Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian mengatakan, pembagian masker sesuai arahan Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari gerakan untuk mendukung pemutusan rantai penularan Covid-19.
Hal itu disampaikannya usai bersilaturahmi ke Kantor Mendes PDTT di Jakarta, Selasa (04/08).
“Kegiatan pembagian masker ini dikhususkan, dimasifkan adalah salah satu untuk mendukung pemutusan penularan Covid-19,” ujar Tri.
Istri dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavia itu menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari program kesehatan. Mengingat situasi pandemi saat ini, lanjutnya, program pembagian masker ini akan lebih fokus digerakkan oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Kegiatan ini akan dilakukan oleh jaringan PKK di seluruh Indonesia, dimana Tim Penggerak PKK ini adalah salah satu unsur di Pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dan sampai ke desa,” katanya.
Tri menuturkan, kader PKK sebetulnya sudah bergerak melakukan kegiatan ini karena kesehatan termasuk dalam program 10 pokok program PKK. Namun, lanjutnya, saat pandemi Covid-19 ini, kegiatan pembagian masker ini dikhususkan dan dimasifkan adalah salah satu untuk mendukung pemutusan penularan Covid-19.
“Terimakasih kepada Bapak Menteri Desa beserta Bapak Mendagri yang sudah mengikut sertakan kami melaksanakan kegiatan ini dan juga mendukung seluruh kegiatan kami,” imbuhnya.
Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, kegiatan tersebut akan mulai dimasifkan pada pekan depan. Adapun masker tersebut berasal dari hasil produksi dari desa itu sendiri dengan sumber dana dari dana desa serta hasil gotong royong warga.
“Mulai hari Senin kita akan masifkan sosialisasi ini dengan ke desa-desa agar di produksi masker sesuai dengan kapasitas warga miskin, pengangguran dan kelompok-kelompok marginal yang ada di desa, sementara kelas menegah diminta untuk melakukan pengadaan sendiri dan kalau perlu bergotong royong disamping pengadaan masker itu bersumber dari dana desa, juga dari gotong royong warga masyarakat kelas menengah,” kata Abdul Halim.
Untuk pelaksanaannya, ucap dia, akan dilakukan pengawasan aparatur desa dan babinkamtibmas setempat.
“Tentu juga atas dukungan dan sosialisasi dengan menggunakan jaringan dari ibu-ibu PKK karena memang ini sangat efektif betul,” tutupnya.
