Connect with us

Hukum

Bareskrim Polri Tetapkan CEO PT Jouska Aakar Abyasa Tersangka TPPU

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal serta tindak pidana pencucian uang pada PT Jouska Finansial Indonesia.

Kedua tersangka yakni CEO PT Jouska Finansial Indonesia Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra.

“Kasus Jouska sudah naik tersangka,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Whisnu Hermawan, Selasa 12 Oktober 2021.

Penetapan tersangka keduanya dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara pada 7 September 2021 lalu.

Baca juga: Kejagung Jerat Dengan TPPU Tersangka ke-9 Kasus Asabri

Meski telah menetapkan tersangka, Dittipideksus Bareskrim Polri belum melakukan penahanan terhadap Aakar dan Tias.

“Belum ditahan,” kata Hermawan.

Namun, penyidik segera memanggil Aakar dan Tias untuk dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan, TPPU dan kejahatan pasar modal lainnya.

“Segera kami lakukan pemanggilan,” kata Kasubdit V IKNB Dittipideksus Bareskrim Kombes Ma’mun.

Selain itu, penyidik juga berupaya melakukan pelacakan aset para tersangka TPPU untuk dirampas dan disita guna mengembalikan kerugian negara.

Ma’mun menjelaskan, ada beberapa aset yang telah disita penyidik, di antaranya dokumen hingga benda lain yang diduga berkaitan dengan kasus yang menjerat Aakar.

“Harusnya sudah ada yang disita. Entah itu dokumen maupun benda lain berkaitan dengan pidananya,” terang Ma’mun.

Aakar dan Tian ditersangkakan dalam perkara dugaan tindak pidana pasar modal dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat 1 Jo Pasal 30 dan/atau Pasal 103 ayat 1 Joa Pasal 34 dan/atau Pasal 104 Jo Pasal 90 dan/atau Pasal 104 Jo Pasal 91 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Adapun kronologi perkara ini, penempatan investasi di PT Jouska Finansial Indonesia yang beralamat di wilayah Jakarta pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 oleh Aakar Abyasa Fidzuno dan Tias Nugraha Putra diduga terjadi tindak pidana pasar modal sebagaimana hasil gelar perkara pada tanggal 7 September 2021.

Penyelidikan kasus PT Jouska Finansial Indonesia (Jouska) sudah masuk ke Mabes Polri. Penyidik memanggil Aakar setelah memeriksa para pelapor dan para saksi pada 15 Januari 2021.

Total ada 10 orang yang diperiksa awalnya. Termasuk juga 41 nasabah yang melaporkan Jouska.

Ke 41 nasabah itu mengalami kerugian mencapai Rp81 miliar, namun dana tersebut belum dihitung hasil investasi yang diinvestasikan kembali oleh nasabah, sehingga totalnya bisa mencapai Rp30 miliar.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi Perpu Corona

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan judicial review UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

UU itu dikenal masyarakat sebagai Perpu Corona. UU tersebut digugat oleh sejumlah pihak mulai dari Amien Rais hingga sejumlah aktivis.

Baca juga: PBNU Dukung Judicial Review UU Ciptaker ke MK 

Salah satu yang dipersoalkan adalah kekebalan hukum yang luar biasa dalam upaya penyelamatan ekonomi negara pada pihak tertentu yang diatur dalam Pasal 27.

Di mana negara tidak bisa digugat dalam hal penggunaan anggaran Covid. Namun oleh MK hal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

“Mengabulkan permohonan para pemohon utuk sebagian. Menyatakan frase `bukan merupakan kerugian negara` bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai `bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan`,”kata Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang dibacakan di Gedung MK dan disiarkan di chanel YouTube MK, Kamis (28/10).

Sehingga bunyi Pasal tersebut berbunyi:
Pasal 27
(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan`,

MK juga mereview Pasal 27 ayat 3 menjadi:
Sebelum review:
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Setelah direview MK:

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

IG

Continue Reading

Hukum

Awas, Mulai Hari Ini Pelanggar Gage Bakal Ditindak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menindak pelanggar sistem pembatasan kendaraan dengan ganjil genal atau gage mulai hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021.

“Mulai hari ini pelanggar ganjil genap akan ditindak,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono.

Argo menyebut, pelanggar akan ditindak secara manual dan kamera tilang elektronik atau e-TLE. Pelanggar dapat dikenakan sanksi tilang mengacu Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Pengendara akan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu,” ungkap Argo.

Baca juga: Maksimalkan E-TL, Hari Ini Ganjil Genap Berlaku Normal 

Argo mengku, pihaknya telah menyosialisasikan soal ganjil genap selama tiga hari. Menurutnya,  sosialisasi tidak perlu memakan waktu lama lantaran ke-13 titik gage tersebut bukanlah hal baru.

“Kalau terlalu lama tujuan untuk kegiatan gage tidak tercapai, kan kita mereduksi kemacetan, mengurangi mobilitas karena masih PPKM,” tegasnya.

Argo pun mengimbau masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang telah beroperasi normal 100%.

Continue Reading

Hukum

Kekerasan Seksual Ayah Kandung ke Putrinya di Sidoarjo Tindak Pidana Luar Biasa, Komnas PA: Segera Tangkap Pelaku !

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait memberikan atensi terkait kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan ayah kandung, Tamyizul Ilmi (45), terhadap putrinya, Bunga (9) bukan nama sebenarnya. Dia menegaskan, tindakan yang terjadi di Sidoarjo itu merupakan tindak pidana luar biasa dan khusus.

Hal itu diatur dalam UU UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor O1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku dapat diancam dengan pidana kurungan minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun dan dapat ditambahkan sepertiga dari pidana pokok.

“Sebab dilakukan oleh orang tua kandung yang seyogianya memberikan perlindungan bagi anaknya. Dengan demikian ancaman ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya adalah merupakan bentuk rasa keadilan bagi korban sehingga penerapan hukum sungguh-sungguh membuat efek jera bagi para predator kejahatan seksual,” kata Arist saat memberikan keterangan pers di Direskrimum Polda Jawa Timur di Surabaya, Rabu 27 Oktober 2021.

Baca juga: Koalisi Desak Kapolri Buka Kembali Penyelidikan Kasus Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Komnas Perlindungan Anak pun mendesak Kapolres Sidoarjo untuk segera menangkap dan menahan pelaku demi keadilan bagi korban.

“Mengingat kasus kejahatan seksual yang dilakukan ayah terhadap putri kandungnya merupakan tindak pidana luarbiasa, tidak ada alasan bagi Polres Sidoarjo untuk tidak segera menangkap dan menahan pelaku,” kata Arist.

Arist menambahkan, pihaknya siap membantu proses hukum dan trapy terhadap trauma korban. Komnas Perlindungan Anak segera membentuk tim advokasi dan rehabilitasi sosial anak.

“Saya sudah minta kantor perwakilan Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya untuk menindaklanjuti kasus kejahatan seksual ini,” tambah Arist.

Untuk informasi, sudah 6 bulan berlalu sejak Alinda Widayani selaku ibu korban melaporkan kasus ini ke Polresta Sidoarjo. Namun, hingga saat ini, korban dan ibunya belum mendapatkan keadilan atas tindakan kekerasan yang dilakukan Tamyizul Iham, mantan suaminya.

Peristiwa itu masih jelas membekas dan tidak pernah terlupakan sepanjang hidup Alinda. Kemudian, ibu korban memberanikan diri menyampaikan kasus kejahatan seksual yang dialami putrinya untuk mendapatkan keadilan melalui unggahan di media sosial Facebook.

Dalam unggahannya, ibu korban mengeluhkan terkait kinerja Polresta Sidoarjo yang belum menetapkan mantan suami sebagai tersangka atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak buah hatinya itu.

Selain kekerasan seksual terhadap putri kandungnya itu, Tamyzul Ilham juga melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan gendang telinga korban pecah dan gegar otak.

Alinda ibu korban menjelaskan bahwa awal kejadian bermula ketika dirinya hendak menghitankan anak laki-lakinya yang tak lain kakak dari sang adik bunga (9 tahun).

Bunga mengatakan kepada ibunya jika ingin menemui ayahnya di desa Kalidawir Tanggulangin untuk mengingatkan jika sang kakak mau khitanan.

Ibu korban yang sudah bercerai dengan Tamyzul sempat merasa bersyukur dan berharap jika sang mantan suami mau membantu mengkhitankan anak laki-lakinya.

“Kami sudah bercerai mas pas itu kebetulan mau ada hajat namanya juga anak ini ingin bertemu ayahnya untuk mengingatkan jika kakaknya mau khitanan”.

Setelah anak-anak sampai di rumah ayahnya, anak yang kecil Bunga malah dimarahi, dijewer dan ditarik kupingnya hingga gendang telinganya pecah karena mempertanyakan hal yang tidak pantas menurut sang ayah.

Tak sampai disitu, terjadi pula kekerasan terhadap anak dibawah umur. Kekerasan fisik berlanjut saat Bunga menerima uang saku dari tamu yang kebetulan berada di rumah mantan suaminya. Bunga dijewer usai menerima uang saku dari tamu yang kebutuhan bertamu di rumah mantan suami.

“Ketika uang pemberian tamu ayah korban ditunjukkan kepada ayahnya, tiba-tiba sang ayah marah dan membenturkan kepala Bunga ke lemari hingga korban mengalami gegar otak ringan dan trauma yang membekas sampai sekarang,” jelas ibu korban.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC