Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA mengungkapkan, sejauh ini tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 sampai saat ini relatif kondusif dan terkendali. Safrizal yang juga Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 ini juga menyampaikan bahwa Pilkada ada mekanisme tersendiri.
“Ada KPU, Bawaslu, DKPP. Ada pengambil keputusan politik DPR RI (Komisi II) dan Pemerintah, posisi pemerintah memberikan dukungan, bantuan dan fasilitasi. Dimasa pandemi Covid-19 mekanismenya melalui Protokol Kesehatan Covid-19 yang tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus,” ujar Safrizal di Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (17/11).
Baca juga: Anies Bandingkan Kerumunan Rizieq Dengan Pilkada
Safrizal menuturkan, Kemendagri dalam hal ini terus secara intens melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahapan Pilkada melalui Rakor yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, penyelenggara Pemilu, dan daerah yang melaksanakan Pilkada beserta jajaran Forkopimdanya.
“Monev Pilkada melalui Rakor dihadiri dan melibatkan Menkopolhukam, Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, Polri, Perwakilan Jaksa Agung, Perwakilan BIN, seluruh KDH yang melaksanakan Pilkada, KPUD/Bawaslu Daerah yang melaksakan Pilkada beserta jajaran Forkopimda daerah yang melaksanakan Pilkada. Rakor ini bersifat intens bulanan langsung dipimpin Menkopolhukam, mingguan oleh Mendagri dan harian dilakukan oleh internal Kemendagri dibawah koordinasi Dirjen Bina Adwil,” jelasnya.
Rakor tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Rakor Monev Pilkada di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada untuk memastikan setiap tahapan Pilkada selalu berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19 sebagai salah satu upaya pencegahan.
“Rakor Pilkada juga telah dilaksanakan secara mandiri oleh Pemda masing-masing. Menurut Data Kemendagri per 8 November 2020, dari total 309 daerah yang melaksanakan Pilkada, 270 daerah sudah melaksanakan Rakor atau sebanyak 87 persen,”terang Safrizal.
Selain itu juga, Menkopolhukam, Mendagri, KPU dan Bawaslu telah melaksanakan Rakor dengan Para Sekjen partai politik dan mengingatkan seluruh jajaran partai politik di bawahnya untuk pedomani protokol kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada dan mengajak membagikan alat/pendukung protokol kesehatan, seperti masker, hand sanitizer, sabun, alat/mesin mencuci tangan dan sebagainya.
Lebih lanjut Safrizal menjelaskan, data pelanggaran kampanye, berdasarkan Data Bawaslu yang dirilis Per 31 Oktober 2020, dari total 13.646 kampanye tatap muka, ditemukan 306 pelanggaran protokol kesehatan (prokes).
Artinya, sambungnya, pasangan calon (paslon) yang melanggar prokes pada kampanye tatap muka sekitar 2,2% ini menunjukan dari persentase relatif kecil dan tahapan kampanye ini masih relatif terkendali.
Safrizal menjelaskan, ada kecenderungan perbandingan zonasi merah antara daerah yang melaksanakan Pilkada dan daerah yang tidak melaksanakan Pilkada.
Daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi, sedangkan di daerah yang tidak ada Pilkada, justru terjadi peningkatan.
“Jadi daerah yang ada Pilkada maupun tidak ada Pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan, saat aturan yang ada ditepati, ditaati dan dipatuhi kita yakin pelaksanaan Pilkada bisa berjalan lebih baik lagi,” tuturnya.
Safrizal pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan Pilkada yang pada saat ini pada tahapan kampanye untuk selalu berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19.
“Justru dengan Pilkada ini sebagai momentum perlawanan Covid-19, di daerah yang melaksakan Pilkada marak dan masif membagikan bahan kampanye berupa masker, hand sanitizer, sabun, alat/mesin mencici tangan bahkan tema debat para paslon memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19,” pungkasnya.
