua pegawai yang tak lolos TWK itu, kata Boyamin, harus dipertahankan.

“Nah kalau nanti 75 orang ini dibuang, lalu kemudian dicari pengganti 75 orang baru yang muda-muda, mungkin nanti tidak sebagus yang ada, atau mungkin perjalanan waktu malah ada yang melanggar kalau dicarikan orang setengah tua bisa jadi sudah banyak problem, jadi tidak gampang untuk menggantikan 75 itu, jadi semua harus dipertahankan dan kemudian pada proses ini harus melihat kepentingan organisasi pemberantasan korupsi, karena mereka adalah orang yang berintegritas dan cukup kredibel dan sangat profesional dalam memberantas korupsi dan tidak pernah ada sifatnya pelanggaran hukum,” tutur dia.

Selain itu, Boyamin menilai Jokowi menyadari dan melihat integritas pada pegawai yang tak lolos itu. Dia juga mengungkit penataran-penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada zaman Orde Baru.

Baca juga: Pegawai KPK Bakal Gugat Firli Bahuri, Ini Alasannya

“Seperti sekarang alhamdulillah Pak Jokowi mendengar suara-suara yang menentang penonaktifan itu dan menyatakan bahwa itu tidak boleh dipecat dan itu saya kira efektif,” kata Koordinator MAKI Boyamin.

“Dan Pak Jokowi saya kira melihat itu semua, sehingga perintahkan untuk tidak boleh dipecat dan kemudian ada pendidikan wawasan kebangsaan. Dan itu hal yang biasa aja, kalau kemarin dianggap kurang wawasan kebangsaannya ya pendidikan seperti dulu penataran P4, nggak ada istilahnya penataran P4 itu lulus tidak lulus,” sambungnya.

Melihat polemik yang ditimbulkan oleh TWK ini, Boyamin menyarankan agar Firli Bahuri mengundurkan diri dari Ketua KPK.

“Kalau dalam konteks kontroversial terus begini ya kalau saya menyarankan sebaiknya Pak Firli mundur aja lah dari Ketua KPK, setidaknya mundur dari Ketua KPK menjadi wakil ketua KPK aja, biar dipimpin oleh Pak Nawawi, atau Pak Gufron, ya paling ndak Pak Alex Marwata lah, saya tidak melihat Bu Lili, karena Bu Lili kemarin pada posisi terkait Tanjungbalai kan ada sedikit persoalan, meskipun sampai sekarang belum ada bukti dan itu saya hanya minta beliau untuk tidak melibatkan diri dalam kasus Tanjungbalai aja. Dan saya kira Bu Lili clear tidak ada masalah, meskipun nanti ketua KPK perempuan ya boleh-boleh aja,” katanya.

“Jadi prinsipnya menurut saya Pak Firli mengundurkan diri dari Ketua KPK menjadi Wakil Ketua KPK seperti dulu permintaan saya seperti dulu sidang di Dewas KPK kasus dugaan hidup mewah helikopter di Palembang, Baturaja dulu, saya meminta Pak Firli disanksi untuk tidak menjadi Ketua KPK, cukup jadi wakil ketua KPK,” sambungnya.

Untuk diketahui, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ucap Jokowi.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” imbuhnya.

Pada 2020, MAKI pernah meminta agar Firli Bahuri diturunkan menjadi Wakil Ketua KPK jika terbukti melanggar etik terkait kasus helikopter mewah. Boyamin Saiman saat itu menyampaikan permintaan itu di hadapan Dewan Pengawas KPK. Boyamin juga menyampaikan itu di hadapan Firli.

“Saya sampaikan juga jika ini nanti dugaan melanggar, saya memohon Pak Firli cukup jadi wakil ketua, ketua diganti orang lain. Itu saya sampaikan juga,” kata Boyamin setelah menghadiri sidang etik Firli di Gedung Anti-Corruption Learning Center KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2020).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Corona DKI Cetak Rekor, DPR: Jakarta Terancam Kolaps

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan Provinsi DKI Jakarta mencetak rekor angka harian Covid-19. Selama Dua hari berturut-turut, DKI mencetak rekor tertinggi angka kematian harian, yakni 66 jiwa dan angka kasus harian 4.895 kasus.

“Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR faskes tertinggi secara nasional, atau dengan kata lain terancam kolaps,” ucapnya dikutip dari Antara, Minggu, 20 Juni 2021.

“Melihat kondisi tersebut, Jakarta bukan hanya sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi DKI begitu, langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM mikro jelas tidaklah cukup,” katanya menambahkan.

Data harian keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) faskes DKI kata dia, sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar WHO 60 persen. Bahkan, BOR RSDC Wisma Atlet sudah 90 persen, atau tertinggi selama faskes darurat itu berdiri.

Gubernur DKI, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, menurut dia kondisi penularan Covid-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya.

Pada PSBB terakhir di DKI diterapkan 14 September 2020, angka kasus harian berkisar sekitar 1.300 kasus dan angka kematian 20 jiwa lebih, sementara sekarang sudah mencapai 4.800 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.

Baca juga: Jelang PSBB Transisi, DKI Catat Kasus Positif Covid-19 Tertinggi

Charles menyatakan jika dalam kondisi penularan COVID-19 tergawat di DKI sekarang ini gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik.

“Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan rem darurat ataupun hingga kebijakan “lockdown” terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang meningkat signifikan.

“Nanti kita akan pelajari, tunggu keputusan pusat ya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Sebanyak 10 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Kembali Tiba di Tanah Air

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah kembali mengamankan pasokan vaksin Covid-19 untuk mendukung program vaksinasi nasional. Sebanyak 10 juta dosis bahan baku (bulk) vaksin CoronaVac dari Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Minggu, 20 Juni 2021, sekitar pukul 12.39 WIB, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-891.

“Tentunya pemerintah selalu hadir dalam rangka mengamankan sekitar 426,8 juta dosis vaksin Covid-19 ini. Upaya-upaya tentunya kita lakukan dalam rangka penyediaan-penyediaan dalam bentuk pendekatan bilateral, multilateral, dan juga maupun eksplorasi dan produk dalam negeri,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, dalam keterangannya di lokasi kedatangan vaksin.

Kedatangan ini merupakan kedatangan vaksin yang ke-17 dari keseluruhan vaksin yang didatangkan pemerintah. Dengan tambahan 10 juta dosis vaksin ini, jumlah total keseluruhan vaksin yang telah diterima Indonesia mencapai 104.728.400 dosis.

“Tentunya dengan adanya kedatangan ini kita terus berupaya untuk dapat melakukan distribusi dan kemudian melakukan program vaksinasi ini agar berjalan dengan baik dan kita jamin,” imbuh Oscar.

Secara rinci, Indonesia telah menerima vaksin CoronaVac dari Sinovac sebanyak 94.500.000 dosis, AstraZeneca sebanyak 8.228.400 dosis, dan Sinopharm sebanyak 2.000.000 dosis.

Baca juga: Sebanyak 8 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Seluruh vaksin yang disediakan pemerintah secara gratis ini telah teruji dari sisi pemenuhan, aspek keamanan, aspek efikasi, maupun dari mutunya. Hal ini ditandai dengan adanya penerbitan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin-vaksin tersebut.

Tambahan pasokan vaksin ini juga diharapkan akan memperkuat upaya pemerintah dalam mengakselerasi program vaksinasi nasional sehingga kekebalan komunal bisa segera tercapai. Di saat yang sama, masyarakat diharapkan tetap menaati protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

“Sekali lagi, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap tentunya menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan pandemi dapat terus selalu kita dapat kendalikan,” tandas Oscar.

 

Continue Reading

Hot Topic

Dewan Pers Desak Polisi Segera Selidiki Kasus Pembunuhan Mara Salem

Published

on

By

Dewan Pers Desak Polisi Segera Selidiki Kasus Pembunuhan Mara Salem

Channel9.id – Jakarta. Dewan Pers menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap di Medan.

Merujuk pernyataan Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Rahmat Ariwibowo, bahwa masyarakat menemukan jasad Mara Salem Harahap di dalam kendaraan pribadi tidak jauh dari kediamannya di Karang Anyer Kabupaten Simalungun, Sumut.

Dewan pers pun mendesak polisi untuk segera menyelidiki kasus pembunuhan ini secara serius dan seksama.

“Saudara Mara Salem Harahap meninggal dunia dengan jejak kekerasan. Ditemukan dua luka tembak di tubuhnya. Kekerasan, apa lagi yang menghilangkan nyawa, jelas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” kata Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Sabtu 19 Juni 2021.

“Terlebih-lebih, jika kekerasan itu dilakukan terkait dengan pekerjaan seseorang sebagai wartawan. Dewan pers mengutuk kekerasan dan pembunuhan terhadap Mara Salem Harahap,” lanjut Nuh.

Baca juga: AJI Medan Tuntut Polres Simalungun Ungkap Pembunuhan Jurnalis Mara Salem Harahap

Dewan Pers meminta polisi untuk menyelidki kasus ini untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Rasa keadilan keluarga Mara Salem Harahap juga harus ditegakkan.

Dewan Pers pun menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatra Utara untuk memperhatikan masalah pembunuhan Mara Salem Harahap.

“Dan secara proporsional membantu aparat kepolisian dalam mencari bukti-bukti dan mengungkap fakta,” katanya.

Dewan pers juga menghimbau kepada semua pihak yang merasa dirugikan pers, untuk menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers.

“Hal tidak kalah penting, Dewan Pers meminta agar segenap unsur pers nasional untuk senantiasa mengedepankan keselamatan diri dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas profesional sebagai wartawan,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC