Connect with us

Nasional

Digelar Secara Daring, Citra Pariwara 2020 Hadirkan Juri-juri Kelas Dunia

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Memang pandemi Covid-19 masih melanda. Namun, Citra Pariwara ke-33 tetap akan dihelat pada 10 – 11 Desember 2020 mendatang. Berbeda dengan sebelumnya, festival penghargaan iklan tersebut kali ini akan dilaksanakan secara virtual. Hal ini menimbang adanya pandemi.

Meski digelar melalui virtual, tidak mengurangi kemeriahan dan kualitas Citra Pariwara ke-33. Deretan juri yang memiliki rekam jejak di dunia periklanan, baik itu juri-juri dari dalam maupun dari luar negeri. Mereka adalah figur-figur yang memiliki kredibilitas tinggi.

Baca juga: Inilah Daftar Pemenang Citra Pariwara ke-32

Justru dengan situasi pandemi, dan pelaksanaannya secara daring, Citra Pariwara mampu menggandeng para juri yang dalam kondisi normal sulit untuk diajak berpartisipasi. Mereka adalah para tokoh industri kreatif kelas dunia.

“Kondisi ini juga membuat kita memiliki kesempatan mendapat juri-juri dari belahan dunia lain, yang mungkin dulu terhambat karena masalah geografis,” aku Elwin Mok, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya, sebagai pihak penyelenggara Citra Pariwara,  pada saat sosialisasi beberapa waktu lalu.

Hal tersebut juga diamini oleh Reza Fitriano sebagai Ketua Organizing Committee, Citra Pariwara ke-33. Menurut pria yang akrab disapa Eja tersebut,  kesempatan menggaet juri-juri kelas dunia ini semakin memantapkan kualitas Citra Pariwara sebagai festival periklanan kelas dunia.

Adapun nantinya akan ada lima panel juri–sesuai dengan kategori peserta, di mana setiap panel beranggotakan presiden juri dan anggota juri.

Pada panel pertama yakni Creative Agency Category, hadir Max Geraldo sebagai presiden juri. Untuk diketahui, kemampuan Geraldo di bidang kreatif tak diragukan lagi. Pasalnya, sepanjang kariernya di dunia kreatif, karya-karyanya nyaris selalu membuat agensinya menyabet banyak penghargaan. Ia kini berperan sebagai President and Chief Creative Officer di Grey, Brazil.

Selain Geraldo, turut hadir sebagai anggota juri panel ini yaitu David Stevanov (TBWA\Chiat\Day – New York), Mateusz Mroszczack (Wunderman Thompson Singapore), Ali Rez (Impact BBDO Dubai), Masako Okamura (Dentsu Inc.), Sandru Emil (Ambilhati), dan Vida Noegroho (Flock Creative Network).

Kemudian di panel kedua yaitu Digital Agency Category ada Nicolas Courant yang menjadi presiden juri. Pria ini telah lama berkiprah sebagai copwriter di industri periklanan. Kecemerlangannya pun berhasil membuat agensinya menyabet banyak penghargaan di nyaris seluruh benua dan semua kategori. Saat ini, ia menjadi Chief Creative Officer di Ogilvy Singapura.

Courant pun akan didampingi oleh anggota juri antara lain Fajar Kurnia (Goodstuph Thailand), Dennis Wong (Reprise Digital Jakarta), Henry Chou (Wunderman Thompson Jakarta), dan Ishak Reza (Google Jakarta).

Lalu pada panel ketiga Media Agency Category, Hendra Lesmono yang akan menjadi juri presiden. Saat ini dirinya berperan sebagai Chief Executive Officer di GVM Networks, Jakarta.  Pria ini adalah mantan “orang kreatif” yang sukses menjadi “orang media”. Sebelum bergabung dengan GVM, Hendra adalah Regional Executive Creative Director di Bates CHI & partners.

 

Hendra akan ditemani para anggota juri. Di antaranya Bahari CK (Gojek Jakarta), Nadia Zain (Facebook Jakarta), Angga Anugrah Putra (TikTok Indonesia), dan Vidya Candra Apriawan (Mindshare Jakarta).

Selanjutnya, panel empat ialah Production House: Print Craft Category. Di panel ini,  Adam Pamungkas yang akan berperan sebagai presiden juri. Pria ini merupakan pendiri Neverland Studio. Ia telah 17 tahun berkecimpung di sini, dan selama itu pula menyabet beberapa penghargaan bergengsi di dunia.

Akan hadir pula Bondan Eko (Bujuk Rayu Anak Bangsa), Hari Prast (Berakar Komunikasi), Clarissa Peddy (Clariss+Peddy Photography), Fahmi Rahmadiputra (Udara Segar) sebagai anggota juri.

Terakhir, di panel kelima yaitu Production House: Radio and Film Craft Category, yang akan menjadi juri presiden ialah Maurice Noone. Noone merupakan film director dan salah satu pendiri Directors Think Tank. Ia sempat memenangkan penghargaan di Indonesia, Malaysia, hingga tataran se-Asia.

Selain Noone, akan hadir pula anggota juri yakni  Bona Palma (Lynx Film), Raja Affandi (Mirage Post SDN BHD), Elwin Hendrijanto (Elwin Music), Gunnar Nimpuno (Focused Equipment).

Dengan kualitas juri-juri Citra Pariwara ke-33 yang seperti ini,  tunggu apa lagi? Segera daftarkan karya agensi kalian dan tim! Anda bisa menelusuri citrapariwara.org atau menghubungi Sekretariat P3I DKI Jaya di 021-7280-1829 HP 081289700068, dan surel [email protected].

LH

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

KSP: Aksi Menolak PPKM Minim Empati terhadap Nakes dan Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyayangkan rencana aksi demonstrasi yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu terkait dengan beredarnya pesan berantai dan berbagai unggahan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk turun ke jalan. Aksi turun ke jalan menolak PPKM juga telah dilakukan di beberapa daerah baru-baru ini.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menyatakan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berkali-kali menyatakan terbuka dan menghargai berbagai kritik dari berbagai pihak.

Bahkan, lanjutnya, kritik tersebut menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan, termasuk dari pihak-pihak lain seperti akademisi/pakar, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak yang memberi perhatian terhadap penanganan Covid-19.

“Sebagaimana disampaikan Presiden, Pemerintah memahami bahwa kehidupan masyarakat saat ini sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, tetapi kebijakan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat harus diambil untuk menurunkan angka penularan Covid-19 yang sedang tinggi dan mencegah lumpuhnya rumah sakit akibat kewalahan menerima pasien,” ujarnya pada Jumat (23/7).

Lagi pula, imbuh Juri, kebijakan pembatasan ini juga dibarengi dengan usaha-usaha untuk meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki ketergantungan pada penghasilan harian.

“Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan berupa pembagian beras, pendirian dapur-dapur umum, selain yang sudah berjalan seperti subsidi listrik, bansos, BLT dana desa, subsidi kuota internet, Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako,” ungkapnya.

Baca juga: Ajakan Demo Saat PPKM, Polri: Kita Amankan Jika Ada Kerumunan 

Selain itu, di saat yang sama pemerintah membangun sistem yang memudahkan dan meringankan pasien Covid-19. Hal itu termasuk bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) dengan layanan telemedicine dan obat gratis.

Karena itu, Juri mengimbau penting sekali untuk menghindari aktivitas yang menyebabkan kerumunan. Hal itu seperti aksi-aksi demonstrasi yang bisa menjadi klaster penyebaran Covid-19, dimana saat ini daya penularannya sangat cepat.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah empati terhadap semua yang berjuang memerangi Covid-19 seperti para tenaga kesehatan, dan saudara-saudara yang sedang berjuang sembuh. Juga empati kepada aparat yang menjaga masyarakat agar taat protokol kesehatan, dan terhadap masyarakat yang bahu membahu mengatasi pandemi serta berusaha meringankan beban ekonomi,” jelasnya.

Menurut Juri, kolaborasi dari semua pihak adalah kunci untuk bisa mengatasi masalah ini. Hal itu bisa dimulai dari bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, hingga bergotong royong membantu masyarakat sekitar yang sedang isoman.

“Banyak saudara kita yang membutuhkan obat-obatan dan alat kesehatan lain untuk sembuh dari Covid-19. Banyak juga saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mari kita gotong royong bersama dengan pemerintah mengatasi semua kesulitan ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Kemendagri: Polisi Pamong Praja Dapat Diangkat Menjadi Penyidik PNS

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu disampaikan Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, Jumat (23/7/2021).

“Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS,” kata Bernhard.

Ia menjelaskan, penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 256 ayat 6 disebutkan Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan Pasal 257 Ayat 1 Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat 2 Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Baca juga: Menteri Tito Jelaskan Peran Satpol PP Dalam Penanganan Pandemi

Adapun persyaratan untuk menjadi PPNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 3A menyebutkan Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun;
  2. Berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/a;
  3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  4. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 dua tahun terakhir dan;
  7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Sementara itu, sambung Bernhard, pola Pendidikan dan Pelatihan PPNS Menurut Pasal 5 Perkapolri 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 disebutkan: Pertama, pendidikan dan latihan PPNS dilakukan dengan pola: 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari; 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dan; 200 (dua ratus) jam pelajaran atau 30 (tiga puluh) hari.

Kedua, diklat dengan pola 400 (empat ratus) jam pelajaran atau 60 (enam puluh) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dengan hukum acara biasa.

Ketiga, diklat dengan pola 300 (tiga ratus) jam pelajaran atau 45 (empat puluh lima) hari dilaksanakan untuk Diklat pembentukan PPNS penegak peraturan daerah tindak pidana ringan dan pelanggaran dengan  hukum acara singkat atau cepat.

“Berdasar regulasi tersebut, baik Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri yang sampai saat ini masih berlaku sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Perda, mengingat PPNS pada Satpol PP mengikuti Diklat Penyidikan yang diselenggaran oleh Polri dan diangkat sebagai pejabat PPNS oleh Kementerian Hukum dan HAM setelah mendapatkan rekomendasi dari Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung,” tandas Bernhard.

 

Continue Reading

Hot Topic

Presiden Jokowi Menelepon Menkes Terkait Ketersediaan Obat di Apotek

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo pada Jumat, 23 Juli 2021, mengunjungi salah satu apotek di Kota Bogor. Presiden hendak mengecek ketersediaan beberapa jenis obat dan suplemen yang dibutuhkan masyarakat untuk penanganan Covid-19.

Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Jokowi menjumpai beberapa jenis obat dan vitamin mengalami kekurangan stok. Presiden pun menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memastikan ketersediaan obat-obatan tertentu.

“Pak, ini saya cek ke apotek di Bogor. Saya cari obat antivirus Oseltamivir, enggak ada. Cari lagi, obat antivirus yang Favipiravir juga enggak ada, kosong. Saya cari yang antibiotik, Azithromycin, juga enggak ada,” ujar Presiden kepada Menkes.

Baca juga: Bayar Nakes 100 Persen, mendagri Tito Minta Kepala Daerah Contoh Walikota Depok 

Setelah melakukan pengecekan, Menkes pun memberikan data terkait stok obat-obatan yang dicari Presiden tersebut di sejumlah apotek lain di Kota Bogor.

“Itu ada data online yang ada di rumah sakit, nah itu bisa dilihat by kota segala macam, berikut apoteknya, Kimia Farma, Century, Guardian, K24,” jelas Menkes di ujung telepon.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah meluncurkan situs https://farmaplus.kemkes.go.id/ untuk memudahkan masyarakat mengecek ketersediaan obat dan vitamin, terutama bagi pasien Covid-19. Situs tersebut mencakup lebih dari 2.100 apotek di seluruh provinsi di Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden menyarankan kepada masyarakat yang membutuhkan obat dan vitamin tersebut untuk mengecek terlebih dahulu di https://farmaplus.kemkes.go.id/

“Anda bisa mengecek ketersediaan obat dan vitamin itu melalui situs https://farmaplus.kemkes.go.id/ yang sekarang mencakup lebih dari 2.100 apotek di seluruh provinsi di Indonesia,” ucap Presiden Jokowi dalam akun Instagram @jokowi.

 

Continue Reading

HOT TOPIC