Connect with us

Nasional

Berikut Ketentuan-Ketentuan PSBB Transisi Jakarta Jilid II

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk melonggarkan rem darurat dan mulai 12 sampai 25 Oktober 2020. Anies mengklaim, kebijakan PSBB transisi diambil lantaran kasus positif virus corona (Covid-19) di Jakarta mulai melandai.

“Pemprov DKI memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat bertahap dan memasuki PSBB transisi dengan ketentuan baru dua pekan ke depan mulai 12-25 Oktober 2020,” kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/10).

Baca juga: Jelang PSBB Transisi, DKI Catat Kasus Positif Covid-19 Tertinggi 

Sejumlah fasilitas umum yang semula tidak diizinkan beroperasi, kini mulai diberi kelonggaran. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengelola fasilitas umum untuk dapat beroperasi kembali.

Pendataan Pengunjung

Salah satu ketentuan baru dalam PSBB transisi Jakarta kali ini yakni soal pendataan pengunjung untuk tempat-tempat fasilitas umum seperti restoran, kafe, perkantoran, hingga masjid. Hal ini dilakukan untuk memantau pergerakan penduduk selama pandemi virus corona (Covid-19).

Anies menjelaskan, pengelola tempat-tempat itu harus mencatat nama identitas pengunjung, jam kedatangan, jam kepulangan, nomor telepon, dan 6 digit pertama dari nomor KTP. Ini bertujuan agar Pemprov DKI lebih mudah melakukan penelusuran kontak atau contact tracing.

Apabila ditemukan kasus positif, maka Pemprov DKI dapat melacak pergerakan pasien hingga orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien tersebut.

“Maka orang-orang yang bersamaan akan diberi tahu supaya mereka tahu bahwa mereka punya potensi terpapar, lalu bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan isolasi. Itu (salah satu kebijakan) yang berbeda (dari PSBB transisi sebelumnya),” jelas Anies.

Ganjil Genap Belum Berlaku

Pada masa PSBB transisi Jakarta Juni hingga September lalu, Pemprov DKI memutuskan untuk menerapkan aturan ganjil genap kendaraan bermotor. Kala itu, aturan tersebut diyakini dapat menekan pergerakan warga, sehingga penyebaran Covid-19 terkendali.

Alih-alih menekan laju penyebaran virus corona, kebijakan tersebut dikritik sejumlah pihak lantaran membuat warga menjadi berkerumun di transportasi umum.

Oleh karena itu, dalam PSBB transisi kali ini kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor tidak diterapkan.

“Kebijakan ganjil genap belum diberlakukan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Minggu (11/10).

Kolam Renang Hingga Bioskop

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PSBB transisi mengizinkan kolam renang, pusat kebugaran atau gym, hingga bioskop beroperasi kembali.

Namun, fasilitas umum tersebut harus menaati dan mengikuti aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kolam renang misalnya, harus membatasi pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas. Selain itu, pengelola juga harus mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada setiap wahana, serta mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada kegiatan yang dilaksanakan di dalam air.

Untuk jadwal operasional, kolam renang diizinkan beroperasi mulai pukul 06.00 WIB sampai 17.00 WIB.

Sementara, khusus pusat kebugaran, pengelola diwajibkan mengatur jarak antar orang dan antar alat minimal 2 meter. Selain itu, latihan bersama hanya diizinkan dilakukan di luar ruangan.

Pengelola juga harus menerapkan SOP secara ketat pada area publik yang dipakai bersama-sama. Fasilitas dalam ruangan juga mesti dilengkapi alat pengatur sirkulasi udara.

Aktivitas di dalam ruangan seperti bioskop, seminar, dan teater maupun gedung pernikahan juga diizinkan beroperasi kembali selama PSBB transisi Jakarta. Dalam pengaturan baru PSBB transisi, aktivitas indoor dapat beroperasi dengan persetujuan teknis.

Sementara, protokol kesehatan yang harus dipatuhi untuk aktivitas di dalam ruangan semacam bioskop di antaranya, pembatasan pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas. Kemudian, pengelola diminta memberi jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter.

Berikutnya, peserta atau pengunjung dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu lalang, alat makan dan minum disterilisasi, serta pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan.

Sekolah Belum Dibuka

Pemprov DKI menegaskan proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah belum diizinkan. Metode pembelajaran masih dilaksanakan secara jarak jauh atau melalui daring.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, Pasal 9 Pergub 101 Tahun 2020 adalah peraturan pengendalian kegiatan belajar-mengajar yang harus menggunakan protokol kesehatan Covid-19.

Pada Pasal 9 Ayat 1 tertulis penjelasan protokol pencegahan Covid-19 bagi tenaga pendidikan dan peserta didik, beserta orang tua dalam upaya turut mengawasi kegiatan peserta didik.

“Namun, pembelajaran belum dilakukan di sekolah. Sesuai dengan yang sudah diinformasikan bahwa ada sektor-sektor yang sudah dibuka kembali pada masa PSBB Transisi, tapi sekolah tidak termasuk,” kata Nahdiana dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/10).

Ketentuan mengenai protokol pencegahan Covid-19 di sekolah dan institusi pendidikan lainnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Namun, sampai saat ini belum ada ketentuan dari Disdik yang mengatur mengenai kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Tentu nantinya jika pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka kembali, kami akan mengeluarkan Surat Edaran,” jelas dia.

“Sehingga, saat ini pembelajaran tetap dilakukan secara jarak jauh sampai adanya penetapan kondisi yang aman untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah,” kata Nahdiana menambahkan.

Restoran dan Cafe Layani Makan di Tempat

Restoran, rumah makan dan cafe diperbolehkan lagi melayani dine in atau makan di tempat dengan jam operasional 06.00 hingga 21.00. Jarak antar meja dan kursi harus diatur minimal 1,5 meter kecuali untuk satu domisili.

Selain itu alat makan-minum mereka juga harus disterilisasi secara rutin dan pelayan wajib memakai masker, face shield serta sarung tangan.

Sebelumnya saat PSBB pengetatan, restoran atau rumah makan hanya diperkenankan melayani take away atau makanan dibawa pulang.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Sukseskan Pilkada, Mendagri Minta TNI-Polri Bersinergi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta aparat keamanan, TNI-Polri bekerja sama dan bersinergi guna menyukseskan perhelatan demokrasi di 270 daerah.

Hal itu dikatakannya saat menjadi Inspektur di Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (04/12).

“Rekan-rekan yang BKO (Bawah Kendali Operasi) dari Polda ke daerah-daerah, baik rekan-rekan dari jajaran TNI maupun jajaran Polri, yang utama saya minta bisa bekerja sama, itu dulu, bisa bekerja sama baik TNI dan Polri sebagai satu tim,” ujar Tito.

Baca juga: Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Harus Aman

Ia juga meminta TNI-Polri sebagai tiang utama pengamanan Pilkada untuk menjaga kekompakan, serta menjaga fisik dan mental untuk mengawal proses demokrasi yang panjang.

“Karena TNI dan Polri lah tiang utama, kalau kita berbicara mengenai masalah pengamanan. Antar tiap-tiap orang, tiap-tiap regu yang ditunjuk di titik-titik tertentu juga harus kompak, kemudian siapkan mental dan fisik karena ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan kesiapan, setelah itu bekerja sama dengan kewilayahan yang di back up, koordinasi antar pimpinan, koordinasi juga di tingkat bawah, karena sekali lagi perlu adanya teamwork, kerjasama, sinergi,” jelasnya.

Sinergi juga perlu dibangun dengan jajaran penyelenggara Pemilu, serta aparat pengaman lainnya untuk mengamankan setiap tahapan pilkada, utamanya untuk menghindari konflik pada saat pemungutan suara.

“Selain itu juga perlu membangun hubungan dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu, unsur pengaman lainnya yaitu Linmas dan Satpol PP. Amankan betul agar satu tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, kemudian money politic, serangan fajar, apalagi konflik,” tegasnya.

Continue Reading

Nasional

Mahasiswa ITS Rancang Pelabuhan Terintegrasi

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Tim Mahasiswa ITS rancang pelabuhan terintegrasi berkonsep National. Melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Jenu dan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, menggugah tiga mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Ini merencanakannya menjadi kawasan National Hubungan Konsep pelabuhan yang terintegrasi dengan sektor unggulan dapat menjadi solusi mengembangkan kawasan yang disebut Texas in East Java ini.

Kemal Arya Widigda, Bellatrix Indah Pratiwi dan Al Lailatul Qodriyah, tiga mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS ini merencanakan konsep pelabuhan terintegrasi yang berwawasan lingkungan untuk menyejahterakan masyarakat lokal di sana.

“Nantinya akan diintegrasikan dengan beberapa sektor unggulan seperti perikanan, pelabuhan, permukiman, dan industri,” jelas Kemal. Jum’at (04/12/2020)

Melalui konsep ini, pelabuhan di sana akan memiliki fungsi sebagai link, interface, dan gateway. Link-nya adalah pelabuhan akan menjadi salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. Selain itu, pelabuhan akan menjadi interface atau titik temu moda transportasi laut dan darat.

“Dan akan menjadi gateway atau pintu gerbang di mana kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan yang berlaku di daerah tersebut,” paparnya.

Adapun keempat sektor unggulan yang ada dipilih karena dapat menjadi faktor pendukung dalam berkembangnya konsep ini. Sektor industri misalnya, terdapat industri pengolahan berupa pertambangan dan penggalian yang termasuk sektor berkembang di sana.

“Pelabuhan ini nantinya akan dapat menopang dan ikut mengembangkan lagi kegiatan industri nantinya,” ungkap mahasiswa angkatan 2017 ini.

Pelestarian budidaya perikanan tentu tidak luput dari konsep ini. Hal ini karena di pesisir Kecamatan Jenu terdapat kekayaan sumber daya ikan berupa jenis ikan pelagis maupun demersal. Bahkan Kecamatan Jenu dan Tambakboyo pun terkenal dengan komoditas unggulannya berupa ikan lele dan udang windu.

“Dari sinilah kita coba pendekatan menyeluruh yang dikenal dengan pengelolaan pesisir terpadu dalam konsep kita,” tuturnya.

Kemal juga menyebutkan inti dari konsep ini terdapat empat poin. Yaitu optimalisasi konektivitas sektor unggulan dengan pelabuhan, pengembangan sektor unggulan di wilayah studi sehingga memiliki daya saing tinggi, pengembangan pelabuhan dengan konsep berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat lokal utuk menunjang kawasan tersebut.

Kecamatan Jenu dan Tambakboyo sendiri dianggap cocok dengan konsep ini karena tidak terlepas dari beberapa alasan seperti potensi perikanan tangkap dan pelabuhan sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta adanya potensi lumbung minyak dan gas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Tinggal bagaimana kesesuaian regulasi tersebut kita kembangkan dengan konsep kita,” imbuh mahasiswa asal Surabaya ini.

Berkat konsep perencanaan ini, Kemal dan timnya pernah berhasil menyabet juara pertama pada Lomba Karya Perencanaan 2020 yang diadakan oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Seleksi berupa pengumpulan paper dan poster hingga presentasi di babak final telah dilalui di bawah bimbingan langsung dosen PWK ITS, Arwi Yudhi Koswara ST MT dan Putu Gde Ariastita ST MT.

Kemal pun berharap dengan gelar juara yang diraih tersebut dapat memotivasi mahasiswa lain di Departemen PWK ITS untuk berprestasi melalui karya perencanaannya. Selain itu, ia pun berharap konsep yang sudah disusunnya ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mengembangkan kawasan tersebut.

“Dan tentunya ikut bangga mengharumkan nama PWK ITS lewat prestasi ini,” tutupnya dengan gembira.

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Harus Aman

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Pilkada harus aman dari gangguan konvensional dalam bentuk konflik , kekerasan, money politic maupun pelanggaran pidana lainnya. Selain itu Pilkada juga harus aman dari penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sejumlah arahan pada Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara pada Jum’at, (4/12/2020).

“Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar gangguan konflik dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan Covid-19, dua hari ini (sisa masa kampanye) harus kita jaga jangan sampai terjadi, khususnya di Sulut”, tegasnya.

Baca juga: Mendagri Tito: Aparat Tindak Tegas Pelanggaran Prokes Pilkada 

Pada saat tahap pelaksanaan pemungutan suara, sambung Tito, seluruh rangkaian kegiatan harus diatur agar aman dari Covid-19. Di antaranya Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak lebih dari 500 orang, pemilih akan diatur sesuai jam, yaitu pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Kemudian, petugas TPS harus dilengkapi alat pelindung diri (APD) Covid-19. Di TPS pun harus disediakan masker dan tempat cuci tangan.

“Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya tidak boleh berkumpul di TPS, yang ada hanya saksi-saksi, saksi pasangan calon, saksi dari partai, sehingga transparansi tetap ada dan petugas TPS pun harus mendokumentasi, saksi juga boleh mendokumentasi, merekam, tapi yang lain harus kembali supaya tidak terjadi kerumunan,” terangnya.

Terkait pengamanan dan logistik, Tito meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengawal, berkoordinasi dan bersinergi dengan penyelenggara, baik itu KPU-Bawaslu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Perlindungan Masyarakat (Linmas).

“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, money politic, serangan fajar dan lain-lain, kawal tahapan dari mulai pengangkutan kotak suara, pencoblosan, perhitungan suara, sampai pengamanan setelah pemungutan suara,” imbuhnya.

Namun demikian, Tito mengimbau TNI-Polri selalu menggunakan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan kekerasan dalam meredam konflik yang terjadi selama Pilkada.

“Jangan langsung mengambil tindakan kekerasan, gunakan cara persuasif. Kalau terjadi pelanggaran gunakan secara proporsional sesuai dengan tingkat ancamannya,” tandasnya.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC