Connect with us

Nasional

ASN Kemendagri Harus Dukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan PEN

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk mendukung secara penuh dan progresif setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden. Khususnya kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan serta transformasi ekonomi Nasional.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, M Hudori mengatakan itu saat memberi sambutan di acara  webinar Kemendagri-BRI yang digelar secara virtual di ruang Sekjen Kemendagri, di Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut Hudori, untuk menangani dan mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya, Presiden Joko Widodo  sudah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peraturan Presiden ini ditetapkan pada 20 Juli 2020 yang lalu.

Baca juga: Duh, Cawalkot Dumai Jadi Tersangka Lantaran Libatkan ASN Saat Kampanye

“Dalam hal ini Bapak Mendagri bertindak atau selaku Wakil Ketua VI dalam komite kebijakan. Komite kebijakan ini memiliki beberapa tugas, yang pertama penyusunan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden, yaitu dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Kedua mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan dan yang ketiga melakukan monitoring dan evaluasi, ” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Hudori, ia minta seluruh  ASN di lingkup Kemendagri untuk mendukung secara penuh dan progresif serta melaksanakan setiap amanah  Presiden yang telah diberikan kepada Mendagri. Sehingga tujuan dan maksud dari terbentuknya komite kebijakan penanganan Covid-19 ini  dapat direalisasikan dan diimplementasikan dengan baik. Khususnya dalam tugas dan fungsi di Kemendagri, yaitu sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah .

“Merespon dinamika yang berkembang terkait dengan dampak langsung dan tidak langsung dengan adanya pandemi Covid-19, saya meyakini betul dan semua sudah tahu pandemi ini sudah hampir 7 bulan berlalu dan sampai pada saat ini belum ada satupun para ahli paramedis yang bisa memprediksi kapan covid-19 ini akan selesai, terkecuali vaksinnya sudah ditemukan, ” katanya.

Hudori meminta  keterlibatan aktif dari ASN di lingkungan Kemendagri  untuk  secara disiplin memperhatikan aspek kesehatan.  Para ASN Kemendagri harus menjadi contoh bagi Pemda, bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

“Sehingga masyarakat juga mencontoh dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang berbasis alkohol, menjaga jarak dan yang terakhir menghindari kerumunan yang dikenal dengan 3M atau 4M, dan 3T (testing, tracing, dan treatment) yang terus menerus dilakukan di Kemendagri, ” katanya.

Hudori menambahkan, dalam percepatan penanganan Covid-19, selain aspek kesehatan, perlu juga menjaga keseimbangan dengan memperhatikan aspek ekonomi. Menjaga keseimbangan dari sisi aspek ekonomi, yaitu menjaga “kerentanan” ekonomi secara nasional. Dan ini bisa dimulai dengan pengelolaan keuangan secara makro, yakni keuangan negara.

“Dan menyikapi hal tersebut Kemendagri bekerjasama dengan PT BRI menginisiasi  diadakannya webinar keuangan negara dengan tema pengelolaan keuangan di era new normal. Webinar ini merupakan fitur yang dapat kita manfaatkan dengan telah ditandatangani nota kesepahaman antara Kemendagri dengan PT BRI dan kebetulan juga saya hadir pada saat itu, yaitu pada 13 Maret 2019 dan sudah ditandatangani antara Pak Mendagri waktu itu dengan Direktur BRI,” ujarnya.

Hudori juga berharap resesi ekonomi tidak benar-benar terjadi. Maka untuk mendukung dan berkontribusi  dalam pemulihan ekonomi perlu dilakukan peningkatan wawasan dan pemahaman pengelolaan keuangan. Khususnya bagi seluruh ASN Kemendagri.

“Saya mengucapkan terimakasih sekali lagi kepada PT BRI yang telah memfasilitasi terselenggaranya webinar ini dan para pihak yang memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan ASN lingkup Kemendagri,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Libur Akhir Tahun, 9 Hutan Kota di Surabaya Akan Dibuka

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Sambut libur akhir tahun, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya melakukan panen raya hidroponik di Mini Agro Wisata, komplek kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang terletak di Jalan Pagesangan II nomor 56 Surabaya. Panen raya itu dimulai dengan memanen sayur-sayuran seperti sawi, terong, tomat serta kangkung.

Berbeda dari panen biasanya, kali ini, Risma mengajak beberapa anak Surabaya untuk terjun langsung dan melihat keseruan panen raya.

Raut wajah dan eskpresi para anak-anak itu pun terlihat sangat bahagia tatkala ia harus memetik tanaman. Bahkan, mereka nampak gembira ketika bermain di sekitar area tersebut. Mereka semakin cerita ketika memberi makan ikan lele dan kelinci.

Risma mengatakan ada sembilan hutan kota yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bermain dan belajar saat libur akhir tahun 2020. Risma menyarankan warganya untuk lebih memilih liburan di hutan kota ketimbang ke luar daerah.

“Saya harap warga jangan liburan ke luar kota atau ke luar negeri dulu, khusus tahun ini aja. Ini demi kebaikan bersama,” kata Risma di Surabaya.

Risma menyatakan, pihaknya akan membuka 9 hutan kota yang ada di Surabaya, saat liburan akhir tahun. Meskipun mungkin tidak seperti yang dibayangkan saat liburan pada umumnya, akan tetapi menurutnya, minimal dapat mengisi waktu dan kegiatan selama liburan.

“Nanti akan kita buka. Mungkin bisa juga kita maksimalkan selama liburan di rumah dengan bersih-bersih dan menata rak buku. Jadi karena itu saya mohon mari kita tahan satu tahun ini saja untuk tidak ke luar kota atau luar negeri,” ujar Risma.

Berkaca dari liburan sebelumnya, kata Risma, kasus Covid-19 di Surabaya sempat mengalami kenaikan. Selain itu, lanjut Risma, tetap berada di Surabaya selama libur Nataru, akan lebih aman dari potensi tertularnya Covid-19

“Jadi yang liburan kemarin Surabaya ada kenaikan, namun kami cepat melakukan antisipasi. Jadi yang suspect misalkan baru batuk, pilek, itu kita deteksi. Jadi yang mengeluh berobat batuk pilek langsung kita swab. Itulah mengapa penanganan kami lebih cepat,” kata Risma.

Continue Reading

Nasional

Rektor UKI Ajak Warga ke TPS dengan Protokol Kesehatan Demi Pilkada Sehat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. mengajak seluruh warga yang memiliki hak pilih di Pilkada Serentak 2020 untuk datang ke TPS dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mewujudkan Pilkada yang sehat dan aman Covid-19.

“Pilkada 2020 menjadi bagian dari proses demokrasi di negara kita yang harus ditegakkan. Pilkada harus dilakukan dengan bijak dan didukung warga negaranya. Namun pilkada harus tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ungkap Rektor UKI Dr. Dhaniswara saat dihubungi, Jumat (4/12/2020).

Pilkada Serentak tahun 2020 akan berlangsung sukses dengan menjamin kesehatan seluruh masyarakat yang menjadi pemilih dan juga para petugas di TPS. Dhaniswara mengapresiasi sejumlah inovasi seperti kampanye digital dan tahapan lain yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dalam Pilkada, sehingga bisa mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Dirjen Otda: Tunjukkan Semangat Demokrasi dalam Pilkada 2020 

“Pandemi Covid-19 membuat masyarakat beradaptasi menggunakan teknologi digital untuk bekerja dan belajar dari rumah. Begitu pun yang berkaitan dengan agenda nasional seperti Pilkada tentu saja Pemerintah bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu telah merumuskan regulasi yang beradaptasi dengan kebiasaan baru,” paparnya.

Dhaniswara mencontohkan, di kampusnya, tenaga pendidik UKI melakukan kegiatan pengajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan menggunakan software Microsoft 365.

“Teknologi Informasi dan komunikasi memberikan kontribusi penting bagi dunia pendidikan yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas model pembelajaran berbasis teknologi aplikatif,” tambahnya.

Prodi Ilmu Politik Fisipol UKI juga turut mengadakan kegiatan webinar seputar partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020.

“Karena itu, saya mewakili civitas UKI mendukung penuh gelaran Pilkada serentak agar sirkulasi kepemimpinan di daerah tidak mandek, sehingga di tengah krisis karena pandemi seperti saat ini, daerah bisa segera berbenah untuk bangkit menangani Covid-19 lebih baik lagi dan juga dampak sosial ekonominya,” ujarnya.

Dhaniswara juga berharap Kepala Daerah yang terpilih nanti selain fokus menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian juga tidak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia yaitu dengan memajukan pendidikan di daerahnya.

“Selain fokus menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, kepala daerah harus berkomitmen untuk mendukung inovasi dan pengembangan SDM terutama di dunia riset penelitian. Mengingat di masa pandemi dan era disrupsi seperti saat ini, dibutuhkan terobosan dan inovasi terutama di bidang kesehatan juga teknologi informasi,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Skema Gaji PNS Berubah, Gaji Tinggi Bagi yang Berkriteria Khusus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pemerintah akan mengubah skema gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Perubahan ini akan merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Rini Widyantini menyatakan pemerintah akan memberikan gaji tinggi kepada PNS berkarakteristik khusus.

Kriteria khusus yang dimaksud adalah ASN berisiko tinggi dan ASN dalam lingkungan dan situasi strategis yang kemungkinan terpapar risiko dalam bidang kerjanya. “Tak hanya itu, ASN yang melaksanakan tugas di wilayah 3T juga diberikan insentif tambahan,” kata dia, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12).

Baca juga: Pemerintah Rombak Skema Penggajian PNS, Begini Penjelasan BKN

Sementara, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Ia mengatakan, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi sistem berbasis pada harga jabatan didasarkan pada nilai jabatan. Sementara, nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan (pangkat).

Nanti, implementasi perubahan skema gaji akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga akan melihat kondisi keuangan negara dalam menerapkan penghasilan PNS.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS, besaran gaji pokok PNS berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan golongan jabatan dan lama masa kerja atau masa kerja golongan (MKG).

Untuk gaji PNS, saat ini terbagi menjadi empat golongan yakni I, II, III dan IV. Sementara, MKG dihitung menyesuaikan masa kerja dari terendah hingga tertinggi yakni 0-33 tahun.

Berikut rinciannya:

Golongan I: Rp1.560.000 sampai Rp2.686.500

Golongan II: Rp2.022.000 sampai Rp3.820.000

Golongan III: Rp2.579.400 sampai Rp4.797.000

Golongan IV: Rp3.044.300 sampai Rp5.901.200

IG

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC