Channel9.id-Sudan. Diskusi antara Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dengan para petinggi militer yang mengkudeta pemerintah telah mengalami perkembangan yang bagus, ujar seorang narasumber yang dekat dengan Hamdok pada hari Kamis lalu, Jumat (5/11/2021).
Narasumber kedua mengungkap kalau Sudan kemungkinan akan membuat dewan kedaulatan baru sebagai langkah pertama dari pihak militer yang akan membentuk institusi transisi baru.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berbicara dengan kepala militer Abdel Fattah al-Burhan pada hari Kamis dan mendesak dirinya untuk mengembalikan ketertiban konstitusional dan proses transisional.
Dalam panggilan telponnya dengan Menlu AS Antony Blinken pada hari Kamis, Burhan sepakat mengenai pentingnya mempercepat dibentuknya formasi kepemerintahan.
“Kedua kubu sepakat betapa pentingnya untuk menjaga jalan transisi menuju negara demokrasi, pentingnya untuk menyelesaikan struktur kepemerintahan transisional dan mempercepat dibentuknya formasi kepemerintahan,” ungkapnya.
Kementerian Luar Negeri Antony Blinken dalam seruannya untuk mendesak Burhan untuk membebaskan para tahanan politik yang ditangkap sejak kudeta dan “kembali ke diskusi yang mengembalikan Perdana Menteri Hamdok ke kantornya dan mengembalikan pemerintah kerakyatan di Sudan,” ujar Blinken.
PBB telah berusaha untuk memediasi kedua kubu di Sudan setelah pihak militernya melakukan kudeta dan menangkap tokoh-tokoh politik, juga menjadikan Hamdok tahanan rumah di rumahnya sendiri.
Utusan Khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, menyebutkan kalau diskusi itu telah mengeluarkan hasil rancangan kesepakatan yang berpotensi perihal kembalinya kepemerintahan dengan berbagi kekuatan, termasuk dikembalikannya Perdana Menteri ke jabatannya.
Namun ia mendesak adanya kesepakatan dalam beberapa hari mendatang, bukan minggu, sebelum kedua kubu semakin keras kepala.
Hamdok telah meminta dibebaskannya para tahanan dan dikembalikannya situasi Sudan menjadi normal sebelum adanya negosiasi lagi dengan pihak junta.
Otoritas tertinggi Sudan, Dewan Kedaulatan, telah dibubarkan oleh Burhan berasamaan dengan kabinet pimpinan rakyat.
Burhan, yang mengaku kalau ia berkomitmen untuk adanya transisi ke negara demokrasi dan diadakannya pemilu, menyebutkan setelah kudeta kalau Dewan Kedaulatan dan Kabinet baru akan ditunjuk.
Pada Kamis malam, stasiun televisi lokal melaporkan kalau Burhan telah memerintahkan dibebaskannya empat anggota kabinet sipil Hamdok dari tahanannya.
Empat menteri tersebut yaitu Hamza Baloul, Ali Jiddo, Hashim Hasabalrasoul dan Yousef Adam. Menteri dan politisi lainnya masih ada yang ditahan.
Para politisi yang ditangkap oleh junta dikabarkan terlibat perdebatan hebat sebelum militer melakukan kudeta.
Komite perlawanan, yang telah memimpin berlangsungnya unjuk rasa di Sudan semenjak terjadinya kudeta, menolak adanya negosiasi dan mendesak dikeluarkannya militer dari ranah politik.
(RAG)
