Connect with us

Politik

Arteria Dahlan: Rangkap Jabatan Rektor UI Perilaku Koruptif

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengkritisi, soal rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro. Arteria berpendapat seharusnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenkdikbudristek) bisa memberhentikan Ari. Sebab menurutnya, apa yang dilakukan Ari Kuncoro bisa dikategorikan perilaku koruptif.

“Lihat pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor. Masalah ini kan bisa selesai kalau kemarin Mendikbud Ristek tegas dan Meneg BUMN juga menghormati hukum. Kasihan Pak Jokowi direpotkan untuk urusan-urusan yang seperti ini. Padahal, punya pembantu-pembantu yang harusnya bisa menjaga hal seperti ini tidak terjadi,” ujarnya, Rabu, 21 Juli 2021.

Baca juga: Jokowi revisi PP Statuta UI, Rektor Boleh Rangkap Jabatan 

Arteria menilai, yang dilakukan Ari merupakan perbuatan melawan hukum.

“Sebagai alumni FHUI, saya katakan rangkap jabatan tersebut melawan hukum, karena yang bersangkutan saat merangkap jabatan masih memakai statuta lama yakni PP 68/2013,” kata Arteria.

Arteria juga menyesalkan rangkap jabatan yang dilakukan Ari. Dirinya mengaku, heran lantaran Ari mau mengambil posisi sebagai wakil komisaris di salah satu perusahaan BUMN yang merupakan anak buah menteri. Arteria mendesak, agar Ari Kuncoro mengundurkan diri dari jabatan rektor.

“Yang bersangkutan harusnya mundur daja jadi rektor kalau punya keinginan lain. Ngurusin UI saja kalau bener-bener diurus itu waktunya sangat kurang, apalagi kalau harus berbagi perhatian walau jadi komisaris sekalipun,” tegasnya.

Selain itu politikus PDIP itu juga menyarankan agar para mahasiswa UI mengambil tindakan aksi melalui jalur konstitusi. Sejumah upaya seperti judicial review PP ke Mahkamah Agung, menggugat SK ke PTUN, dan melaporkan maladministrasi ke Ombudsman bisa dilakukan UI untuk menyikapi rangkap jabatan tersebut.

“Kalau ada perilaku koruptif laporkan ke penegak hukum. Jadi Veritas, Probitas, Iustitia itu bagi anak UI harus dalam setiap gerak langkah hidup dan kehidupan. Itu yang membedakan kita dengan yang lain bukan?” tuturnya

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Afghanistan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Afghanistan memanas akibat ketegangan antara kelompok Taliban dan pemerintahan setempat. Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) segera meninggalkan negara tersebut. Berdasarkan data Kemlu WNI di Afghanistan berjumlah 6 orang, dan belum termasuk staf KBRI.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah angkat bicara. Menurutnya pemerintah tidak cukup sekedar memberi imbauan. Namun juga harus memastikan proses evakuasi dan memfasilitasi pemulangan WNI ke Tanah Air.

“Pemerintah harus turun langsung, mendata seluruh WNI di sana, dan yang paling penting melakukan evakuasi atau penjemputan, serta menyiapkan kebutuhan mereka, karena melindungi keselamatan warga negara adalah hal yang paling utama” kata Rizki, Jumat (23/7/2021).

Kemudian, lanjut Rizki pemerintah juga harus mengambil peran secara aktif demi terwujudnya gencatan senjata dan mendorong perdamaian di antara pihak yang berseteru sebagai sesama negara dengan mayoritas muslim.

“Sebagai sesama negara muslim, Indonesia punya tanggungjawab ikut mendorong perdamaian di dunia,” katanya.

Rizki juga mendesak pemerintah harus melakukan respon cepat terkait evakuasi WNI. Sebab keterlambatan eksekusi hanya menyisakan kekhawatiran terburuk terkain warga negara Indonesia.

Baca juga: Kelompok Taliban Kuasai Setengah Distrik Pusat Afghanistan

“Kami meminta Kemlu dan pemerintah melakukan langkah-langkah evakuasi secara cepat, dan berkoordinasi dengan negara-negara sahabat untuk memantau perkembangan politik di Afghanistan,” ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Continue Reading

Politik

Alissa Wahid Ceritakan Keadaan Jelang Gus Dur Tinggalkan Istana

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tepat 20 tahun lalu, 21 Juli 2001, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan dari jabatannya oleh MPR RI.

Posisi Gus Dur sebagai kepala negara kemudian diserahkan MPR kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid menceritakan detik-detik jelang Gus Dur meninggalkan istana. Alissa menyatakan, situasi sudah mencekam saat itu. Alissa mengaku diminta Gus Dur untuk membawa ibu dan adik-adiknya pulang ke Ciganjur.

“Keadaan sudah bahaya, biar Bapak sendiri saja yang hadapi di istana,” kata Alissa menirukan suara Gus Dur.

Namun, Alissa teringat kisah Bung Karno yang mesti menghadapi hari-hari terakhirnya sebagai Presiden yang penuh keterasingan. Alissa tidak mau hal itu dialami oleh Gus Dur. Karena itu, Alissa menolak meninggalkan Gus Dur.

“Karena ingat nasib Bung Karno, Saya Melawan. Apapun yang terjadi kalau Bapak ditangkap Kami akan ikut. He wouldnt be alone,” ujarnya.

Baca juga: Video Haul 11 Gus Dur, Bedah Buku Menjerat Gus Dur

Gus Dur kemudian menyatakan ke Alissa bahwa mendapatkan informasi moncong panser sudah mengarah ke Istana.

“Info moncong panser sudah mengarah ke istana, sudah saya dengar. Kata GusDur. Beliau nggak bisa tenang kalau tetap ada di istana, apalagi cucu pertama, bayi saya, baru berumur 40 hari. Tapi kisah Bung Karno menghantui saya. Makanya saya ngeyel nangis tidak mau pergi,” ujar Alissa.

“Saya terus membayangkan Bung Karno sendirian, keluarganya sulit menjenguk, tidak terawat dengan baik. Saya tidak ingin itu terjadi pada Gus Dur. Kalaupun beliau kalah secara politik & harus diasingkan, kami harus tetap bersama beliau. Kami siap. That’s it. That’s all.”

Pada akhirnya, apa yang ditakutkan Alissa Wahid tidak terjadi. Rakyat membanjiri Istana, bertekad melindungi Gus Dur.

“Lalu beliau umumkan akan keluar dari Istana. Besoknya, ribuan rakyat menjemput & mengawal beliau keluar lewat gerbang depan Istana, menuju panggung rakyat di Monas. Kalah politik, tetap bermartabat,” kata Alissa.

HY

Continue Reading

Politik

Rizal Ramli Ungkap Pihak yang Melengserkan Gus Dur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menko Ekuin kabinet Gus Dur, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengserkan karena ada manuver dari kelompok poros tengah termasuk Golkar yang tidak senang dengan kepemimpinannya.

Hal itu dikatakan Rizal dalam dialog bertajuk “20 Tahun Pemakzulan Gus Dur, Siapa Sang Dalang?” yang disiarkan langsung di akun YouTube Refly Harun, Kamis, 22 Juli 2021.

“Diakui tidak diakui, kelompok garis tengah yang tidak happy sama Gus Dur pengen ganti Gus Dur. Golkar juga pengen,” ujar Rizal Ramli dalam dialog tersebut.

Baca juga: Ekonom Rizal Ramli Terkejut Anggaran Covid Rp1.000 Triliun Lebih

Dalam suasana politik yang sudah ramai, Gus Dur kemudian memanggil tujuh menteri ke Istana. Menteri-menteri yang dikenal dengan Tim 7 ini dipimpin Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“(Pada pertemuan itu) Gus Dur bilang, `kalau terjadi voting di MPR, kita menanglah,” cerita Rizal.

Mendengar hal tersebut, RR, sapaan Rizal Ramli berharap kepada SBY sebagai Menko Polhukam untuk menjelaskan peta politik di DPR RI kepada Gus Dur.

“Tapi saya enggak ngerti Pak SBY saat itu diam saja, akhirnya saya yang ngomong,” tuturnya.

Kepada Gus Dur, RR menjelaskan bahwa bila terjadi voting di DPR, maka Gus Dur akan kalah. Sebab peta politik di DPR tidak seperti apa yang diperkirakan Gus Dur.

Mendengar penjelasan tersebut, Gus Dur sempat marah kepada RR lantaran sebelumnya, ada sejumlah pihak yang mengaku dari partai politik telah memberikan dukungan kepadanya. Para parpol tersebut di antaranya PAN, Golkar, dan PPP.

Namun RR kembali meyakinkan kepada Gus Dur bahwa yang menghadap kepadanya bukanlah utusan resmi dari parpol, melainkan hanya broker dan bukan pemegang keputusan pada partai politik.

“Gus Dur marah sama saya, `Rizal kamu itu anak muda baru belajar, saya jam terbangnya lebih banyak`. Saya akhirnya diam, sebagai anak buah, saya memberikan Gus Dur peta yang sebenarnya, its up to you, you are the leader,” RR menjawab pertanyaan Gus Dur.

Selain RR, pembicara lain dalam dialog itu ada Bachtiar Chamsyah selaku Ketua Pansus Buloggate DPR yang dianggap pencetus pelengseran Gus Dur.

Selanjutnya, ada Fuad Bawazier, M.S. Kaban, Eep Saefulloh Fatah, dan Jurubicara Gus Dur Adhie Massardi serta wartawan senior Teguh Santosa.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC