Connect with us

Politik

Diminta Mundur, PKS: Anies Miliki Segudang Prestasi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Politikus PKS Abdurrahman Suhaimi menanggapi kader Gerindra yang meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mundur dari jabatannya.  Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS itu Anies Baswedan merupakan Gubernur yang memiliki segudang prestasi, tidak terkecuali dalam hal penanganan Covid-19.

Suhaimi mengatakan Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini terus berupaya menangani Pandemi Covid-19.  Namun menurutnya, pandemi Covid-19 ini merupakan hal yang dinamis sehingga bila kemudian ada yang perlu dievaluasi itu merupakan hal yang biasa.

“Itu proses menangani Covid-19 bergerak terus. Bahwa kemudian bulan ini ada evaluasi, bulan depan ada evaluasi yang kurang diperbaiki. Itu hal yang biasa,” kata Suhaimi di Jakarta, Rabu (27/1). Suhaimi mengatakan, publik harus melihat fakta di lapangan bahwa apa yang telah dilakukan Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini sudah luar biasa. “Pak Gubernur prestasinya banya sekali. Prestasi Gubernur banyak,” katanya.

Baca juga: Minta Anies Mundur, Ali Lubis: Kritik Pribadi Bukan Partai 

Seperti diketahui, setelah ramai desakan Anies Baswedan diminta mundur, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ditemui oleh pimpinan partainya, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco di Balai kota.

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria pun siap pasang badan terkait desakan kadernya yang meminta Anies Baswedan untuk mundur dari jabatannya.  Riza menegaskan kalau partainya akan terus mendukung dirinya dan Anies Baswedan mempin ibu kota hingga selesai di tahun 2022.

“Kami (Partai Gerindra) masih terus sampai dengan batas waktu 2017, sampai 2022, kami akan terus mendukung Anies-Sandi dan sekarang Anies-Ariza,” kata Riza kepada waratawan, Selasa (26/1).

Ketua DPD DKI Gerindra itu mengingatkan kadernya Ali Lubis yang sebelumnya meminta Anies Baswedan mundur dari jabatannya agar memahami lagi tugas partai. Selanjutnya, tugas kader partai kata dia, baik di DPRD, di pemerintahan dan di masyarakat agar mendukung program Anies-Sandi dan Anies-Ariza sehingga dapat diselesaikan dengan baik sampai dengan 2022.

“Jadi, semua kader harus memahami dan mengerti,” ujarnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Belum Terima Hasil KLB, Mahfud: AHY Masih Ketum Demokrat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menkopolhukam Mahfud MD masih mengangap kepemimpinan Partai Demokrat yang resmi masih berada di tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menjelaskan sampai saat ini pemerintah menganggap Partai Demokrat belum melakukan kongres luar biasa (KLB).

Menurut Mahfud, jika Partai Demokrat melaksanakan KLB, pastinya pemerintah mendapat pemberitahuan resmi serta malaporkan hasil dari KLB tersebut.

“Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) putra Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang sampai sekarang,” ujar Mahfud dalam keterangan video yang disampaikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Sabtu (6/3).

Mahfud menambahkan pemerintah menilai kegiatan di Deli Serdang hanya sebagai acara temu kader Partai Demokrat. Namun, jika ada nantinya ada perkembangan bahwa pihak yang menyelenggarakan KLB melaporkan hasil kegiatan, baru pemerintah bisa memberikan penilaian apakah hasil dari acara tersebut sah atau tidak dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum.

Meski begitu, Mahfud juga menekankan pemerintah tidak bisa menilai apakah kegiatan di Deli Serdang sah atau tidak.
Di sisi lain, Mahfud kembali menekankan selama belum ada laporan Partai Demokrat melaksanakan KLB dan sudah terbentuk kepengurusan baru, maka kepemimpinan partai yang resmi tercatat dipegang AHY.

“Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat. Kongres Luar Biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di misalnya di Medan itu ya kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi,” ujar Mahfud.

Untuk itu, pemerintah tidak bisa ikut campur dan menghalangi kegiatan tersebut karena akan melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat jika menghalangi pertemuan tersebut.

Dalam UU tersebut, kata Mahfud, dikatakan bahwa boleh orang berkumpul mengadakan di tempat umum itu asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya pertemuan bukan dilakukan di Istana Negara, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau arena obyek vital.

IG

Continue Reading

Politik

Moeldoko Ajak Kader Kembali Meraih  Kejayaan Demokrat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) mengajak seluruh kader partai Demokrat untuk bersatu memajukan partai guna meraih kejayaan.

“Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat,” katanya di acara penutupan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) malam.

Baca juga: AHY Singgung Kejayaan Demokrat pada 2009 

Menurut Moeldoko, kekuatan Partai Demokrat berada di tangan seluruh kadernya. Untuk itu ia berharap seluruh pemimpin Partai Demokrat agar menggandeng rakyat.

“Selaku pemimpin partai baik itu di tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, harus bersama dengan rakyat,” katanya.

Sebelumnya, Moeldoko resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dalam acara Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat.

KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Sementara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ade Armando Minta Moeldoko Mundur dari KSP, Ini Alasannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando angkat suara menyusul ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Ade  Moeldoko harus mundur dari Kepala Staf Kepresidenan. Ade Armando menyebut langkah Moeldoko mengambil alih Demokrat dapat mengkhawatirkan Presiden Jokowi. Kepala Negara dikhawatirkan disebut dalang dari kudeta partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Karena sudah menjadi Ketua Partai Demokrat, sebaiknya Pak Moeldoko meletakkan jabatan di KSP,” kata Ade di akun Twitter-nya @adearmando1, dikutip Sabtu (6/3).

Baca juga: Respon KLB Medan, AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri 

“Kalau pak Moeldoko tidak mundur dari KSP, itu seolah membenarkan tuduhan bahwa mastermind kudeta Partai Demokrat adalah Pak Jokowi,” sambung pegiat media sosial yang dikenal pendukung Jokowi itu.

Bukan hanya Ade Armando, pegiat media sosial Eko Kuntadhi yang sama-sama aktif di Cokro TV juga menganggap bahwa sebaiknya Moeldoko mundur dari istana dan fokus pada kisruh urusannya di Demokrat.

“Bijaknya kalau Pak Moeldoko lagi bertempur di Partai Demokrat, dia harus istirahat dari KSP dulu, deh. Konsentrasi saja dulu sama arena pertempurannya,” tulisnya di akun twitter @eko_kuntadhi pada Jumat (5/3).

Eko menjelaskan bahwa kisruh terkait Ketum di Partai Demokrat mungkin akan berbuntut panjang sebab SBY tidak akan menyerah begitu saja.

Sebaiknya kata dia, Moeldoko bertarung semestinya dengan SBY tanpa titel Kepala Staf Kepresidenan.

“Menteri atau setara Menteri merangkap Ketum Partai sih, nggak masalah. Toh ada contoh Pak Erlangga, Pak Prabowo. Hanya saja, pertarungan PD kayaknya agak panjang. SBY nggak akan nyerah begitu saja,” tulis Eko.

“Mestinya ini pertarungan Moeldoko vs SBY, bukan Kepala KSP Vs Mantan Presiden,” tambahnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC