Connect with us

Nasional

Pakar Komunikasi: Kasus Covid-19 Meningkat, Perlu Satgas Komunikasi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurunnya penderita Covid-19 di tanah air, sekalipun sudah ada dua orang juru bicara Covid-19 yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat mentaati semua protokol kesehatan terkait dengan Covid-19.

Berbagai media massa memuat data penderita Covid-19 cenderung meningkat dari hari-ke hari.  Lalu,  apa yang kurang dalam penanganan Covid-19 di negeri ini?

Pakar komunikasi Emrus Sihombing mengatakan, dari aspek medis, penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia. Karena itu,  menurutnya, peningkatan jumlah penderita Covid-19 tersebut diakibatkan tidak sedikit masyarakat belum memiliki kesadaran memadai dan sikap mendukung serta perilaku mentaati semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara ketat.

“Ketidaktaatan sebagian masyarakat tersebut, baik di zona keramaian maupun di tempat kerja sebagai bukti bahwa manajemen komunikasi pemerintah penanganan Covid-19 belum tertangani secara serius karena tidak tereksekusi berkelanjutan,  belum tersistematis, dan juga tidak terdefusi masif di tengah masyarakat,” ujarnya, Senin (03/08) malam.

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner ini menjelaskan, sepanjang pengelolaan komunikasi seperti yang sedang terjadi saat ini, dengan asumsi belum ditemukan vaksin Covid-19, proposisi bahwa jumlah penderita Covid-19 akan terus bertambah, bukan menurun. Ini sangat berpotensi menjadi ancaman serius bagi negeri ini kedepan.

“Saya menyarankan kepada Presiden agar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartoto, sebaiknya tidak hanya terdiri dua satgas tetapi harus menjadi tiga,”katanya.

Adapun tiga satgas itu menurut Emrus terdiri dari, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Satgas Komunikasi dengan tupoksi utamanya menggerakkan kemadirian setiap WNI menghadapi atau ‘bersahabat”  dengan Covid-19.

“Atau Satgas Komunikasi ini, tidak ada salahnya berada langsung di bawah Presiden. Sebab, di era kehidupan baru (new normal), bidang kerja komunikasi sangat penting dan strategis,” ucapnya.

Lebih lanjut Emrus mengatakan, Satgas Komunikasi bertugas membuat strategi komunikasi dan program yang terukur.

“Dalam rangka menumbuhkan memelihara kesadaran yang tinggi, menciptakan sikap mendukung dan melakukan semua protokol kesahatan penanganan Covid-19 secara mandiri bagi setiap individu di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jika Pilkada Memperparah Pandemi, Muhammadiyah Bakal Gugat Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PP Muhammadiyah akan menggugat pemerintah Jokowi dan para pemangku kebijakan lainnya jika keputusan meneruskan Pilkada serentak 2020 memperparah kondisi pandemi virus corona (Covid-19).

Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Gazali mengatakan opsi tersebut jadi jalan terakhir karena usul penundaan pilkada yang disampaikan masyarakat tak didengar.

“Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami bersama komponen lain bisa jadi akan melakukan gugatan terhadap pemerintah, KPU, DPR yang tetap memutuskan Pilkada 9 Desember,” kata Rohim, Kamis (24/9) dikutip CNNIndonesia.com.

Baca juga: Setelah NU, Kini Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Rohim mengatakan gugatan yang pihaknya lakukan kemungkinan berupa class action. Gugatan akan dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski begitu, Rohi berkata jalur hukum adalah opsi terakhir. Mereka masih berharap pilkada di tengah pandemi tidak menjadi sumber penyebaran Covid-19.

“Kita tetap berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir.

Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9). Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel pada Senin (21/9).

IG

Continue Reading

Nasional

Persentase Kesembuhan Covid-19 Indonesia Lampaui Angka Dunia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Angka kesembuhan pasien Covid-19 pada pekan ini menunjukkan kenaikan sebesar 35,8%. Pencapaian positif yang terjadi di berbagai daerah dengan persentase kesembuhan nasional Agustus lalu sebesar 72,87%. Angka itu merupakan pencapaian positif karena melebihi angka dunia.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/09).

Baca juga: Pasien Sembuh Bertambah 3.501, Kasus Baru Covid-19 Masih di Atas 4.500

Data terkini per 24 September 2020, pasien sembuh sudah mencapai 191.853 kasus (73,2%), penambahan kasus baru 4.634 kasus, kasus aktif ada 60.064 (22,9%), dan kasus meninggal 10.105 (3,9%). Sementara rata-rata kasus aktif dunia 23,16%, kasus sembuh 73,77% dan kasus meninggal 3,05%.

Menurut analisa mingguan per 20 September, Wiku menyebut ada 5 provinsi yang pencapaiannya positif dengan angka kesembuhannya diatas rata-rata nasional. Yakni Maluku Utara dengan persentase kesembuhan 89,71%, Gorontalo 87,19%, Kalimantan Utara 86,09%,  Kepulauan Bangka Belitung 84,89% dan Sulawesi Utara 83,51%.

Untuk provinsi dengan penyumbang angka kesembuhan tertinggi berada di DKI Jakarta naik 1.540 kasus, Jawa Barat naik 1.093 kasus, Jawa Tengah naik 845 kasus, Aceh naik 730 kasus dan Kepulauan Riau naik 247 kasus.

Wiku juga mengapresiasi dari 514 kabupaten/kota, hampir 70%-nya memiliki persentase kesembuhan diatas 50%. Selain itu terdapat 25 kabupaten/kota dengan kesembuhan 100%.

Wiku merincikan 25 kabupaten/kota kesembuhan 100% diantaranya Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Belitung, Belitung Timur, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Sanggau, Sekadau, Banggai Kepulauan, Bolaang Mongondow Selatan, Buru Selatan, Seram Bagian Timur, Pulau Taliabu, Lembata, Nagekeo, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Sarmi dan Waropen.

Namun, ada 30 kabupaten/kota dengan kesembuhan dibawah 25%. Diantaranya Aceh Barat, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Nias Barat, Nias Selatan, Mandailing Natal, Pesisir Selatan, Agam, Kota Bukit Tinggi, Kota Dumai. Selanjutnya,

Indragiri Hulu, Lampung Timur, Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, Mukomuko, Lebong, Bolaang Mongondow Timur, Waji, Donggala, Konawe Kepulauan, Manggarai, Alor, Malaka, Kepulauan Aru, Yalimo dan Manokwari Selatan.

“Provinsi dan kabupaten yang memiliki masalah dengan angka kesembuhan dibawah 25%, agar dapat meningkatkan 3T (tracing, testing, dan treatment), dan apabila memerlukan bantuan mohon segera menghubungi Satgas di pusat, agar kami bisa membantu angka kesembuhan meningkat baik terkait fasilitas di rumah sakit atau testing yang diperlukan atau tracing,” pungkas Wiku.

Continue Reading

Nasional

Di Ambang Resesi, Sufmi Dasco: Kami Minta Pemerintah Buat Kebijakan Strategis

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III – 2020. Diproyeksikan, pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV juga akan negatif. Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah membuat kebijakan strategis yang berdampak, dan bisa langsung dinikmati masyarakat.

“Kami minta ke Pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis yang dinikmati dan berhubungan dengan masyarakat, sehingga bisa menggerakkan kembali roda ekonomi,” kata Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/09).

Baca juga: Pertumbuhan Kuartal III Minus, Indonesia Masuki Resesi 

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta Pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis dan solutif bagi pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia optimis dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian, krisis ekonomi dapat dilalui.

“Kami optimis dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan semua komponen, mudah-mudahan krisis ekonomi ini dapat kita lalui bersama,” yakin legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III yang juga Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) DPR RI itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III – 2020. Pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV diperkirakan negatif. Ia mengatakan, pada kuartal ketiga, perekonomian Indonesia kemungkinan akan mengalami kontraksi minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen.

Sementara, pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami minus 5,32 persen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi akhir tahun diperkirakan berada pada kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen. Dengan kondisi ini, tidak menutup untuk terjadinya resesi ekonomi di Indonesia.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC