Connect with us

Hukum

Ombudsman Temukan Maladministrasi di Proses TWK Pegawai KPK

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ombudsman mengungkapkan temuan dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga pengabaian arahan Presiden Jokowi dalam TWK pegawai KPK. Hal itu ditemukan Ombudsman berdasarkan pemeriksaan dasar hukum, pelaksanaan, hingga hasil TWK.

Temuan itu termasuk di antaranya, adanya penyisipan aturan soal TWK, tidak disebarluaskannya informasi soal TWK, tindakan tak patut Firli Bahuri yang menonaktifkan 75 pegawai, hingga tidak kompetennya BKN dalam menyelenggarakan TWK.

Ombudsman pun mengeluarkan saran tindakan korektif bagi KPK serta BKN yang menjadi bagian dari proses TWK ini. Salah satu yang utama ialah 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus TWK harus alih status menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.

Baca juga: Pegawai KPK Tak Lolos TWK Cabut Gugatan di MK, Ini Alasannya 

Selain itu, Ombudsman juga turut menyampaikan saran perbaikan kepada Presiden Jokowi. Sebab, KPK kini berada di bawah rumpun eksekutif. Selain itu, Jokowi selaku Presiden merupakan pimpinan tertinggi ASN.

“Tindakan korektif jadi harapan kami dilaksanakan Pimpinan KPK dan Kepala BKN. tetapi jika dalam waktu tertentu tidak dilaksanakan atau tidak diindahkan, saran perbaikan akan kita sampaikan ke Presiden,” ujar anggota Ombudsman, Robert Endi Jaweng, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Ombudsman, Rabu, 21 Juli 2021.

Ombudsman memberikan waktu selama 30 hari kepada KPK dan BKN untuk menjalankan tindakan-tindakan korektif atas dugaan malaadministrasi yang terjadi. Bila dalam 30 hari tindakan korektif itu tidak dilaksanakan, Ombudsman akan mengeluarkan saran kepada Presiden Jokowi.

“Tapi jika tidak diindahkan maka kepada KPK dan kepada BKN akan diberikan rekomendasi dan itu wajib dilaksanakan 60 hari ke depan setelah 30 hari tindakan korektif yang kita laksanakan tadi,” beber Robert.

“Kami berharap tentu kemudian tindakan korektif itu menjadi bagian terakhir tidak perlu lagi ada tambahan waktu, tidak perlu kemudian sampai kepada rekomendasi, cukup sampai pada tindakan korektif dalam 30 hari sehingga kemudian berbagai temuan dan pendapat tadi bisa ditindaklanjuti,” sambungnya.

Salah satu saran yang disampaikan ialah agar Presiden Jokowi membina Ketua KPK Firli Bahuri; Kepala BKN Bima Haria Wibisana; Kepala LAN Adi Suryanto; serta dua menteri dari PDIP yakni Menkumham Yasonna Laoly dan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.

“Presiden perlu melakukan pembinaan kepada Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi pada azas tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Robert.

Saran lainnya Jokowi agar mengambil alih proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Saran itu disampaikan Ombudsman mengingat banyaknya ditemukan kejanggalan berkaitan proses TWK.

“Presiden kami menyampaikan saran untuk take over, mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian KPK terkait alih status pegawai KPK untuk kemudian saran kebijakan ini menjadi dasar bagi presiden untuk melakukan substansi yang sudah kita sampaikan,” ucap Robert.

Agar kesalahan serupa tak lagi terulang, Ombudsman meminta agar Presiden Jokowi dapat turun langsung dan ikut serta dalam penyusunan roadmap yang berkaitan dengan proses peralihan status pegawai menjadi ASN.

“Presiden perlu melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan atau roadmap sesuatu yang sangat penting terkait manajemen kepegawaian khususnya mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor, peralihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan,” kata Robert.

Berikut empat saran yang disampaikan Ombudsman kepada Jokowi terkait malaadministrasi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN:

  1. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi dan manajemen ASN, perlu mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) KPK terkait pengalih status 75 pegawai KPK menjadi ASN.
  2. Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PAN RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi pada asas-asa tata kelola pemerintahan yang baik.
  3. Presiden melakukan monitoring terhadap tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman kepada BKN untuk menyusun peta jalan atau roadmap manajemen kepegawaian khususnya ihwal mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor, peralihan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa depan.
  4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola SDM aparatur sipil negara yang unggul, Presiden perlu memastikan bahwa pelaksanaan TWK dalam setiap proses manajemen ASN dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Edhy Prabowo Ajukan Banding, Tak Terima Divonis 5 Tahun Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Vonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi izin ekspor benih lobster tak diterima oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Oleh karena itu dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

“Banding,” ujar Penasihat Hukum (PH) Edhy, Soesilo Aribowo kepada wartawan, Jumat, 23 Juli 2021.

Menurut Soesilo, jika tetap dipaksakan, perkara yang menjerat Edhy seharusnya lebih tepat dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kemarin (diajukan ke PN Jakarta Pusat),” pungkas Soesilo.

Baca juga: Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, Edhy divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 9.687.447.219 dan 77 ribu dolar AS.

Tak hanya itu, Edhy juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung setelah menjalani pidana pokoknya.

Edhy dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota I, Suparman Nyompa, memiliki pandangan yang berbeda atau dissenting opinion.

Menurut Hakim Suparman, Edhy lebih tepat dijerat dengan Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor dibandingkan dengan Pasal 12 huruf a.

“Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, sehingga tidak tepat jika terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a UU RI nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 dan seterusnya pada dakwaan alternatif pertama,” kata Hakim Suparman di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat.

“Bahwa Hakim Anggota I berpendapat, terdakwa sesungguhnya hanya melanggar ketentuan Pasal 11 UU RI nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua,” tambahnya.

IG

Continue Reading

Hukum

Polda Metro Jaya Panggil Jerinx Terkait Dugaan Pengancaman

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada I Gede Ari Astina alias Jerinx.

Jerinx akan dimintai keterangan terkait dugaan pengancaman terhadap pegiat media sosial (medsos) Adam Deni.

“Kita sudah kirim undangan klarifikasi. Kita jadwalkan hari Senin 26 Juli nanti untuk hadir,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat 23 Juli 2021.

Yusri berharap Jerinx bisa memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya mengenai kasus tersebut.

“Mudah-mudahan saudara J mau hadir ke Polda Metro Jaya untuk diambil keterangannya,” ujarnya.

Sejauh ini, polisi telah memeriksa Adam Deni dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor serta beberapa saksi dari pihak Deni.

Baca juga: Adam Deni Tutup Pintu Mediasi Dengan Jerinx

Diketahui, Adam Deni melaporkan musisi I Gede Aryana alias Jerinx ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana ancaman melalui media elektronik.

Tindakan pengancaman ini bermula ketika Deni melayangkan komentar melalui akun media sosial soal pernyataan Jerinx mengenai artis yang disponsori Covid-19.

Komentar yang dilayangkan Deni pun menyulut perhatian Jerinx sehingga menjadi pemicu pertikaian.

Selang beberapa lama, akun Instagram Jerinx pun hilang dan menuduh Deni sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya akun Instagram itu.

Jerinx pun sempat menghubungi Deni, bahkan mengancam akan melakukan tindak kekerasan. Atas ancaman tersebut, Deni sempat berniat membuka pintu mediasi kepada Jerinx.

Namun upaya tersebut tidak berjalan mulus dan Deni pun mantap melaporkan Jerinx ke Polda Metro Jaya.

Jerinx secara resmi dilaporkan pada 10 Juli 2021. Keterangan pelaporan itu diunggah Deni dalam akun Instagramnya “@adngrk”.

Jerinx dijerat dengan Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 29 Junto Pasal 45 huruf b UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor tahun 2008 tentang UU ITE.

HY

Continue Reading

Hukum

Terbukti Lalai, Plt. Labuksi KPK Diberi Sanksi Ringan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik kepada Plt Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Mungki Hadipratikto. Dia mendapat sanksi ringan berupa teguran II karena terbukti lalai dalam kasus pencurian emas di KPK.

“Berdasarkan pemeriksaan sidang, bahwa kedua pelanggaran terbukti, dan untuk itu kepada saudara terperiksa yaitu saudara Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis dua dengan masa berlaku hukuman selama 6 bulan,” ujar anggota Dewas KPK, Albertina Ho saat konferensi pers, Jumat, 23 Juli 2021.

Albertina mengatakan Dewas sudah memeriksa 3 orang saksi. Mungki terbukti melanggar pasal 4 ayat 1 huruf e dan pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Dewas KPK. Albertina menyebut Mungki bersalah karena tidak bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di KPK. Kemudian, Mungki disebut mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik di KPK namun dia tidak melapor.

“Kedua pelanggaran yang terbukti adalah tidak bekerja sesuai SOP yaitu nilai dasar profesionalisme yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf a, dan yang kedua tidak melaporkan dugaan pelanggaran, mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan insan komisi namun yang bersangkutan tidak melaporkan sebab itu dalam nilai dasar integritas pasal 4 ayat 1 huruf e,” jelas Albertina.

Baca juga: Firli Bahuri Apresiasi Pegawai KPK yang Ikut Bela Negara 

Awal mula kasus ini terjadi pada 15 Desember 2020, Mungki melaporkan secara lisan barang bukti emas yang hilang kepada Subroto selaku Direktur Pengawasan Internal (PI). Kemudian Subroto memberikan arahan agar Mungki segera menyelesaikan permasalahan ini karena BPK akan masuk melakukan audit.

“Bahwa pada tanggal 14 Januari terperiksa ditelepon oleh Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi yang menanyakan tentang barang bukti berupa emas yang hilang. Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi menelepon terperiksa karena sebelumnya ditelepon oleh Saudara Tumpak H Panggabean selaku Ketua Dewas KPK yang pada pokoknya menyampaikan `Kar, coba kau cek itu ada barang bukti emas yang hilang`, saksi menjawab `Mohon izin bapak, akan kami cek dahulu. Kami belum tahu karena kami belum menerima laporan`. Fakta tersebut didukung dengan keterangan Saksi Karyoto, Saksi Subroto dan terperiksa,” jelas Albertina.

Dewas menilai Mungki tidak pernah melaporkan status barang bukti kepada Kedeputian Bidang Penindakan KPK selama tiga bulan. Hal ini yang diyakini Dewas jika Mungki bersalah melanggar ketentuan pekerjaan pegawai KPK.

“Bahwa terperiksa tidak pernah melaksanakan ketentuan pasal 2013 ayat 2 SOP Bidang Penindakan dengan meneruskan laporan status barang bukti setiap bulan kepada Kedeputian Bidang Penindakan yang dilaksanakan terperiksa setiap tiga bulan untuk kepentingan penyusunan laporan capaian kinerja (LCK) dalam rangka penilaian kinerja pegawai,” katanya.

Mungki juga disebut mengetahui I Gede Ary Suryanthara mengambil emas. Namun, dia tidak melaporkan hal itu lantaran syok, oleh karena itu Dewas menyimpulkan Mungki bersalah karena tidak melaporkan langsung kejadian pencurian itu.

“Menimbang, bahwa terperiksa di persidangan menyatakan tidak melaporkan kepada atasan langsung karena terperiksa agak syok atas peristiwa tersebut karena baru pertama kali terjadi Di direktorat Labuksi, dan terperiksa hanya berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan barang bukti tersebut agar bisa kembali karena dari segi waktu BPK akan masuk untuk melakukan audit yang biasanya salah satu fokus BPK adalah pengelolaan atas barang bukti dan rampasan,” ucapnya.

“Menimbang bahwa alasan terperiksa tidak melaporkan karena syok dan hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan barang bukti tersebut, Menurut majelis adalah tidak beralasan karena bukan merupakan alasan untuk terperiksa melalaikan kewajibannya sesuai yang diatur dalam SOP,” tegas Dewas.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC