Channel9.id – Jakarta. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan enam tim pelayanan ke tujuh kabupaten terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dilakukan untuk mengganti dokumen kependudukan warga yang hilang atau rusak pascagempa.
Enam tim tersebut bergerak selama empat hari, 24-27 Agustus 2026, ke Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pelayanan dilakukan secara jemput bola, termasuk di lokasi pengungsian.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian agar layanan administrasi kependudukan warga terdampak segera dipulihkan.
“Ini juga bagian dari respons pemerintah untuk memastikan warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan yang mereka butuhkan. Bagi warga yang kehilangan KTP-el, misalnya, dokumen tersebut bukan sekadar kartu identitas. Ia dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan publik, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga keperluan administrasi lainnya,” kata Teguh di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (24/8/2026).
Tim Dukcapil tak hanya membawa personel, tetapi juga perangkat perekaman dan pencetakan KTP-el serta bahan habis pakai. Dengan begitu, layanan dapat diberikan langsung di lokasi terdampak.
Di Nagekeo, pelayanan dipusatkan di Posko Gereja Aeramo. Sementara di Ngada, tim membuka layanan di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung. Pelayanan di dua kabupaten tersebut dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar.
Untuk menjangkau dua wilayah sekaligus, tim membawa dua set alat rekam dan dua set alat cetak KTP-el. Dukungan bahan pelayanan juga diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda).
Sementara itu, tim yang dipimpin Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam diterjunkan ke Manggarai Barat. Tim membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el serta menyerahkan bahan dan peralatan untuk mendukung pelayanan Pemda.
Pola serupa dilakukan di Manggarai, Manggarai Timur, Ende, dan Sikka. Tim pusat membawa perangkat pelayanan sekaligus memberikan dukungan peralatan dan bahan kepada Dukcapil daerah agar pelayanan dapat terus berjalan setelah masa tanggap darurat.
Di Manggarai Timur, tim dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom. Sementara di Ende, pelayanan dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Erliani Budi Lestari. Adapun pelayanan di Sikka dikoordinasikan Plh Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ahmad Ridwan.
Teguh mengatakan strategi pelayanan kali ini diarahkan untuk mendatangi warga, terutama karena banyak warga masih berada di pengungsian dan tidak dapat mengakses kantor pelayanan.
“Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan,” ujarnya.
Menurut Teguh, pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan perbaikan rumah, jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Dokumen kependudukan warga juga perlu segera dipulihkan agar masyarakat tetap dapat mengakses berbagai layanan dan hak administratifnya.
Melalui gerakan jemput bola tersebut, Dukcapil berharap layanan administrasi kependudukan tetap berjalan di tengah masa tanggap darurat dan Pemda memiliki dukungan yang cukup untuk melanjutkan pelayanan secara mandiri.
Baca juga: Mendagri dan Menteri PKP Bahas Penanganan Rumah Warga Terdampak Gempa NTT
