Connect with us

Hot Topic

Ditetapkan Tersangka, KPK Rilis Harta Kekayaan Angin Prayitno Aji

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji sudah ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pajak.

Angin diduga menerima uang miliaran dari 3 perusahaan, sehingga harta kekayaan Angin pun jadi sorotan publik.
Dalam catatan yang diunggah KPK melalui situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Angin meningkat miliaran rupiah sejak 2015.

Dalam laporan bertanggal 18 Juni 2015, Angin tercatat memiliki total harta senilai Rp13.010.549.049. Kekayaan itu terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp9.388.305.000. Kemudian Angin memiliki 3 unit mobil senilai Rp690.000.000. Mantan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu juga tercatat memiliki batu mulia, benda-benda seni, dan benda bergerak lain senilai Rp1.030.000.000.

Pada laporan tahun berikutnya tertanggal 16 Oktober 2016 kekayaan Angin tak berubah drastis. Kekayaannya bertambah menjadi Rp13.144.641.018.
Kekayaan Angin juga belum melonjak drastis dalam laporan LHKPN yang dipublikasikan 31 Maret 2018. Tercatat, kekayaan Angin mencapai Rp13.430.512.208.

Kekayaan Angin baru melonjak hingga sekitar Rp5 miliar pada 2018. Dalam laporan LHKPN tertanggal 29 Maret 2019, kekayaan Angin melonjak menjadi sekitar Rp18.517.052.482. Angka ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp14.712.163.000. Tanah dan bangunan ini terletak di dua lokasi di Jakarta Timur dan satu lokasi di Jakarta Selatan. Dalam laporan itu, jumlah mobil Angin masih tetap tiga unit senilai Rp430.000.000.

Baca juga: KPK Panggil Eks Pejabat Ditjen.Pajak Angin Prayitno Aji

Pada tahun tersebut, Angin tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp903.700.000. Ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp2.449.089.482.

Kekayaan Angin pada tahun 2019 bertambah, meskipun tidak signifikan. Dalam laporan LHKPN tertanggal 28 Februari 2020, Angin tercatat memiliki harta senilai Rp18.620.094.739. Harta ini berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur dan Selatan senilai Rp14.921.143.000. Sementara, nilai harta bergerak berupa mobil turun menjadi Rp364.400.000.

Meski demikian, harta bergerak lain Angin meningkat menjadi Rp1.093.750.000. Ia juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp2.217.501.739, serta harta lainnya senilai Rp23.300.000.

Angin bersama Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani diduga menerima suap dan gratifikasi dari PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin).

PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Angin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama lima orang lainnya yakni DR, RAR, AIM, VL dan AS.

Ia sudah diperiksa lembaga antirasuah pada Rabu (28/4) lalu sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Ditjen Pajak.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan Idulfitri Kamis 13 Mei 2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Keputusan itu merupakan hasil Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa 11 Mei 2021.

Kemenag melakukan pemantauan hilal di 88 titik di 34 provinsi. Dari 88 titik itu, tidak ada yang melaporkan melihat hilal.

“Oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal minus dan secara rukyat hilal tidak terlihat, maka penetapan 1 Syawal diistikmalkan (digenapkan 30 hari) sesuai dengan hasil sidang isbat tadi,” kata Yaqut.

“Ini sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idulfitri secara bersama-sama,” lanjutnya.

Sidang isbat didasarkan pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004. Dalam sidang Kemenag menggunakan dua metode, yaitu hisab (perhitungan) dan rukyat (melihat langsung). Kedua metode itu tidak dibenturkan, melainkan saling melengkapi satu sama lain.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Firli Bahuri Non Aktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menonaktifkan 75 pegawainya yang tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN.

Salah satu dari 75 orang tersebut adalah penyidik senior Novel Baswedan. Berdasarkan surat yang beredar, penonaktifan 75 pegawai KPK itu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Keputusan tersebut mengagetkan semua pihak karena sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengatakan tak akan menonaktifkan pegawai yang tak lulus tes.

Baca juga: BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Bagi KPK Beda dengan CPNS

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu seperti dilansir Antara. Berikut ini poin-poinnya: Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Setoran Kades dan Camat ke Bupati Nganjuk Kisaran Rp2 Juta – Rp50 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat diduga tidak hanya melakukan praktik jual beli jabatan. Novi juga menerima setoran dari hasil praktik jual beli jabatannya.

“Jadi untuk setorannya bervariasi ya, karena juga ada dari desa dia kumpulkan, kemudian setelah jadi kepala desa ada yang setor Rp2 juta, kemudian dikumpulkan naik ke atas, dari desa ke kecamatan,” kata Argo dalam konferensi pers, Selasa 11 Mei 2021.

Argo menjelaskan, setoran yang diberikan berbeda-beda dari kades hingga camat. Dengan kisaran dari Rp2 juta hingga Rp50 juta.

“Kemudian ada Rp15 juta juga ada, Rp50 juta juga ada, jadi bervariasi antara Rp2 juta sampai dengan Rp50 juta,” kata Argo.

Selain itu, Argo menyampaikan, pihaknya telah memeriksa 18 saksi terkait kasus ini. Usai pemeriksaan 18 saksi tersebut, polisi akan melakukan pemeriksaan tersangka dan melakukan gelar perkara. Kemudian kasus tersebut dinaikan statusnya ke penyidikan.

Baca juga: Polri Periksa 18 Saksi Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk

Adapun Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini. Penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC