Channel9.id-Jakarta. Komisi VI DPR RI membentuk tim untuk memperkuat pengawasan terhadap realokasi anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19. Tim itu, akan mengawasi kementerian dan lembaga di Indonesia yang menjadi mitra Komisi IV. Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyebutkan, beberapa kementerian mitra Komisi VI DPR RI yaitu Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian […]
Channel9.id – Jakarta. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, kerja DPR RI tidak akan maksimal lantaran berlangsung di tengah kondisi pandemi Covid-19. Diketahui, berdasarkan pembahasan Rapat Paripurna III pada Senin (30/3), DPR hanya fokus pada penanganan virus corona. DPR memutuskan sejumlah kebijakan. Di antaranya melakukan rapat secara virtual, kunjungan kerja ditiadakan, […]
Channel9.id – Jakarta. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Irwan Fecho berharap pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat menyusul himbauan tidak beraktivitas dan tidak mudik. “Pemerintah jangan hanya bisa imbau atau larang saja, tetapi harus memenuhi kebutuhan masyarakat selama dilarang beraktivitas atau jika sampai nanti ada pelarangan mudik,” katanya kepada wartawan, Rabu (1/4). Selain itu, ia menilai seharusnya […]
Channel9.id-Jakarta. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Dewi Aryani meminta, semua pihak tidak perlu berdebat lagi soal lockdown usai Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. “Keppres ini menegaskan bahwa UU Nomor 6 Tahun 2018 sebagai acuan untuk semua pemerintah daerah dalam melaksanakan karantina wilayah dengan kriteria-kriteria tertentu, […]
Channel9.id-Jakarta. Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (1/4). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir dan digelar secara telekonferensi atau virtual. Agenda rapat tersebut yakni meminta penjelasan Menkumham terkait pencegahan corona (Covid-19) di lembaga pemasyarakatan (lapas). Terlebih, banyak lapas di Indonesia […]
Channel9.id-Jakarta. Partai Gerindra meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menetapkan darurat sipil dalam menghadapi pandemi virus Corona. Jokowi dinilai akan menetapkan darurat sipil bila syarat hukumnya terpenuhi. “Setelah penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat, kami yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan tetapkan darurat sipil untuk menghadapi pandemi Corona ini. Dari pernyataan beliau kemarin dapat dipahami bahwa […]
Channel9.id-Jakarta. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, menunda penghentian operasional bus antar kota antar provinsi (AKAP) dari dan ke Jakarta. Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Ahmad Sahroni menilai langkah itu tidak tepat. Ia mengingatkan prioritas utama di tengah wabah virus corona adalah keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah […]
Channel9.id – Jakarta. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak usulan Fraksi Partai NasDem mempercepat pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (30/3). Diketahui, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengusulkan percepatan pembahasan kedua RUU Omnibus Law itu. Saan menilai paket kebijakan ekonomi di dalam […]
Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil menolak rencana pemberlakuan darurat sipil bila wabah Covid-19 tak kunjung mereda. Menurutnya, pemberlakuan darurat sipil berpotensi melanggar hak asasi manusia. “Wacana ini juga menunjukkan bahwa cara berpikirnya bukan menggerakkan fungsi-fungsi organisasi, melainkan menggunakan pendekatan kekuasaan. Apalagi kita belum bisa memastikan apakah semua kepala daerah di […]
Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi III Fraksi Gerindra Habiburrokhman menyampaikan, banyaknya aspirasi masyarakat yang menolak kebijakan darurat sipil. Habiburrokhman menilai Perppu Tahun 1959 yang mengatur darurat sipil tak lagi relevan dengan situasi Indonesia saat ini. “Kalau kita baca keseluruhan Perppu tersebut saya pikir sudah tidak relevan lagi. Hanya di pasal 19 yang dikatakan penguasa berhak melarang orang […]
