Connect with us

Ekbis

DFW Indonesia Kepada LBP: Fokus Program di Pesisir

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan.

Sementara itu, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri KP Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan agar fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.

“Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu,” kata Arif, Jumat (27/11).

Dia mengatakan, sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha dimasa krisis seperti saat ini.
Sayangya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh.

“Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan Sept 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliuan,” tutur Abdi.

Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhakn intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.

Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.

“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” ujar Abdi.

Oleh karena itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.

“PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistim Logistik Ikan yang mandek serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan” kata Abdi.

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin meminta presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP.

“Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif,” kata Arif.

Dia berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo.

“Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat,” tandas Arif.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

APBD dan Investasi Diharapkan Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, dan berdampak tak hanya pada bidang ekonomi namun pada seluruh aspek kehidupan. Atas dasar itu, APBN dan APBD menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori dalam Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Rabu (20/01).

“Berkaitan itu dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I Tahun 2021 sejak dini,” ujar Hudori.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2020 

Dalam beleid tersebut, pemda diminta untuk mendukung percepatan penggunaan dan penyerapan APBD secara tepat sasaran, sesuai rencana yang sudah ditetapkan.

Selain itu, kepala daerah juga diminta  mempermudah investasi di daerah, baik oleh investor dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, melalui  proses perizinan yang lebih mudah dan cepat, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur yang memadai.

“Surat edaran ini juga sebetulnya juga melaksanakan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019,” jelas Hudori.

Surat Edaran ini difokuskan pada dua hal, yaitu pada penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan percepatan kemudahan investasi di daerah.

Pertama, untuk penggunaan APBD Tahun 2021, pemda diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD yaitu pada awal tahun anggaran untuk menghindari terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.

Kedua, adalah percepatan kemudahan investasi daerah, pemerintah daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi di daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

“Sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD tetapi juga memperkuat iklim investasi daerah, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, artinya lapangan kerja baru bisa dipacu dengan adanya mendorong APBD untuk segera dilakukan,” pungkasnya.

 

 

Continue Reading

Ekbis

Naik Lagi, Emas Antam Dibanderol Rp954.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus merangkak naik. Melanjutkan tren positifnya, logam mulia Antam dijual Rp954.000 per gram atau naik Rp2.000 pada perdagangan Rabu (20/01).

Sebelumnya, emas Antam dijual Rp952.000 per gram pada Selasa (19/01). Sementara itu, harga buy back atau beli kembali juga ikut naik sebesar Rp2.000 menjadi Rp833.000 per gram.

Baca juga: Asyik, Emas Antam Naik Rp8.000 

Berikut daftar harga emas Antam pada Rabu, 20 Januari 2021:

  1. Emas batangan 1 gram Rp954.000
  2. Emas batangan 2 gram Rp1.848.000
  3. Emas batangan 3 gram Rp2.747.000
  4. Emas batangan 5 gram Rp4.545.000
  5. Emas batangan 10 gram Rp9.035.000
  6. Emas batangan 25 gram Rp22.462.000
  7. Emas batangan 50 gram Rp44.845.000
  8. Emas batangan 100 gram Rp89.612.000
Continue Reading

Ekbis

IHSG Ambrol 1,06%, Sejumlah Saham Kena ARB

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah  sebesar 67,97 poin atau 1,06$ ke level 6.321,86 pada akhir perdagangan, Selasa (19/01).

Anjloknya Indeks dipicu oleh penurunan seluruh sektor saham, utamanya sektor pertambangan yang mencatat koreksi terdalam sekitar 3,36%. Kemudian, sektor konstruksi amblas 2,60%, industri dasar turun 2,04%, dan sektor manufaktur melemah 1,01%.

Selanjutnya, sektor keuangan melorot  0,79%, dan sektor pertanian melemah 0,71%, dan sektor aneka industri melemah 0,59%.

Baca juga: Perdagangan Sesi I Ditutup, IHSG Melemah 0,59% 

Adapun sektor infrastruktur turun 0,62%, sektor barang konsumsi terkoreksi 0,39%, sektor perdagangan dan jasa turun 0,31%.

Sejumlah saham kembali mengalami auto reject bawah (ARB). Saham pertambangan seperti BUMI, ANTM, dan TINS masing-masing turun 6,92 persen, 6,87 persen, 6,88 persen.

Saham-saham armasi seperti KAEF dan INAF sama-sama anjlok 6,92 persen, sedangkan saham IRRA ambrol 6,81 persen.

Sedangkan saham perbankan kelas menengah yang juga mengalami ARB yakni BJTM, BEKS, BBKP, AGRO, BMAS, MCOR, dan BRIS.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC