Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan jika pelantikan kepala daerah, Bupati/Wali Kota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 berlangsung lancar,  tertib, dan mematuhi protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan di Jakarta, Jumat (26/02).

“Alhamdulillah hari ini, Jum’at 26 Februari 2021, sudah dilantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota hasil pilkada serentak 9 Desember 2020. Pelantikan terpantau berjalan dengan tertib, lancar dan mengikuti protokol kesehatan. Bapak Mendagri juga turut memantau jalannya pelantikan secara virtual,” ujarnya.

Baca juga: Terapkan Prokes Ketat, Kemendagri: Prosesi Pelantikan Bupati/Wali Kota Sesuai UU

Ia menambahkan, pelantikan kepala daerah tersebut, merupakan pelantikan kepala daerah secara serentak tahap pertama, yaitu kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada 17 Februari 2021.

“Untuk tahap awal ini diikuti oleh kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 17 Februari 2021, termasuk kepala daerah yang berdasarkan hasil keputusan sela MK, sidang gugatan PHPnya tidak dilanjutkan” kata Benni.

Diketahui, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 ini dilakukan secara serentak dan bertahap. Hal itu dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengamanatkan pelantikan dilaksanakan secara serentak.

“Memang, sesungguhnya  178 kabupaten/kota itu, masa jabatan kepala daerahnya berakhir di 17 Februari 2021, tapi karena kita mau melaksanakan pelantikan ini dengan semangat keserentakan, maka kita lakukan pada hari ini,” jelas Benni.

“Pelantikan kepala daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 ini dilakukan secara serentak. Semangatnya adalah keserentakan. Namun demikian, karena rentang waktu masa akhir jabatan kepala daerah ini tidak sama semua, maka akhirnya serentak itu kita lakukan bertahap,” sambungnya.

Selain dilaksanakan secara serentak dan bertahap, pelantikan kepala daerah juga dilaksanakan secara virtual, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat, pelaksanaan pelantikan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19.

“Sejak awal, Kementerian Dalam Negeri mengarahkan dan mendorong agar acara pelantikan dilakukan secara virtual, dan itupun dilakukan dengan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Channel9.id-Malang. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II beserta kantor BC di wilayah kerjanya melaksanakan pemusnahan serentak barang milik negara (BMN) secara virtual dan disiarkan langsung dari halaman kantor masing-masing, Selasa (26/2).

Dalam pemusnahan kali ini sekaligus diadakan konferensi pers bertajuk “Sinergi Pengamanan Penerimaan Cukai, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Perlindungan Masyarakat Melalui Pemusnahan Rokok Ilegal dan BMN Lainnya”.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II Oentarto Wibowo mengungkapkan total barang yang dimusnahkan adalah 2.973.010 batang rokok, 4.335 gram tembakau iris, 631 liter minuman keras, serta 1.458 paket barang kiriman pos ilegal.

Seperti di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang melakukan pemusnahan barang bukti ilegal senilai Rp 1,5 Miliar, Selasa (25/8). Barang-barang tersebut terdiri dari Barang Kena Cukai (BKC) Tembakau, BKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hingga barang kiriman pos yang berupa seks toys dan anak panah.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang, Latif Helmi menguraikan, barang ilegal tersebut didapat dari hasil Operasi Gempur 2020 yang dilaksanakan pada periode 6 Juli sampai 1 Agustus 2020 di wilayah Malang Raya.

Selain tembakau ilegal, barang kiriman pos yang terdiri dari sex toys , anak panah, senjata dan onderdil senjata api berjumlah 35 item juga turut dimusnahkan dalam kesempatan itu.

“Selama tahun 2020, kami telah memusnahkan 6 juta batang rokok, 12.546 bungkus rokok, BKC HTPL sebanyak 106 botol, BKC MMEA (minuman mengandung etil alkohol) sejumlah 12.546 liter dan barang kiriman pos sebanyak 162 item barang,” terang Latif.

“Total kerugian yang dialami negara dari barang illegal yang dimusnahkan saat ini setidaknya mencapai Rp 306 juta lebih,” tambahnya.

Terakhir, Latif menerangkan jika seluruh barang bukti yang diamankan hingga akhirnya dimusnahkan tersebut berasal dari wilayah Malang Raya.

“Ketika tiga syarat untuk dijadikan tersangka yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum terpenuhi, maka akan kami proses,” tutup Latif.

Sedangkan total kerugian negara dari barang ilegal sepanjang tahun 2020 setidaknya mencapai Rp 4,8 miliar.

Channel9.id-Jakarta. Vaksinasi Covid-19 untuk guru, tenaga pendidik, dan dosen dimulai pada Rabu (24/2). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan guru honorer juga mendapatkan vaksin demi menghindari terjadinya pembedaan status dalam dunia tenaga kependidikan. Mengingat, 5 juta tenaga pendidik baik guru maupun dosen mendapatkan prioritas vaksinasi pada tahap kedua.

“Jangan sampai terjadi pembedaan status. Karena, semua sama-sama langsung bertatap muka dengan masyarakat. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) harus akurat, jangan sampai ada yang tidak mendapatkan karena permasalahan administrasi,” ujar Hetifah dalam siaran pers, Sabtu (27/2).

Baca juga: Komisi X Minta Pemerintah Memprioritaskan Vaksinasi untuk Guru

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengharapkan, dengan mulai berjalannya vaksinasi maka belajar tatap muka bisa segera kembali berjalan secara normal. Karena, ungkap Hetifah, pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama setahun ini akibat dampak dari pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya kesenjangan.

Namun demikian, Hetifah mengingatkan kepada segenap guru, dosen dan tenaga kependidikan tetap menjalankan protokol kesehatan meski sudah mulai mendapatkan vaksin. Seperti, tuturnya, melalui sistem shift, jaga jarak meja, dan wajib untuk menggunakan masker bagi masyarakat luas.

Hetifah juga berharap, kepada segenap orangtua dan institusi pendidikan terus dapat berkolaborasi dalam mempersiapkan penerapan protokol kesehatan dalam beberapa bulan kedepan. Terakhir, ia menekankan seluruh stakeholder dapat terus memantau perkembangan untuk memutuskan langkah terbaik.

“Komisi X DPR RI mengingatkan kepada seluruh jajaran stakeholder untuk dapat terus melihat perkembangan. Kita lihat beberapa bulan kedepan, bagaimana efektivitas vaksin ini dalam menghambat penyebaran virus. Semoga semua berjalan lancer,” pungkas legislator dapil Kalimantan Timur itu.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan sebanyak 5 juta tenaga pendidik baik guru maupun dosen mendapatkan prioritas vaksinasi dalam tahap kedua. Harapannya, pada bulan Juli 2021 kegiatan belajar mengajar tatap muka sudah dapat berlangsung.

IG