Connect with us

Opini

Dari Guru Honorer Menjadi PPPK dan PNS (2)

Published

on

Oleh: Satriwan Salim, S.Pd, M.Si

Channel9.id – Jakarta. Sebaiknya pemerintah pusat dalam hal ini BKN, Kemenpan RB, Kemendikbud, Kemenag, termasuk Kemenkeu mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini, sebagai langkah strategis yang sekiranya tidak melukai para guru.

Sembilan Pertimbangan dan Solusi

Pertama, rekrutmen satu juta Guru PPPK pada 2021 untuk memenuhi kebutuhan 1,3 juta guru sepertinya mengalami kegagalan. Sementara itu sampai Maret 2021, baru 523.120 formasi guru P3K yang diusulkan daerah (Kemendikbud, 2021), yang sebelumnya 513.393 formasi. Tentu jauh dari kata maksimal. Terbaru data Kemenpan RB (per 8 Juni 2021) yang disampaikan dalam paparan resmi dalam Raker dengan Komisi II DPR RI, jumlah formasi yang ditetapkan pusat sebanyak 532.547 orang calon guru PPPK.

Tampaknya yang membuat pemda juga tidak maksimal mengajukan formasi ke pusat adalah faktor anggaran gaji dan tunjangan Guru P3K tersebut. Untuk 2021 ditanggung pusat, bagaimana dengan tahun berikutnya, bisa saja ditanggung daerah, jadi wajar saja pemda khawatir dan ragu. Akibatnya lagi-lagi yang jadi korban adalah guru honorer.

Fakta menyedihkan yang mesti digarisbawahi adalah pemerintah pusat dan daerah gagal dalam menunaikan janjinya akan merekrut 1 juta guru PPPK pada 2021. Kenyataannya, hanya mampu menetapkan formasi usulan daerah sebanyak 532.547 formasi. Padahal Indonesia sedang mengalami darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri sampai 1,3 juta guru (Kemendikbud, 2020).

Dampak yang paling terasa adalah, makin kecilnya bahkan tidak adanya kesempatan para guru honorer (apalagi Guru Honorer K-2) mengikuti seleksi PPPK, sebab daerahnya mengajukan formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Lebih parah lagi, formasi yang disetujui pusat juga tidak sesuai dengan yang diajukan daerah. Akibatnya makin sedikit kesempatan honorer ikut seleksi PPPK.

Contoh di beberapa daerah, seperti Kab. Karawang, mengusulkan formasi sebanyak 1.080 Guru P3K, sedangkan yang disetujui Kemenpan RB hanya 660 orang Guru P3K. Berikutnya adalah Kab. Serang, formasi yang sudah disetujui Kemenpan RB adalah sebanyak 2.087 Guru P3K. Namun yang sangat-sangat disayangkan adalah, formasi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang disetujui pusat hanya 1 orang saja, padahal jumlah guru honorer PAI di Kab. Serang sebanyak 430 orang. Fakta ini sungguh menyakitkan bagi guru honorer PAI.

Baca juga: Dari Guru Honorer Menjadi PPPK dan PNS (1)

Selanjutnya, di Kab. Cianjur awalnya usulan 9.200 dari Pemkab Cianjur, setelah ditetapkan oleh Kemenpan RB ternyata formasi yang disetujui hanya 246 guru P3K. Lalu di Kab. Subang, penetapan formasi untuk Guru P3K sebanyak 3086 orang yang telah disetujui Kemenpan RB. Namun yang sangat disayangkan, hanya 13 orang formasi guru PAI yang disetujui. Padahal total guru honorer PAI yang ada sekitar 600 orang di Kab. Subang.

Lalu sebanyak 8.801 usulan kuota Guru P3K dari Pemkab Garut. Diusulkan begitu, karena kendalanya menurut Pemkab adalah anggaran daerah yang tidak mampu meng-cover gaji dan tunjangan Guru P3K. Namun, ternyata yang disetujui oleh Kemenpan RB hanya 196 Guru P3K. Angka tersebut jauh dari kebutuhan atas kekurangan guru ASN di Kab. Garut. Jumlah yang disetujui pusat ternyata jauh dari yang diusulkan atau yang dibutuhkan pemda. Potret serupa terjadi hampir di seluruh daerah yang mengajukan formasi Guru P3K.

Faktor yang paling dominan adalah lemahnya koordinasi antara Pemda dengan pemerintah pusat, dan internal pemerintah pusat sendiri, perihal sumber anggaran gaji dan tunjangan guru P3K, apakah bersumber dari APBD atau APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Jika merujuk Pasal 5 Perpres No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Pasal 5 (1) Gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. (2) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tidak ada penafsiran lain dalam hal ini.

Namun di beberapa kesempatan justru Mendikbud menyampaikan jika gaji dan tunjangan guru P3K dijamin oleh pemerintah pusat atau APBN (https://republika.co.id/berita/qjvwwj428/nadiem-gaji-pppk-dijamin-pemerintah-pusat, Republika 16 Nov 2020). Tentu pernyataan ini membingungkan Pemda dan publik umumnya, termasuk para guru honorer yang makin ragu untuk mengikuti seleksi P3K.

Info terakhir lebih jelas, pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menkeu, berkomitmen gaji dan tunjangan guru P3K berasal dari pusat (APBN). Tertuang melalui Surat Kemenkeu No. S-46/PK/2021 bertanggal 31 Maret 2021 perihal “Perhitungan Anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam DAU TA 2021” yang ditujukan untuk Gubernur/Bupati/Walikota, pada angka 1-4 jelas termaktub, bahwa: “Jumlah formasi PPPK Guru dalam Alokasi Dasar DAU sebanyak 1.002.616 formasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar 19,40 Triliyun” (Angka 3).

Kemudian, “Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 (ayat 21) UU No. 9 Tahun 2020, pembayaran Gaji PPPK Guru tahun 2021 sebesar 19,40 Triliyun dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi Dana Transfer Umum (DTU)…” (angka 4). P2G memaknai esensi utama Surat Kemenkeu ini adalah meyakinkan para Kepala Daerah, agar jangan khawatir, bahwa Guru P3K sudah dianggarkan oleh pusat, walaupun hanya tahun 2021 saja. Poin berikutnya, pemerintah pusat membuka kuota 1 juta lebih Guru P3K untuk tahun 2021.

Memang dirasa angka satu juta terkesan ambisius, semoga saja APBN atau APBD juga mampu menutupinya. Mengingat sekarang masih pandemi, tentu Kemenkeu dan Pemda yang dapat mengukur postur keuangan negara.

Apalagi preseden seleksi guru P3K yang masih menyisakan masalah sejak 2019. Kendala secara administratif tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali, terlebih dengan angka yang sangat fantastis satu juta. Jadi hendaknya jangan tergesa-gesa dalam bertindak.

Oleh karena itu P2G sangat berharap pemerintah pusat dan Pemda mesti sudah duduk bersama, satu persepsi mengenai sumber gaji dan tunjangan guru P3K, termasuk mengantisipasi potensi persoalan lainnya yang akan muncul ke depan. Jangan sampai karena lemahnya koordinasi pemerintah, guru honorer yang dirugikan.

Kedua, reformulasi persentase rekrutmen guru PNS dan P3K secara nasional perlu dilakukan. Merekrut 70 persen guru P3K dan 30 persen guru PNS, dirasa cukup berkeadilan, dimulai dari formasi 2021. Pentingnya keberadaan guru PNS di sekolah negeri tak bisa dipungkiri, berdampak psikologis sekaligus sosial khususnya terhadap siswa dan orang tua serta keberlangsungan manajemen sekolah.

Kemudian bagi P2G seleksi guru P3K bukan menjadi solusi jangka panjang atas kekurangan 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri sampai 2024 nanti. Rekrutmen guru P3K hanya menjadi solusi jangka pendek, mengingat terbatasnya durasi perjanjian kerja (kontrak) guru P3K dengan Pemda (PPK), minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Maka tentu rekrutmen guru PNS tetap dibutuhkan sampai kapanpun, sebab lama kerja PNS lebih jelas dan konstan sampai usia pensiun 60 tahun, kontras dengan P3K.

Ketiga, untuk masa perjanjian kerja, dibutuhkan segera revisi PP No. 49 Tahun 2018. Sebaiknya seorang guru P3K dengan perjanjian kerja minimal lima tahun. Sebab lima tahun adalah waktu yang tepat untuk dapat menilai, mengevaluasi, dan membandingkan performa kerja guru secara utuh dan berkelanjutan. Apa yang bisa diharapkan dari guru yang mengajar baru satu tahun, apalagi di tengah pandemi?

Jika hanya setahun lalu diputus, ditambah asesmen yang dilakukan kepala daerah lebih bermotif politik, tentu berkibat buruk terhadap masa depan karir guru bersangkutan. Bisa saja guru diberhentikan karena pilihan politik dalam Pilkada, tapi secara administratif tertulis kinerjanya buruk, lantas direkam oleh sistem administratif daerah. Stigmatisasi demikian, menutup kesempatan guru tersebut ikut seleksi P3K kembali dan pastinya tertutup menjadi PNS di kemudian hari.

Keempat, seleksi guru P3K bagi guru honorer mestinya memprioritaskan keberadaan Guru Honorer Kategori 2 (K2). Guru Honorer K2 (GHK-2) merupakan “korban” kebijakan negara yang belum rampung. Mestinya pemerintah fokus terlebih dulu untuk menuntaskan utang moral dan sejarah terhadap GHK-2 yang diperkirakan jumlah total tersisa sekitar 180 ribu guru (silakan lebih lanjut rujuk Data Base BKN, 2012).

Dasar hukum honorer K2 dan GHK-2 ini jelas, yakni: PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS PP No. 43 Tahun 2007 (perubahan pertama PP 48/2005).PP No. 56 Tahun 2012 (perubahan kedua PP 48/2005) Surat Edaran Menpan RB No. 5 Tahun 2010

Salah satu bentuk affirmative action yang dapat diberikan bagi GHK-2 adalah skema memperhitungkan lama mengabdi dan kepemilikan sertifikat pendidik (Serdik). Harapannya, dua komponen tersebut dapat menjadi faktor penentu kelulusan menjadi P3K. Mengingat guru bersertifikat pendidik masuk kategori profesional, lagipula tak mudah mendapatkannya, melalui proses berliku.

Apresiasi P2G untuk Mendikbud Nadiem Makarim dan Dirjend GTK Iwan Syahril, sebab aspirasi kami terkait Serdik ini sudah diakomodir oleh Kemendikbud. Kepemilikan Serdik dinilai memenuhi skor 300 poin (poin tertinggi) untuk aspek Kompetensi Teknis dari total 500 poin. Walaupun guru honorer masih berjuang mencari nilai untuk aspek Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosiokultural, dan Wawancara.

Sedangkan afirmasi Mendikbud untuk lama mengajar minimal 3 tahun sebesar 75 poin, P2G menilai langkah ini tidak berkeadilan. Mengingat lama pengabdian guru honorer (apalagi K-2) sudah belasan tahun, bahkan ada yang 20 tahun lebih. Tentu skema afirmasi pukul rata tersebut dirasa tak berpihak. Sebab guru yang baru mengabdi 3 tahun dengan yang di atas 10 tahun, apalagi 20 tahun, dianggap sama poinnya. PNS saja jika sudah mengabdi 10 tahun atau 20 tahun, mendapatkan perghargaan Satyalencana dari negara. Masa guru honorer yang mengabdi belasan tahun dan 20 tahun tidak?

Perihal afirmasi terhadap lama mengabdi, berikut proposal skema afirmasi versi P2G yang dirasa lebih objektif, yaitu:.Guru honorer masa pengabdian 3 tahun afirmasi 75 poin, dari total 500 poin.Guru honorer masa pengabdian 4-9 tahun afirmasi 100 poin, dari total 500 poin Guru honorer masa pengabdian 10-14 tahun afirmasi 150 poin, dari total 500 poin  Guru honorer masa pengabdian 15-19 tahun afirmasi 200 poin, dari total 500 poin Guru honorer masa pengabdian 20 tahun ke atas afirmasi 250 poin, dari total 500 poin

Kelima, P2G juga berharap adanya afirmasi bagi GHK-2 yang tengah mengikuti PPG Dalam Jabatan, mengingat umumnya GHK-2 telah berusia di atas 40 tahun, bahkan tak sedikit di atas 50 tahun. Adanya “keringanan” dalam mengikuti PPG Dalam jabatan ini sangat diharapkan guru-guru “sepuh” ini. Termasuk perlu adanya perhatian khusus bagi GHK-2 yang mengajar di sekolah swasta (TK Swasta, Kasus Kab. Konawe), karena tergeser oleh PNS di sekolah negeri tempatnya semula bertugas.

Keenam, masalah berikutnya adalah persoalan guru honorer yang belum memiliki SK dari Kepala Daerah sehingga mereka terkendala untuk mengikuti program sertifikasi guru. Perlu diketahui faktanya, ada guru honorer memiliki Serdik yang sudah dapat TPG, sementara itu masih banyak guru honorer berserdik yang belum dapat TPG.

Mengingat perbedaan besaran gaji bagi guru honorer tiap daerah, maka P2G mendesak dibuatnya SKB 4 Menteri (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, dan Kemenkeu) tentang Upah Layak Minimum berlaku nasional yang wajib dikeluarkan oleh Pemda, sehingga tidak ada lagi guru honorer bergaji di bawah UMP/UMR. Selain guru Honorer Daerah (diangkat Pemda, sumber upah dari APBD), nasib tragis lebih banyak dirasakan oleh Guru Honorer Murni/Honorer Sekolah (diangkat oleh Kepala Sekolah) yang upahnya bersumber dari Dana BOS. Besaran upah guru Honorer Murni bergantung kepada “kebijaksanaan” kepala sekolah. Karena mengikuti alur Dana BOS, otomatis cairnya upah mengikuti waktu cairnya Dana BOS, yakni triwulan sekali. Apakah skema pengupahan demikian dirasa manusiawi? Memanusiakan manusia? Memerdekakan manusia seperti ujar Ki Hajar Dewantara?

Ketujuh, P2G sangat mendorong agar Kemendikbud dan Kemenag bersama Pemda menambah rekrutmen guru Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, dst. Termasuk Guru Bahasa Daerah yang semula sempat luput dari seleksi P3K 2021. P2G mengapresiasi Kemenag yang telah mengusulkan 27.303 formasi P3K untuk guru agama di sekolah negeri. Formasi ini tersebar pada sekolah negeri yang ada di 393 Pemerintah Daerah. Jumlah ini terdiri atas 22.927 formasi guru agama Islam, 2.727 guru agama Kristen, 1.207 guru agama Katolik, 403 guru agama Hindu, dan 39 guru agama Budha (https://kemenag.go.id/berita/read/515646/seleksi-pppk-2021–kemenag–9-495-guru-madrasah–27-303-guru-agama-sekolah, Kemenag, 2021).

Lebih lanjut pendataan jumlah guru Pendidikan Agama yang honorer yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta dilakukan lebih intensif, agar tidak tercecer, termasuk koordinasi antara Kemendikbud dan Kemenag. Sebab Guru Pendidikan Agama ini punya 2 orang ayah sekaligus: Kemendikbud dan Kemenag.

Kedelepan, P2G mendapatkan laporan keluhan dari daerah-daerah, seperti Kab. Bima dan Kab. Konawe perihal informasi yang tidak sampai ke daerah terkait rekrutmen Guru Madrasah dalam seleksi P3K 2021. Ditambah belum adanya “Bimbingan Belajar” bagi guru Pendidikan Agama dan Madrasah untuk ikut P3K, seperti yang sedang diadakan Kemendikbud 2 bulan terakhir, bagi guru-guru sekolah calon P3K.

Termasuk keluhan dari Guru Bahasa Daerah yang formasi P3K-nya tidak dibuka linier, melainkan dimasukkan ke dalam Guru Seni Budaya. Padahal para guru Bahasa Daerah ini berlatar belakang Pendidikan Bahasa Daerah dan sudah mengajar sebagai guru honorer Pendidikan Bahasa Daerah di sekolah tersebut. Hendaknya pemerintah membuka formasi guru Pendidikan Bahasa Daerah agar linier dengan pelajaran yang diampu selama ini dan linier latar pendidikannya.

Kesembilan, meminta Kemendikbud agar segera membuka perekrutan guru PNS ikatan dinas berasrama melalui LPTK, sesuai perintah Pasal 22 dan 23 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Jika strategi ini dilakukan, calon guru PNS yang diterima negara benar-benar terseleksi dengan ketat sejak dari hulu. Panggilan jiwa (passion) sebagai guru sudah terdeteksi dan kinerja yang direkam dengan baik sedari awal oleh sistem.

Mengurusi profesi guru memang unik, dibutuhkan keluasan pandangan dan kebijaksanaan pemegang kebijakan. Ki Hajar Dewantara pernah berpesan: “Jangan setengah hati menjadi guru, karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya.”

Begitu pula hendaknya bagi pemerintah, jangan setengah hati memuliakan martabat guru, karena mereka sudah sepenuh hati mengabdi dan mendidik bangsanya agar tetap bermartabat.

 

Penulis adalah Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Biden Harus Mulai Marshall Plan Baru Melawan Hegemoni Cina

Published

on

By

Oleh: Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Ketika dunia memasuki fase pandemi yang baru, dan berpotensi lebih mematikan, para politisi harus mencari solusi yabg lebih baik dalam menangani krisis kesehatan masyarakat.

Masyarakat menjadi lelah dengan pandemi, lonjakan kasus yang tak henti-hentinya, penguncilan dan kesulitan keuangan. Dan mereka sekarang mulai mengekspresikan ketidakpuasan mereka di jalanan.

Kita telah melihat gerakan massa di Brasil, Kuba, Afrika Selatan, dan baru-baru ini rakyat Malaysia berkumpul protes menuntut perubahan politik.

