Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Saifuddin Abdullah di Istana Merdeka, Senin, 18 Oktober 2021.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara  mengatakan Malaysia adalah tetangga dekat Indonesia dan hubungan kedua negara penting untuk terus ditingkatkan.

“Indonesia dan Malaysia akan dapat terus meningkatkan kerja sama. Tidak saja untuk kepentingan bilateral kita namun juga untuk perdamaian dan kesejahteraan Kawasan,” ucapnya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir mendampingi Presiden mengatakan bahwa PM Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yakoob merencanakan akan berkunjung ke Indonesia bulan November yang akan datang.

Presiden Jokowi, ucap Retno, menyambut baik rencana kedatangan PM Sabri . Kunjungan menunjukkan kuatnya hubungan kedua negara dan akan digunakan tidak saja membahas hubungan bilateral namun juga isu-isu kawasan dan global.

Dalam pertemuan, Jokowi menyampaikan bahwa kedua negara perlu untuk mulai mempersiapkan perjalanan yang aman termasuk untuk pelaku bisnis, tentunya dengan terus memperhatikan faktor kesehatan dan kondisi covid.

Oleh karena itu, ucap Retno,  Jokowi mengharapkan dalam kunjungan PM Malaysia, kedua pihak dapat disepakati pengaturan koridor perjalanan (travel corridor arrangement), saling pengakuan sertifikat vaksin, dan saling mengenali sistem yang dipakai kedua negara (di Indonesia: PeduliLindungi).

Selain itu, dalam pertemuan tersebut,  Jokowi menekankan kembali pentingnya isu pelindungan WNI di Malaysia dan akan terus memberikan perhatian terhadap isu tersebut.

“Hal ini selalu menjadi perhatian Presiden Jokowi setiap bertemu dengan PM Malaysia karena jumlah mereka yang cukup banyak dan pelindungan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia selalu menjadi prioritas Presiden Jokowi,” ucap Retno.

“Presiden mengharapkan kerja sama untuk perlindungan ini semakin diperkuat,”pungkasnya.

Channel9.id – Jakarta. Indonesia akan memasuki tahun politik mulai Februari 2022. Tahun itu, narasi para politikus akan begitu dominan menghiasi ruang digital.

Sayangnya, narasi dengan tujuan politik itu kerap tidak mengindahkan tata krama dan kesantuan berbahasa bangsa Indonesia.

Managing Direkctor Indoplus Coummunication Edy Budiyarso menyampaikan, masyarakat perlu menghadapi hal itu dengan berpikir kritis dan penuh dengan kearifan.

“Terutama dalam menerima narasi-narasi yang kerap memprovokasi, mengaduk-aduk emosi, dan membuat ketegangan psikologi yang sengaja diciptakan,” kata Edy dalam Webinar ‘Mari Berbahasa yang Benar dan Beretika di Ruang Digital’ yang digelar Siberkreasi.

Baca juga: Netizen Indonesia Perlu Paham Etika Bermedsos

“Kita harus punya kompetensi dan sangat kritis terhadap narasi-narasi ini, karena akan sangat membahayakan,” lanjutnya.

Selain agenda yang bersifat tahunan itu, masyarakat juga perlu waspada terhadap aktivitas kelompok tertentu yang ingin memecah belah bangsa. Misalnya, aktivitas cyberterrorism yang memprovokasi alam pikir untuk menjadi sangat pembenci dan sangat memuja kelompok tertentu.

Mereka sengaja melempar kata-kata, diksi, dan narasi di ruang digital untuk melakukan dominasi dan hegemoni terhadap kita.

“Kalau teman-teman perhatikan, biasanya ada orang bawa-bawa istilah seperti kafir dan lain-lain. Nah ini harus hati-hati karena ini adalah diksi-diksi yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu,” kata Edy.

Untuk membentengi diri terhadap provokasi-provokasi itu, menurut Edy, masyarakat harus memegang teguh nilai-nilai kearifan budaya bangsa Indonesia yang terkandung dalam bahasa nasional. Nilai-nilai yang positif itu juga bisa disebarkan di ruang digital terutama di media sosial.

Edy juga menyarankan supaya masyarakat memasifkan penggunaan bahasa lokal atau daerah yang menyumbang kearifan bahasa nasional sebagai produk budaya, di ruang digital. Sebab, menurut Edy, ruang digital seharusnya tidak menguras nilai-nilai jati diri atau karakter bangsa.

“Kita lihat ada keuntungannya, misalnya konten-konten di media sosial yang sifatnya lokal tapi banyak penggemarnya. Itu kan artinya ada kerinduan terhadap bahasa lokal. Ini lah cyberculture dari keanegaragaman bangsa ini harus kita isi dengan konten-konten positif yang memiliki akar kehidupan kita sendiri,” kata Edy.

Tidak hanya itu, menyebarkan konten-konten berisi peribahasa yang mengandung etika dan kepribadian bangsa Indonesia juga perlu dilakukan di media sosial.

“Tong kosong berbunyi nyaring dan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, bersakit sakit dahulu bersenang-senang kemudian.Yang pertama maknanya soal kepandaian omong gede ternyata mbelgedes. Kedua soal etos, dan proses kegigihan, bahwa untuk mencapai hasil terbaik harus melalui usaha dan kerja keras,” kata Edy.

“Contoh peribahasa itu menjadi pemandu kesadaran dari petuah kebaikan, kebajikan. Dengan bahasa yang baik itu laksana dikenalkan pada rambu-rambu kehidupan bahwa ada pagar yang tak bisa ditrabas,” kata Edy.

Edy memandang kearifan-kearifan itu yang harus menghiasi konten-konten media sosial kita. Supaya, masyarakat tidak kehilangan identitas dan akar peradabannya.

“Dahulu, dari luar, kita dipandang sebagai masyarakat awam sebagai bangsa yang santun, ramah, dan sopan. Tetapi riset baru-baru ini menyatakan dunia digital kita sangat tidak sopan. Karena itu, kita perlu mengubah mindset itu, mengubah perspektif dengan cara kita berbahasa yang baik dan benar, dan beretika,” kata Edy.

Edy juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan bahasa yang tidak sopan dan tidak beretika di ruang digital. Sebab, rekam jejak digital itu tidak akan hilang. Bagi anak muda, hal itu akan berpengaruh buruk bagi karir mereka. Sebab, instansi pemerintah dan perusahaan besar akan melakukan profiling untuk melihat sifat seseorang yang ingin mendaftar kerja.

“Paulo Coelho berkata bahwa kata-kata lebih berbahaya dari pada senjata. Nah ini lah yang saya kira, kita harus hati-hati, terutama di ruang-ruang digital karena semua digital itu memiliki rekam jejak. Nah rekam jejak ini tidak akan hilang. Jadi, kita harus mencoba menggunakan cyberculture ini untuk menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi lebih toleran, kemudian lebih adaptif, dan saya kira nantinya berguna untuk teman-teman,” pungkasnya.

HY

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT. Jasa Raharja meluncurkan program Digitalisasi Road Tax (pajak kendaraan bermotor) melalui stiker berpengaman hologram sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan, pandemi memberikan hikmah kepada aparatur dan warga dalam pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi mempermudah pelayanan dan akses dalam pembayaran pajak.

“Pandemi Covid-19 memberikan hikmah yang sangat luar biasa kepada kita semua salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur dan warga negara. Khususnya dalam memungut atau membayar kewajiban perpajakan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/10).

Baca juga: Kemendagri Tingkatkan Sinergitas Penyebarluasan Informasi Publik 

Diluncurkan pada 18 Oktober 2021, program ini bertujuan untuk mendukung gerakan tertib bayar pajak yang digaungkan pemerintah. Serta mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya perpajakan kendaraan bermotor.

Digitalisasi Road Tax merupakan program alih media dari pelayanan manual dan dalam bentuk cetakan kertas tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), menjadi dalam bentuk format digital stiker berpengaman hologram dengan QR Code. Serta  terekam dalam server komputer milik SAMSAT yang dapat diakses secara online oleh petugas maupun peserta wajib pajak.

“Mengajak masyarakat untuk tertib membayar pajak tahunan kendaraan bermotor,” tambah Ardian.

Dijelaskannya, dari beberapa komponen pendapatan tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tulang punggung utama. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai hampir 43% dari total Proyeksi PAD tahun 2021. Sehingga pembayaran wajib pajak kendaraan tahunan ini juga akan mendorong optimalisasi pendapatan daerah.

“Maka harapan saya semoga program digitalisasi road tax ini dapat berkelanjutan, terus ditingkatkan dan senantiasa dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” tutup Ardian.

Stiker Road Tax ini nantinya akan diubah warnanya setiap tahun, sehingga mempermudah identifikasi kendaraan yang sudah atau belum membayar pajak.

Direktur Utama PT. Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono menyambut baik program ini sebagai upaya kolaboratif para pemangku kepentingan untuk melakukan transformasi digital serta mengampanyekan tertib bayar pajak.

“Stiker road tax adalah program kolaborasi dari para stakeholders untuk mengajak masyarakat agar tertib membayar pajak kendaraan dengan cara yang mudah dan efisien, serba digital,” tutur Rivan.

Dalam pelaksanaan penertiban akan di bawah naungan Korlantas. Stiker hologram yang di tempel pada kendaraan, dimaksudkan agar memudahkan tim polisi lalu lintas dalam menindak para penunggak pajak.

“Tentu pemberian stiker ini akan sangat membantu Polisi Lalu Lintas dalam penertiban kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban pajak di jalan raya. Selanjutnya, proses penindakan terhadap pelanggaran kewajiban menggunakan STNK yang disahkan sesuai dengan kewenangannya akan dilakukan secara digital” tutur Kakorlantas Polri, Irjen Pol Istiono.

Sebelumnya, Menurut Kakorlantas, polisi selama ini mengalami kesulitan saat melakukan penertiban kendaraan bermotor di jalan raya. Sehingga pengendara yang melanggar kewajiban membayar pajak kendaraan ini sulit dideteksi dan lolos dari sanksi saat di jalan raya.

Sementara itu, QR code  yang akan dikembangkan dengan instrument RFID pada stiker dimaksudkan untuk dapat mempermudah polisi dalam melakukan penindakan pelanggaran atas tunggakan PKB dan SWDKLLJ.

Selain itu, stiker juga memudahkan penegak hukum untuk mendeteksi duplikasi plat nomor kendaraan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Restribusi, pendapatan daerah terbagi atas beberapa kelompok.

Salah satunya pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.