Channel9.id, Jakarta – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) memastikan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi sangat mencukupi menjelang paruh kedua tahun 2025. Saat ini, total CBP telah mencapai 3,7 juta ton, angka yang disebut sebagai salah satu stok terbaik nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa angka tersebut terdiri dari transfer stok tahun 2024 sebesar 1,8 juta ton dan ditopang oleh surplus produksi tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 8 juta ton. Cadangan tersebut disiapkan untuk berbagai kebutuhan strategis pemerintah, mulai dari program bantuan pangan hingga intervensi pasar melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Diproyeksikan hingga akhir Mei ini, stok CBP akan mencapai 3,8 juta ton, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar cadangan pangan pemerintah berada di kisaran 3,7–3,8 juta ton,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Senin (20/5).
Fokus Produksi dan Keseimbangan Harga
Dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pertanian, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan produksi beras nasional. Salah satu strategi utamanya adalah percepatan penanaman padi minimal satu juta hektar setiap bulan.
“Dengan kebutuhan nasional mencapai sekitar 2,5 hingga 2,6 juta ton per bulan, penanaman satu juta hektar sangat krusial. Ini harus konsisten dilakukan setiap bulan,” kata Arief.
Terkait harga, pemerintah akan melakukan intervensi secara selektif jika terjadi lonjakan yang membebani konsumen. Namun di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga harga di tingkat petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram. Untuk itu, Perum Bulog ditugaskan menyalurkan beras secara bertahap dan hati-hati, terutama selama Juni dan Juli ketika harga di tingkat produsen biasanya melemah.
“Presiden menekankan pentingnya menjaga keseimbangan: harga harus tetap adil bagi petani, tapi juga terjangkau bagi masyarakat,” imbuh Arief.
Siap Ekspor, Prioritas Tetap Ketahanan Dalam Negeri
Arief juga mengungkapkan bahwa Indonesia kini dalam posisi swasembada beras dengan produksi nasional di atas 32 juta ton. Dalam kondisi stabil ini, pemerintah optimistis tidak akan melakukan impor, bahkan siap mengekspor hingga 2.000 ton beras ke Malaysia.
“Indonesia sebelumnya telah mengekspor beras khusus ke Arab Saudi dan negara lainnya. Untuk beras reguler, ekspor bisa dilakukan ketika produksi dan CBP benar-benar stabil. Ini sesuai arahan Presiden yang juga membuka peluang untuk membantu negara-negara tetangga yang kekurangan,” katanya.
Meski begitu, Arief menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tetap pada penguatan ketahanan pangan dalam negeri. Pemerintah juga terus mendorong edukasi kepada petani agar menjaga kualitas gabah yang akan masuk ke skema CBP.
“Kualitas pascapanen sangat menentukan efektivitas penyimpanan dan distribusi cadangan beras pemerintah,” tutupnya.