Dengan pandemi yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, krisis itu dapat cepat berkembang menjadi krisis politik.

Akses vaksin yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara maju membuat negara-negara berkembang akan menderita lebih lama akivat Covid-19, daripada negara-negara di Amerika Utara dan Eropa.

Di negara-negara berkembang, tingkat vaksinasi rata-rata di bawah 20 persen, dan di banyak negara Afrika yang lebih miskin, tingkat rata-ratanya kurang dari 5 persen.

Di negara-negara berpenghasilan rendah, tingkat vaksinasi secara keseluruhan sangat rendah 1,1 persen. Kita boleh ambil contoh Venezuela, jika tingkat vaksinasi tidak dipercepat, akan dibutuhkan satu dekade lagi untuk mencapai keseluruhan penduduk tervaksinasi.

Dengan kata lain, jika bantuan tidak segera datang, itu akan menjadi situasi tanpa harapan.

Kita sering bertanya-tanya, bagaimana jadinya dunia setelah pandemi berlalu. Saat ini, tidak terlihat sangat menjanjikan.

Namun, kita tidak boleh putus asa, dan saya tidak dapat memikirkan contoh lebih baik tentang apa yang terjadi di Eropa pada tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Setelah Rusia menyerbu Jerman, dan Berlin jatuh pada tahun 1945, Uni Soviet di bawah rezim Stalin dengan cepat menguasai kendali atas negara-negara Baltik dan Eropa Timur.

Pada akhir 1940-an, sebagian besar Eropa Timur dikurung di balik apa yang kemudian dikenal sebagai Tirai Besi.

Sementara itu, di Eropa Barat yang dipimpin AS, perang dunia kedua telah menghancurkan seluruh perekonomian.

Pusat-pusat industri terkemuka telah hancur, infrastruktur penting rusak dan Eropa Barat tidak memiliki kemampuan utk memperbaiki. Produksi pertanian terganggu sampai-sampai orang Eropa di ambang kelaparan.

Karena kesengsaraan seperti itu, banyak perkiraan  bahwa masa depan politik Eropa Barat akan jatuh ke tangan partai komunis lokal yang didukung oleh Uni Soviet.

Telah tercipta iklim yang matang untuk revolusi dan, pada bulan Maret 1947, ketika Yunani dan Turki di ambang pengambil  alihan oleh gerakan gerilya yang didukung Soviet, hal itu membuat AS harus bersikap.

Presiden AS Harry Truman dan para pembantu utamanya mengatakan bahwa AS harus turun tangan dan memberikan dukungan militer dan ekonomi.

Eropa Barat cemas akan menghadapi nasib yang sama seperti Eropa Timur, dibawah hegemoni komunis dan Soviet Russia. Pada bulan Juni tahun itu, Presiden Truman mengumumkan kebijakan ‘Marshall Plan’, sebuah upaya kemanusiaan darurat yang memberikan bantuan 17 miliar dolar AS ke Eropa.

Empat tahun kemudian, pendapatan rakyat Eropa Barat naik dua kali lipat, tertinggi sejak sebelum perang, mereka kembali bekerja, dan demokrasi aman berkembang.

Apa yang dulu tampak tidak bisa terelakkan, bahwa seluruh Eropa akan menjadi satelit komunis Uni Soviet, ternyata tidak terjadi.

Kita menghadapi situasi yang sama hari ini. Alih-alih perang, dunia sedang mengalami pandemi, yang terburuk dalam lebih dari satu abad dan yang diyakini para ahli statistik dapat menyebabkan sebanyak 12 juta kematian, atau tiga kali lebih banyak dari jumlah resmi.

Triliunan dolar telah hilang dalam output ekonomi. Dan dengan kehancuran seperti itu, seperti yang dialami Eropa setelah Perang Dunia II, bisa berkembang menjadi krisis politik.

Alih-alih Rusia, hari ini Cina yang akan mencari cara untuk mengeksploitasi dinamika yang terjadi untuk memperkuat pengaruhnya, dan lebih lanjut melanjutkan agenda hegemoninya.

Namun pada saat penulisan ini, baik Joe Biden dari AS maupun para pemimpin dunia demokratis lainnya belum melangkah untuk mengatasi tantangan eksistensial ini.

Bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh para perencana kebijakan Barat, ancaman langsung dari Cina tidak berasal dari militernya.

Apa yang disebut Quad, semacam NATO untuk Asia, bukanlah solusi untuk ancaman saat ini.

Inisiatif ‘G7’s Build Back Better World’,  yang secara konsep akan menyediakan pembiayaan multilateral untuk proyek-proyek infrastruktur di negara berkembang, seolah-olah dengan persyaratan, yang dianggap lebih menguntungkan daripada ‘Inisiatif Belt Road Cina’, ternyata tidak memadai.

Biden sekarang harus menyadari tidak ada yang bisa menghentikan Beijing untuk mencoba mengeksploitasi ketidakstabilan politik di halaman belakang Amerika sendiri, Amerika Selatan.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang Afrika dan Asia, dua wilayah rentan lainnya di dunia.

Presiden Truman  memahami perlunya tindakan segera menghadapi hegemoni komunis Soviet Russia, Biden harus menyadari bahwa dia harus menerapkan Marshall Plan Baru untuk menghadapi hegemoni Cina.

Negara-negara berkembang yang  bisa jatuh dengan cepat ke dalam jurang membutuhkan dukungan segera. Jika tidak, akibatnya akan terasa jauh dan sangat luas.

Tulisan Edisi Bahasa Inggris dimuat di Thediplomat.com.

*Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Continue Reading

Opini

Bukan Lockdown Solusi Covid-19 di Tanah Air

Published

on

By

Pegawai KPK Tidak Lolos Test, Bentuk Saja Wadah Mentan Pegawai KPK

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Terus terang, saya termasuk yang prihatin tentang kasus Covid-19 yang menerpa negeri kita setahun lebih dan hingga kini belum ada tanda-tanda (indikator) yang meyakinkan bahwa akan berakhir kasus Covid-19 pada suatu waktu tertentu ke depan di tanah air.

Namun demikian, izinkan saya memberi pendapat sebagai seorang komunikolog Indonesia bahwa lockdown belum solusi efektif atasi Covid-19 dengan kondisi geografis, ekonomi dan sosial kultural masyarakat Indonesia.

Solusinya menurut hemat saya sebagai komunikolog bahwa seluruh masyarakat harus menjadi garis paling depan lawan Covid-19 dengan memberi “senjata perang” melalui komunikasi yang menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku taat ketat prokes.

Baca juga: KPK Laporkan Greenpeace Indonesia ke Kepolisian Sangat Tepat 

Untuk itu, pengelolaan komunikasi publik pemerintah penanganan Covid-19 harus hal utama, jangan sampai dinomorduakan dan harus dilakukan di hulu. Sebagai keutamaan, antara lain, alokasi biaya komunikasi tersebut paling sedikit harus setara dengan biaya pengadaan vaksin.

Selain itu, izinkan juga saya menyampaikan saran kepada Bapak Presiden agar segera mengangkat seseorang langsung di bawah Presiden untuk memimpin komunikasi publik pemerintah dari seorang komunikolog handal yang menguasai konsep, teori, manajemen dan aksiologi komunikasi serta juga memiliki profesional komunikasi di ruang publik.

Jika komunikasi bukan keutamaan dalam penanganan Covid-19, dipastikan akan mengalami kendala dalam rangka menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku di masyarakat. Padahal, tiga hal ini penting sekali.

Dengan komunikasi publik yang buruk, pada suatu waktu ke depan kemungkinan kita bisa berada pada jebakan pandemi, sebagaimana dikatakan oleh seorang epidemiolog, ketika kami live bersama di stasiun televisi berita terkemuka di tanah air beberapa hari lalu. Saya berpendapat, jebakan pandemi ini jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan persoalan yang semakin sulit diurai dan ditangani.

Sebaliknya, jika komunikasi publik pemerintah dikelola dengan prinsip manajemen yang baik dalam rangka mengatasi Covid-19, maka persoalan di hilir (tracing, testing, treatment) dipastikan akan semakin terkendali dan kasus Covid-19 menjadi berkurang signifikan. Pada akhirnya kita bisa lepas dari pandemi. Tentu, lebih cepat lebih baik.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

Opini

4 Wapres, Moerdiono, 1 Sifu

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Denmark. Piala Eropa baru saja selesai. Tim dinamit tidak jadi meledak.

Atas kuasa langit, tampak lelaki berperawakan sedang, sawo matang, berjas kebesaran, sedang menuju stasiun kereta api di Kopenhagen. Tak jauh dari stasiun itu, terdapat deretan toko penjahit pakaian. Sistem pasar sosial yang berlaku di Denmark langsung terlacak. Usia toko-toko itu rerata sudah lebih dari satu abad.

Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Pria berkacamata berusia 119 tahun kurang dua hari itu pernah berutang budi kepada penjahit pakaian Denmark. Tak punya uang, mantel robek, tukang jahit itu membolehkan Hatta yang masih mahasiswa di Amsterdam untuk berhutang.

“Pelajar Hindia Belanda adalah warga paling jujur di planet bumi,” begitu alasan penjahit itu.

Saking terkesan pada penjahit itu, Hatta terus berlangganan sampai usia menjemput.
Yang melayani Hatta berusia kepala lima.

Penjahit: “Mau bikin apa, Mister?”

Hatta mengeluarkan kiriman Gustika, cucunya, garmen untuk pakaian pramuka. Termasuk kacu merah-putih. Celana coklat. Baju warna coklat muda. Berbeda dengan pakaian pramuka orang Eropa yang lebih coklat tua.

Penjahit: “Kenapa warnanya lebih muda?”

Hatta: “Hemat bahan pewarna.”

Sebentar lagi 17 Agustus. Hatta lebih senang berpakaian pramuka, hadir di barisan energi pahlawan yang turut bernyanyi Indonesia Raya di Istana Negara.

Ketika duduk menunggu pakaian jadi, seseorang mendehem.

“Sehat ya, Bung Hatta? Walau tanah air kita sedang dilanda krisis manajemen penanganan krisis. Krisis di atas krisis,” ujar orang itu.

Hatta: “Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono IX? Sejak kapan di sini?”

Sultan HB IX: “Dua hari yang lalu datang. Baru sempat ke sini. Kerajaan Denmark ini masih menganggap saya sebagai raja dari Hindia Belanda. Mereka adakan upacara kerajaan. Termasuk naik kereta kencana. Beruntung mereka kalah pada babak dengan sistem gugur Liga Eropa. Saya bisa menyamar jadi orang biasa, keluar dari penjagaan pengawal kerajaan, naik trem ke sini. Kan Bung Hatta yang kasih tahu tempat ini.”

Kedua sosok itu saling berangkulan. Sama-sama pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun berperilaku seperti rajawali. Satu berwatak Elang Laut Hindia. Satu lagi berijiwa Elang Bondo Jawa, lebih banyak berada di kalangan jelata burung-burung.

Hatta jarang berkomentar tentang Sultan HB IX, pun sebaliknya. Usia mereka berselisih 10 tahun. Hatta lebih senior.

Dua pasang mata itu tertuju ke arah pintu masuk. Seorang lelaki dengan warna kulit yang sama sedang masuk. Tersenyum ramah. Bercakap sumringah dengan siapa saja. Mudah akrab. Satu kancing baju lepas.

Lelaki itu sadar sedang diamati. Setengah berlari, sambil merunduk, langsung ke arah kedua tokoh itu.

“Sendiko dawuh, Sultan. Merdeka, Bung Hatta!” kata lelaki itu.

Sultan HB IX: “Moerdiono. Susah mencari café khusus musik tradisional Asia di sini, ya?”

Moerdiono: “Nggih, Sultan!”

Hatta: “Seingatku, Moerdiono jarang sekali berpakaian pramuka? Kenapa tadi membawa bahan garmen yang sama?”

Moerdiono: “Kan Sultan HB IX adalah Maharaja Diraja Kerajaan Pramuka di Nusantara? Legendaris. Saya tahu, medan energi para pahlawan bakal berbaris di Istana Negara jelang Hari Proklamasi. Jurnalis segan bertanya kepada para tetua. Saya bersedia jadi bumper guna memberi informasi lengkap.”

Ketiga lelaki itu bercakap akrab. Moerdiono terlihat semakin muda. Sembilan belas hari lagi, Moerdiono baru berusia 87 tahun.

Mereka berpindah ke café yang berada di luar tempat penjahit baju. Sebelum sempat duduk, pelayan sudah menunjukkan meja buat mereka.

Moerdiono: “Siapa yang pesan?’

Pelayan menoleh ke arah meja dekat kasir. Seorang lelaki bermuka runcing, mirip Zola, pemain Tim Nasional Italia. Berjaket kulit hitam. Parlente. Berkacamata hitam.

Hatta: “Tempat duduk saja bisa diatur oleh Adam Malik Batubara. Sejak zaman Jepang paling berani sebagai jurnalis. Punya jaringan kuat di kalangan pemilik warung.”

Lelaki yang dibicarakan itu tampak tersenyum. Berjalan penuh percaya diri. Memeluk Moerdiono. Bersalaman dengan Hatta dan Sultan HB IX.

Moerdiono: “Jam segini sudah minum anggur?”

Adam Malik: “Minum berbeda dengan menghirup aroma anggur. Walau bukan untuk mencegah virus Corona, ya.”

Moerdiono: “Bukankah Faisal Basri Batubara suka menghirup aroma anggur dari botol-botol tua di rumah? Kalau ketemu Faisal, kami suka bicarakan kebiasaan para pembesar negeri. Faisal keras khas Batak, tapi bertutur lembut seperti orang Sunda.”

Hatta, Sultan HB IX dan Adam Malik sama-sama tertawa. Mereka tahu, Faisal adalah cucu Adam Malik yang baru saja ulang tahun ke 104 tahun. Kejujuran Moerdiono menganggap mereka sebagai pembesar negeri lumayan menghibur.

“Sunda mampu mengubah segalanya. Apapun. Siapapun,” ucap seseorang bernada berat. Tubuhnya tambun. Duduk di pojokan, hampir dekat toilet.

Moerdiono mendekati lelaki itu. Memberi hormat dalam militer. Lalu mengawal ke arah meja tiga orang itu.

“Umar Wirahadi Kusumah! Lengkap sudah secara etnografis. Batak, Minang-Palembang, Jawa Ngayogyakarta, Banyuwangi – Jawa Timuran, dan Sunda! Yang belum ada, Semarang, Jawa Tengah. Cuma, saya sudah telanjur pesan pakaian pramuka dari Shanghai!”

Pria yang tak kalah bangsawannya dibanding Sultan HB IX itu, terlihat masih tegap di usia menjelang 97 tahun. Kewibawaannya mencapai tujuh lapis langit.

Seseorang menyerobot jalan Umar dan Moerdiono, sambil membawa bangku sendiri.

Adam Malik: “Paling muda. Paling pandai memintal.”

Hatta: “Yang namanya jurnalis di republik ini, sudah pasti secara geneanologis terhubung dengan Adam Malik. Tapi Tuan Christianto Wibisono sudah pasti tak termasuk kelompok anti kaum tua, apalagi sampai menculik senior citizen.”

Hatta menyindir sekondannya, Adam Malik. Sultan HB IX menyeringai.

Moerdiono: “Dek Chris, boleh tanya? Kenapa beli di Shanghai?”

Christianto yang jelas paling muda, langsung bersalaman gaya jamaah. Menyembah dengan dua kepal tangan.

“Indra J Piliang, boss saya, pernah ketipu ketika belanja di Shanghai. Padahal, murah dan dekat dari Jakarta. Tan Malaka saja belanja baju-baju murah di Shanghai, sebelum Jepang masuk kan? Saya bisa bahasa Mandarin. Sekaligus, supaya tak dianggap pelit, saya langsung pesan satu kontainer untuk dikirim ke alamat Sangga Nusantara. Biar mereka berseragam, setelah diam-diam saja melewati ulang tahun ketiga,” jelas Christianto sejelas-jelasnya.

Hanya satu orang yang tersenyum mendengar jawaban Christianto. Siapa lagi kalau bukan Moerdiono. Senyum kecut. Sebab belakangan, murid Christianto itu mulai masuk industri hiburan di tanah air, yakni bernyanyi berjam-jam di facebook atau instagram, walau hampir tak ada penonton.

“Dek, kalau HUT Kemerdekaan nanti, kita singgah ke markas gerilyawan ya?” bisik Moerdiono ke Christianto.

CW: “Ada yang penting, Cak?”

Moerdiono: “Aku ngakak baca kolom Indra J Piliang minggu lalu. Aku ndak mau diperlakukan seperti Mas Harmoko itu lho. Nanti aku dibilang jubir komat-kamit lagi.”

Bel berbunyi dari arah toko penjahit. Karyawan datang. Memberi tahu pesanan pakaian pramuka mereka sudah selesai.

“Semua bisa diatur, Cak. Semua ada harganya, tentu,” bisik CW ke telinga Moerdiono. Sambil berjalan ke arah toko penjahit.

Moerdiono kembali meringis. Mengatupkan kedua bibir. Membasahi.

Jakarta, 31 Juli 2021

Hatta, bernama Mohammad Attar, lahir di Fort de Kock – sebelum diganti nama menjadi Bukittinggi, guna menghapus jejak PRRI – lupa PDRI – pada 12 Agustus 1902.
Adam Malik, lahir di Pematang Siantar, 22 Juli 1917.
Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912.
Christianto Wibisono alias Oey Kian Kok, lahir di Semarang, 10 April 1945.
Moerdiono, lahir di Banyuwangi, 19 Agustus 1934.
Umar Wirahadikusumah, lahir di Sumedang, 10 Oktober 1924.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

HOT TOPIC