Connect with us

Nasional

Baleg DPR RI Persilakan Jokowi Ajukan Revisi UU ITE

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pihaknya mempersilakan pemerintah bila ingin memasukkan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengingat Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR hingga saat ini.

“Kalau ada raker [rapat kerja] lagi, masih mungkin itu inisiatif pemerintah, kalau presiden ingin melakukan revisi UU ITE,” kata Willy seperti dilansir cnnindonesia.com, Selasa (16/2).

Dia melanjutkan, revisi UU ITE bisa dilakukan agar regulasi tersebut tak lagi mengandung pasal yang bersifat karet alias multitafsir, kemudian menyeret semua masalah ke ranah pengadilan, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo.

“Apalagi kan presiden ingin ada niat baik untuk kemudian tidak semua pelanggaran diadili, ada pasal-pasal karet,” katanya.

Baca juga: Komisi II DPR Dukung Jokowi Revisi UU ITE

Willy menambahkan, pembahasan revisi UU ITE nantinya akan diatur lebih lanjut di DPR setelah rancangan regulasi itu masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Menurutnya, pembahasan revisi UU ITE bisa dilakukan dengan membentuk panitia khusus (pansus) karena menyangkut dua komisi di DPR.

“Tinggal bagaimana nanti dia [revisi UU ITE] akan ditaruh, pansus atau bagaimana, karena ini bicara lintas komisi, Komisi I dan Komisi III,” kata politikus Partai NasDem itu.

“Jadi kemungkinan masih sangat terbuka, apalagi nanti kalau ada raker di awal masa sidang selanjutnya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Prolegnas Prioritas 2021 belum disahkan di tingkat Rapat Paripurna DPR hingga saat ini. Rencananya, Prolegnas Prioritas 2021 baru akan kembali dibahas DPR setelah memasuki masa reses pada 8 Maret 2021 mendatang.

Sebelumnya, Jokowi membuka opsi merevisi UU ITE jika tidak menimbulkan rasa keadilan. Jokowi berencana menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Ia menyatakan rencana itu usai UU ITE digunakan sejumlah warga untuk saling lapor dalam beberapa waktu terakhir.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini,” kata Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2).

Jokowi memahami UU ITE dibuat dalam semangat menjaga ruang digital Indonesia. Namun, ia tak ingin UU ITE justru menimbulkan rasa tidak adil dalam penerapannya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Polri untuk berhati-hati dan teliti dalam menggunakan UU ITE.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wartawan Dilarang Meliput Vaksinasi, DPR: Keluarga Ada yang Keberatan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan larangan wartawan meliput vaksinasi anggota DPR dan keluarga karena ada anggota yang keberatan jika dilakukan pengambilan gambar ketika proses dilakukan. Ia meminta awak media memahami kondisi tersebut.

“Ada yang juga takut-takut kalau kemudian diambil gambarnya segala macam, mungkin mereka keberatan. Jadi kalau pengambilan gambar itu dari kejauhan mungkin, ya mungkin ini juga keberatan dari yang divaksinasi, tolong juga wartawan ngerti lho,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Ia membantah bila DPR terkesan menutup-nutupi soal kegiatan vaksinasi tersebut. Menurutnya vaksinasi adalah program pemerintah dan tidak benar kalau digelar tertutup.

“Oleh karena sedang reses, kesetjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau vaksinasi ini soal tertutup-tertutup, enggak ada yang ditutup-tutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok,” ujarnya.

Dasco pun membenarkan bahwa vaksinasi memang tidak hanya diterima oleh pegawai dan anggota DPR. Keluarga anggota DPR juga divaksin. Menurutnya, jatah itu berdasarkan alokasi dari kementerian kesehatan.

“Kita mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan, DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di kesetjenan DPR itu yang dapat. Jadi alokasi itu dari Kemenkes,” kata Dasco.

Ia mengaku tidak mengetahui berapa alokasi jatah vaksin yang diterima DPR. Namun, Dasco menambahkan, selain pegawai dan anggota, staf pendukung, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan juga mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19. Hal itu untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di DPR.

“Karena DPR ini area sudah area merah, sudah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena covid, sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO,” ucapnya.

“Sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinasi di DPR ini, kami mendukung program pemerintah justru diadakan terbuka cuma karena kondisi reses, mungkin informasinya terlambat dari fraksi ke anggota-anggotanya,” sambung politisi Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Nasional

Tegas Menegakkan Prokes, Satpam di Makassar Raih Penghargaan dari Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aksi seorang satpam bernama Nasruddin viral di media sosial. Dia melarang seorang pria yang mengaku pimpinan LSM bersama anggotanya untuk masuk ke kantor BRI sentral Makassar, Sulawesi Selatan.

Nasruddin melarang masuk karena pria dan rombongannya itu tidak mengenakan masker. Pria itu pun marah-marah dan mengomeli Nasruddin.

Sejumlah netizen memuji tindakan satpam Nasruddin. Nasrudin dinilai tetap tegas menegakkan protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan yang berlaku.

Pujian serupa diberikan oleh Baharkam Polri melalui Kakorbinmas Polri. Bahkan, Kakorbinmas memberikan penghargaan kepada Nasruddin.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar prokes.

“Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan,” kata Argo, Jumat 25 Februari 2021.

Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tidak patuh prokes.

Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi hal tersebut.

“Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah,” tuturnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Published

on

By

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengapresiasi langkah pemerintah memberikan vaksin Covid-19 terhadap tenaga kependidikan di sekolah. P2G mencatat jumlah guru secara nasional saat ini sebanyak 3,2 juta. Jumlah itu belum termasuk tenaga pendidikan swasta dan di bawah Kementerian Agama.

Satriawan mengklaim ada sebagian guru yang mengaku khawatir ikut vaksinasi, namun umumnya mereka hanya belum menerima sosialisasi secara utuh dari dinas kesehatan setempat.

“Sekelompok kecil guru masih ada yang khawatir untuk divaksinasi,” katanya Satriawan kepada Channel9.id, Jumat (25/2).

Baca juga : ISNU DKI Jakarta Apresiasi Vaksinasi untuk Guru dan Tenaga Kependidikan

Ia melanjutkan, hingga saat ini masih banyak tenaga pendidikan di daerah yang bertanya-tanya soal mekanisme vaksinasi Covid-19.

“Sampai sekarang kami mencoba meminta keterangan dari jaringan P2G masih banyak yang belum tahu, kapan mereka divaksinasi, di mana, dan bagaimana teknis vaksinasi tersebut,” ujar pengajar SMA Labschool Rawamangun tersebut.

Menurutnya, sosialisasi terkait mekanisme tersebut penting, sebab pemerintah mempunyai waktu relatif sempit atau hanya empat bulan untuk vaksinasi jika sekolah dibuka pada Juli.

Apalagi, kurun waktu tersebut juga belum mempertimbangkan proses vaksinasi di tengah Ramadan dan dipotong cuti Hari Raya Idulfitri.

“Persoalannya adalah, apakah waktu empat bulan ke depan sampai Juni bisa dilaksanakan menyeluruh,” kata dia.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC