Connect with us

Hot Topic

Azis Syamsuddin Dalam Dakwaan Stepanus Robin, Hingga Jadi Tersangka

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan diperiksa pada Jumat (23/9) besok.

Politisi Golkar itu terkait dalam perkara korupsi, berawal dalam surat dakwaan Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain.

Bersama kader Partai Golkar lain, Aliza Gunado, Azis didakwa memberikan suap senilai Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta). Total uang suap yang diberikan Azis kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk mengurus kasus di Lampung Tengah sekitar Rp 3,613 miliar.

“Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta),” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/9).

Robin dan Maskur Husain sepakat mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado tersebut asal diberi imbalan uang sejumlah Rp 2 miliar dari masing-masing, yaitu Azis Syamsudin dan Aliza Gunado dengan uang muka sejumlah Rp 300 juta. Azis lalu menyetujui syarat pemberian uang senilai total Rp 4 miliar tersebut.

Baca juga: KPK Tetapkan Azis Syamsuddin Jadi Tersangka

Robin lalu menerima uang muka sejumlah Rp 100 juta dan Maskur Husain menerima Rp 200 juta melalui transfer rekening milik Azis Syamsudin pada 3 dan 5 Agustus 2020. Pada 5 Agustus 2020, Robin juga menerima tunai sejumlah 100 ribu dolar AS dari Azis Syamsudin di rumah dinas Azis, Jalan Denpasar Raya 3/3 Jakarta Selatan.

“Di mana terdakwa datang ke rumah dinas diantar oleh Agus Susanto. Uang tersebut sempat terdakwa tunjukkan kepada Agus Susanto saat ia sudah kembali ke mobil dan menyampaikan Azis Syamsuddin meminta bantuan terdakwa, yang nantinya Agus Susanto pahami itu terkait kasus Azis Syamsuddin di KPK,” tambah jaksa.

Robin lalu membagi-bagi uang tersebut yaitu sejumlah 36 ribu dolar AS kepada Maskur Husain di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menukarkan sisanya sebanyak 64 ribu dolar AS di “money changer” dengan menggunakan identitas Agus Susanto sehingga memperoleh uang rupiah sejumlah Rp 936 juta.

Uang tersebut sebagian diberikan kepada Maskur Husain yaitu sejumlah Rp 300 juta di Rumah Makan Borero, Keramat Sentiong.

“Selanjutnya mulai akhir Agustus 2020 sampai Maret 2021, terdakwa beberapa kali menerima sejumlah uang dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado dengan jumlah keseluruhan 171.900 dolar Singapura,” ungkap jaksa.

Robin lalu menukar uang tersebut menggunakan identitas Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah yang merupakan teman wanita Robin sehingga diperoleh uang senilai Rp 1.863.887.000. Sebagian uang lalu diberikan ke Maskur Husain antara lain pada awal September 2020 di Rumah Makan Borero sejumlah Rp 1 miliar dan pada September 2020 di Rumah Makan Borero sejumlah Rp 800 juta.

Total uang yang diterima Robin dan Maskur adalah sekitar Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS.

“Kemudian terdakwa dan Maskur Husain bagi, di mana terdakwa memperoleh Rp 799.887.000, sedangkan Maskur Husain memperoleh Rp 2,3 miliar dan 36 ribu dolar AS,” ungkap jaksa.

Dalam perkara ini, Robin dan Maskur Husain didakwa menerima seluruhnya Rp 11,025 miliar dan 36 ribu dolar AS (sekitar Rp 513 juta) sehingga totalnya sebesar Rp 11,5 miliar terkait pengurusan lima perkara di KPK. Robin dan Maskur didakwa menerima dari M Syahrial sejumlah Rp 1,695 miliar, Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS, Ajay Muhammad Priatna sejumlah Rp 507,39 juta, Usman Effendi sejumlah Rp 525 juta dan Rita Widyasari sejumlah Rp5.197.800.000.

M Syahrial adalah Wali Kota Tanjungbalai nonaktif; Azis Syamsudin adalah Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar; Aliza Gunado adalah kader Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan wakil ketua umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG); Ajay Muhammad Priatna adalah Wali Kota Cimahi non-aktif; Usman Effendi adalah Direktur PT Tenjo Jaya yang juga narapidna kasus korupsi hak penggunaan lahan di Kecamatan Tenjojaya, Sukabumi, Jawa Barat; dan Rita Wisyasari adalah mantan bupati Kutai Kartanegara.

Atas perbuatannya, Robin dan Maskur didakwa berdasarkan pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

BI Tahan Suku Bunga Acuan 3,5%

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%. Keputusan ditetapkan sebagai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Oktober 2021.

Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indoensia pada 18 dan 19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 day reverse repo rate sebesar 3,5 persen,” kata Perry dalam konferensi pers pengumuman RDG Oktober 2021 secara virtual, Selasa (19/10).

Baca juga: BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 3,5 Persen 

Perry menjelaskan, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah perkiraan inflasi yang rendah, dan juga upaya mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, ada beberapa indikator yang mendorong penahanan suku bunga acuan. Pertama, neraca pembayaran yang menunjukan kondisi kinerja yang baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi nasional. Kinerja transaksi berjalan diproyeksi bakal terus membaik, selaras dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut.

Pada September 2021, sambung Perr, Indonesia kembali membukukan surplus neraca perdagangan sebesar 4,37 miliar dollar AS. Selain itu, arus modal asing masih mengalir ke Indonesia hingga Oktober. Bank sentral mencatat, net inflows sebesar 0,2 miliar dollar AS dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021.

Kedua, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 meningkat menjadi sebesar 146,9 miliar dollar AS atau setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Ketiga, BI mencatat pergerakan nilai tukar rupiah relatif terkendali. Ini terefleksikan dengan penguatan nilai tukar rupiah pada 18 Oktober 2021 sebesar 1,44 persen secara point to point dan 0,33 persen secara rerata dibandingkan posisi akhir Agustus 2021.

“Penguatan nilai tukar rupiah, didorong dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing dengan persepsi positif perekonomian domestik, menariknya imbal hasil domestik, terjaganya imbal hasil valas domestik, dan langkah-langkah yang ditempuh Bank Indonesia,” beber Perry.

Terakhir, BI menilai indeks harga konsumen (IHK) tetap terkendali. Tercatat pada September 2021 terjadi deflasi sebesar 0,04 persen secara month to month dan 1,6 persen secara year on year.

Continue Reading

Hot Topic

Polda Jatim Ungkap Penyelundupan 6 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia

Published

on

By

Polda Jatim Ungkap Penyelundupan 6 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia

Channel9.id – Jakarta. Ditresnarkoba Polda Jawa Timur dan Bea Cukai Jawa Timur berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat enam kilogram dari Malaysia.

Dalam kasus ini, aparat menangkap dua orang kurir yang merupakan jaringan Madura.

“Kedua tersangka yang ditangkap adalah warga Dusun Karang Kokap, Kelurahan Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember berinisial LK dan ZN,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko, Selasa 19 Oktober 2021.

Gator menyampaikan, pengungkapan itu bermula dari informasi bea cukai bahwa ada paket yang dicurigai dan diduga narkotika.

Baca juga: Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 45 Kg Sabu Asal Malaysia

Kemudian, aparat melakukan penyelidikan dan pengembangan di lapangan dan berhasil menangkap dua tersangka. Di saat itu pula, tim mengamankan sabu-sabu seberat enam kilogram.

“Kedua tersangka mengaku, barang haram ini berasal dari Malaysia, namun ini jaringan Sokobanah Madura,” ujarnya.

Kabag Binaops Ditresnarkoba Polda Jatim AKBP Samsul Makali menjelaskan keduanya mengaku melakukan pengiriman sabu-sabu sebanyak dua kali. Rencananya, narkotuka itu akan dikirim ke Madura dan Jember.

“Untuk satu kilogram sabu-sabu yang dikirim, tersangka mendapat Rp1 juta,” katanya.

Dari pengakuan dua kurir ini, juga didapat nama baru berinisial SY yang diduga sebagai bandar narkotika. Kedua tersangka LK dan ZN mengatakan mendapatkan sabu-sabu dari tangan SY yang sekarang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tersangka LK dan ZN dijerat Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 122 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana minimal enam tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Published

on

By

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai, instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telegram yang menindak tegas anggota saat melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan pada masyarakat, harus dijalankan jajaran kepolisian hingga tingkat bawah.

“Kita patut apresiasi langkah Kapolri, semoga di bawah komando beliau, Polri dapat terus berubah secara bertahap, semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dicintai masyarakat,” kata Andi dalam keterangan resmi, Selasa 19 Oktober 2021.

Langkah Kapolri tersebut merupakan upaya mencegah aparat kepolisian untuk bertindak berlebihan kepada masyarakat dengan melakukan kekerasan.

Andi Rio berharap instruksi Kapolri tersebut dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran institusi polri di bawah, jangan sampai petunjuk dan arahan tersebut hanya sekedar dibaca dan dipelajari tanpa direalisasikan para personel Polri.

Baca juga: Lemkapi: Telegram Kapolri Perkuat Pengawasan Polisi Saat Bertugas di Lapangan

“Mari jadikan kesalahan yang terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi di Polri. Jadikan kritik masyarakat yang membangun sebagai semangat dan bukti bahwa institusi Polri menjadi perhatian dan dicintai masyarakat,” ujarnya.

Andi Rio juga mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dapat terus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada anggota Polri secara berkala.

Hal itu menurut dia untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin secara kode etik maupun pidana oleh anggota Polri di tengah masyarakat saat menjalankan tugasnya.

“Jangan ada lagi anggota Polri di tengah masyarakat yang bersikap arogan dan memberikan contoh yang tidak baik, anggota Polri harus memberi suri tauladan kepada masyarakat, bukan sebaliknya,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Mitigasi dan Pencegahan Kasus Kekerasan Berlebihan.

Telegram itu dilatarbelakangi munculnya sejumlah tindakan kepolisian yang tidak profesional sehingga mencoreng citra kepolisian.

Tindakan itu antara lain polisi tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan di Kota Medan, polisi membanting mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten dan polisi menganiaya pengendara sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC