Connect with us

Hukum

Kejagung Jerat dengan TPPU Tersangka ke-9 Kasus ASABRI

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. ASABRI. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang dalam kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 23 triliun.

“Selaku pihak swasta yang turut serta yang bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jadi tersangka ini tersangka yang disangkakan dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi oleh PT ASABRI,” kata dia di Kompleks Kejagung, Senin (15/2).

Baca juga: Kejagung Sita Kapal LNG Hingga Ferrari di Kasus Asabri

Jimmy Sutopo merupakan tersangka kesembilan, setelah sebelumnya penyidik Jam Pidsus Kejagung menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Kedelapan tersangka itu antara lain dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.

Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam kasus korupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.

Leonard menjelaskan, pada 2013-2019 Benny Tjokrosaputro telah bersepakat dengan tersangka Jimmy Sutopo untuk mengatur jual beli atau trading transaksi saham milik tersangka Benny Tjokro kepada PT ASABRI dengan cara menyiapkan nominee dan membukakan akun nominee diperusahaan sekuritas dan menunjuk juga perusahaan-perusahaan sekuritas.

Jimmy lantas melaksanakan instruksi dari Benny untuk penetapan harga serta transaksi jual dan beli saham pada akun rekening dana nasabah (RDN) nominee baik pada transaksi direct maupun reksadana yang kemudian dibeli PT ASABRI sebagai hasil manipulasi harga.

“Kemudian tersangka JS menampung dana hasil keuntungan investasi dari PT ASABRI pada nomor rekening atas nama beberapa staf saham saudara BT untuk selanjutnya melakukan transaksi dana untuk kepentingan pribadi dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan membelanjakan uang hasil tindak pidana korupsi serta perbuatan lain yang termasuk dalam skema tindak pidana pencucian uang,” ungkap Leonard.

Leonard mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Jimmy langsung menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang cabang Rutan KPK.

“Penahanan 20 hari sejak 15 Februari 2021 sampai 6 Maret 2021 penahanan ini di Rutan Kwlas I Cipinang cabang Rutan KPK,” pungkasnya.

Jimmy Sutopo disangkakan melanggar Pasal yang disangkakan pasal 2 UU no 31 tahun 1999 subsider pasal 3 dan pasal 3 UU pemberantasan tindak pidana pencucian uang UU nomor 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 4 UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polisi Tangkap 10 Anggota Geng Motor  “All Star” di Serang

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Beredar video viral di media sosial memperlihatkan puluhan anggota geng motor yang mengendarai sepeda motor sedang melakukan konvoi dengan membawa berbagai senjata tajam di persimpangan lampu merah Ciceri Kota Serang dan memblokade jalan.

Aksi memblokade Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Banten itu bikin para pengguna jalan resah.

Sambil menggeber-geber gas sepeda motor hingga mengeluarkan bunyi meraung-raung, mereka berteriak-teriak dan mengacungkan senjata tajam.

Polda Banten kemudian berhasil menangkap sejumlah anggota geng motor itu. Geng motor itu bernama “All Star”.

“Kami mengamankan 10 orang dari 36 pelaku dan menyita barang bukti berupa celurit,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Banten Kombes Martri Sonny di Serang, Minggu 7 Maret 2021.

Penangkapan geng motor “All Star” itu berkat kerja keras Polda Banten dan Polres Serang usai viral di media sosial dengan memamerkan aneka senjata tajam dan mengancam beberapa warga pada Sabtu 6 Maret 2021 pukul 03.00 WIB dini hari.

Sonny menjelaskan, para tersangka itu melakukan konvoi bersama ratusan anggota lainnya dan bergerak dari Kemang menuju SMPN 16 untuk menjemput lima anggota geng motor.

Kemudian, mereka bergabung menuju Kilasah Kasemen ke Trondol dan terakhir di lampu merah Ciceri dekat Carrefour memblok jalan sambil mengacungkan senjata tajam yang viral di media sosial.

Motif sementara hasil dari penyidikan yakni aksi balas demdam, karena dua bulan lalu kelompoknya dianiaya atau dibacok.

“Perencanaan aksi itu melalui komunikasi menggunakan media sosial Grup WhatsApp geng motor “All Star” untuk melakukan balas dendam,” ujar Sonny.

Adapun polisi menyita beberapa barang bukti berupa handphone dan tujuh senjata tajam.

Dari 10 pelaku yang diamankan itu di antaranya satu pelaku sebagai daftar pencarian orang (DPO) atas peristiwa pengeroyokan pada orang lain sekitar Januari 2021.

Pelaku DPO itu merupakan ketua geng motor kelompok All Star Serang Timur berinisial A diduga mengajak dan menghasut untuk membalas dendam.

“Polda Banten dan Polres Serang kini memburu para pelaku geng motor lainya yang meresahkan warga,” katanya.

HY

Continue Reading

Hukum

MAKI Lapor KPK, Terdapat Dugaan Penyimpangan Pajak Senilai Rp 1,7 T

Published

on

By

MAKI Serahkan Profil ‘King Maker’ Kasus Djoko Tjandra ke KPK

Channel9.id-Jakarta. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan penagihan pajak senilai Rp 1,7 triliun yang juga diduga terkait kasus pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang sedang diusut KPK.

“Saya datang ke KPK hendak melaporkan proses yang diduga terkait dengan inisial AP yang saat ini dicekal oleh KPK, yang saat ini diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan pajak dengan wajib pajak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/3).

Soal laporannya tersebut, Boyamin mengaku, mendapatkan data terkait orang sama yang saat ini sedang diusut KPK tersebut. Dia mengungkapkan, terdapat perusahaan menunggak pajak sekitar Rp 1,7 triliun yang terjadi sekitar 2017-2018.

“Saya kemudian mendapatkan data yang terkait dengan orang yang sama waktunya lebih jauh lagi sekitar tahun 2017-2018, di mana ada perusahaan besar yang menunggak pajak Rp 1,7 triliun,” ungkap Boyamin.

Dikarenakan perusahaan itu tidak kooperatif membayar tunggakan pajak, lanjut dia, Menteri Keuangan kemudian menerbitkan izin untuk menyandera tiga pejabat perusahaan tersebut, yaitu komisaris berinisial DS, direktur utama berinisial WW, dan direksi berinisial AT.

“Kemudian yang disandera hanya satu orang DS bukan memegang saham tetapi jabatannya komisaris utama. Dia seakan-akan punya harta Rp 15 triliun sehingga dia harus membayar kewajibannya Rp 15 miliar atas pembayaran Rp 15 miliar itu kemudian dilepaskan dan hingga saat ini tagihan Rp 1,7 triliun tidak terbayar dan terhadap WW dan AT, dirut dan direksi tidak dilakukan penyanderaan hingga saat ini,” ujar Boyamin.

Dengan demikian, kata dia, atas tidak ditagihnya tunggakan pajak Rp 1,7 triliun dan tidak disandera-nya dua orang tersebut, MAKI meminta KPK untuk menindaklanjutinya.

“Dua orang yang lebih punya jabatan penting yang diduga pemegang saham itu, maka saya laporkan ke KPK untuk ditindaklajuti. Apakah ada dugaan suap-nya atau tidak,” tandas Boyamin.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi Bakal Diperiksa KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa anggota DPR Iis Rosita Dewi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur atau benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.

Iis yang merupakan istri dari mantan Menteri KKP Edhy Prabowo ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan suaminya.

“Iis Rosita Dewi (anggota DPR RI) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/3). Belum diketahui apa yang hendak digali penyidik dari mereka.

Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi (AMP) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Para calon eksportir kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu agar bisa ekspor.

Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosyita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp 750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Edhy diduga menerima uang Rp 3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima USD 100 ribu yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp 9,8 miliar.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC