Connect with us

Opini

Gagal Fokus Anggaran Penanganan Pandemi

Published

on

Oleh: Gede Sandra*

Channel9.id-Jakarta. Kebijakan anggaran pemerintah telah gagal fokus dalam penanganan pandemi. Baik dalam hal serapan anggaran, maupun dalam hal alokasi anggaran.

Dalam paparan APBN Kita tanggal 21 Juli 2021, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi Belanja Negara secara umum sudah mencapai 42,5 persen atau sebesar Rp 1.170 triliun.

Dari jumlah tersebut, anggaran untuk penanganan kesehatan hanya terealisasi 25,2 persen atau sebesar Rp 54,1 triliun (dari total rencana Rp 214,9 triliun). Sangat tragis! Serapan anggaran pada sektor kesehatan, sektor yang paling harus didahulukan saat ini, malah paling rendah di antara sektor lainnya di bawah anggaran PEN.

Baca juga: Kelebihan Bayar Bunga Utang Kerugian Negara 

Di bawah program PEN, realisasi anggaran Insentif Usaha sudah 71 persen (Rp 45 triliun), anggaran Program Prioritas 37 persen (Rp 44,4 triliun), anggaran Perlindungan Sosial 43% (Rp 82 triliun), dan anggaran Dukungan UMKM dan Korporasi 37,7 persen (Rp 44,4 triliun).

Berdasarkan besaran, serapan anggaran untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 54,1 juga hampir dikalahkan oleh serapan anggaran belanja infrastruktur Kementerian PUPR yang sudah mencapai Rp 53 triliun (serapan 38 persen).

Melihat realita ini, tampak pemerintah mengalami gagal fokus mendahulukan sektor kesehatan. Wajar bila saat ini banyak kasus tenaga kesehatan di berbagai daerah mengeluh karena telat dibayar pemerintah.

Ini sungguh mengecewakan. Para tenaga kesehatan yang seharusnya diprioritaskan dalam aspek serapan anggaran, malah seperti dianaktirikan. Anak kandung pemerintah tetaplah program infrastruktur dan program ekonomi lainnya.

Pemerintah sendiri yang mengakui (APBN Kita Juni 2021), bahwa terjadi pertumbuhan yang pesat dalam kinerja realisasi belanja modal. Realisasi hingga akhir Mei 2021 saja sudah Rp 59,3 triliun atau tumbuh 120 persen dari tahun lalu. Pertumbuhan pesat dalam belanja modal ini menurut pemerintah dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Selain soal serapan/realisasi anggaran, gagal fokus juga terjadi dalam hal alokasi anggaran. Terutama bila dibandingkan antara rencana alokasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Anggaran perlindungan sosial turun tapi anggaran infrastruktur melonjak.

Anggaran untuk perlindungan sosial tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 187,8 triliun. Ini lebih rendah dari realisasi anggaran perlindungan sosial yang terealisasi (audited) tahun 2020 sebesar Rp 230 triliun.

Tapi pada saat bersamaan anggaran infrastruktur untuk tahun 2021 malah melonjak ke Rp 417 triliun, naik 48 persen dari tahun sebelumnya (Rp 281 triliun). Tidak masuk akal pemerintah masih berharap membangun infrastruktur di saat penambahan kasus harian Covid-19 masih sangat tinggi. Saat ini penambahan kasus harian masih di kisaran 30 ribu hingga 50 ribu dan kematian harian rata- rata di atas 1.000-an jiwa.

Pandemi masih belum selesai, masih sangat banyak masyarakat yang memerlukan penanganan pemerintah. Tapi kita tahu pemerintah menghindari tanggung jawab ini. Akibatnya tentu masyarakat marah.

Kemarahan masyarakat di era PPKM darurat ini terjadi disebabkan pemerintah tidak benar-benar melaksanakan UU Karantina Kesehatan No 6/2018. Masyarakat dipaksa melakukan karantina, disuruh diam di rumah, tapi selama proses karantina tersebut tidak dibantu pemerintah. Wajar bila suara masyarakat ada yang memplesetkan PPKM singkatannya menjadi “Pelan Pelan Kami Mati”.

Pemerintah pusat lah yang seharusnya paling bertanggung jawab atas keselamatan warganya selama karantina, karena di UU Karantina Kesehatan, pada pasal 52 ayat (1) disebutkan:

“Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”

Sehingga bila benar-benar ingin dikatakan fokus penanganan Pandemi, pemerintah seharusnya melaksanakan amanat UU Karantina Kesehatan. Segera membiayai masyarakat yang terdampak.

Jangan lagi pemerintah bilang tidak ada dana. Sederhana: tunda alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur, dan alihkan untuk membiayai amanat pasal 52 ayat (1) dari UU Karantina Kesehatan tersebut.

*Ekonom Universitas Bung Karno

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Kerajaan dan Kemiskinan di Pandeglang

Published

on

By

Oleh: Iman Zanatul Haeri

Channel9.id – Jakarta. Beberapa hari ini saya mencoba untuk tidak berkomentar setelah viral kerajaan Anglingdarma di kampung halaman. Masalah utamanya karena yang disebut Baginda Jamaludin Firdaus merupakan orang yang dekat dengan keluarga saya.

Sejak kecil, kami biasa menyebutnya ‘Mama’ Jamaludin. Memang belakangan ‘mama Jamaludin’ gencar melakukan pembangunan rumah bagi orang miskin, terjadi pergeseran penyebutan ‘baginda.’ Saya sendiri sempat kaget. Tapi itu cuma penyebutan saja, pada praktiknya ya…tidak ada yang berbeda bagi kami.

Bahkan untuk memberitahu secara langsung wafatnya bapak dan kemudian menyusul ibu, saya datang ke rumahnya untuk memberitahu tentang agenda acara tujuhnya dan sampai empat puluhnya.

Bagi saya pribadi, saya punya pengalaman personal. Sempat beberapa minggu ‘mondok’ disana. Saya kira lokasi ‘Angling Dharma’ sejak awal adalah pondok pesantren. Disana selama waktu yang singkat saya memandikan kuda milik, yang sekarang disebut ‘baginda.’

Agaknya, tentu berbeda dengan Sunda Empire dan kerajaan-kerajaan lain yang bermotifkan penipuan. Selama ini hubungan orang tua saya dengan ‘baginda (kita sepakati penyebutan ini agar sesuai dengan label publik) selayaknya hubungan kyai dan masyarakat biasa. Pada level yang paling mendesak hanya sekedar meminta doa alakadar.

Soal apakah itu kerajaan dan lain sebagainya, saya kira hanya perlu dilihat dari sisi hukum positif. Toh tidak ada penipuan dan motif kriminal lainnya. Mengaku raja, meminta iuran atau mengedarkan uang. Tidak kan?

Buktinya, polisi saja tidak bisa menemukan unsur-unsur kriminal. Namun ketika Polisi terlibat dalam hal seperti ini, kita menjadi prihatin; mengapa orang yang suka menolong justru harus begitu patut dicurigai sedemikian rupa?

Apa yang dilakukan? Yang dilakukan mama Jamaludin adalah justru kewajiban pejabat daerah yang seharusnya mensejahterakan masyarakatnya. Yakni menolong orang miskin. Saya sudah jauh-jauh hari membicarakan ini, ‘Baginda ‘mama’ Jamaludin menyatakan ia hanya punya niat saja untuk membantu, rezeki datang begitu saja.

Jika simbol-simbol kerajaan begitu mengganggu, berarti anda tidak tahu apa-apa. Saya heran, di wilayah Mandalawangi dan sekitarnya, ‘Baginda Anglingdharma’ sudah terkenal. Selama ini tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib. Ia, katakanlah, hanya kyai nyentrik.

Jika datang ke rumah, saya sering mendengarkan cerita-ceritanya tentang hal-hal gaib dan tidak masuk akal. Tapi itu adalah hiburan bagi keluarga kami. Selama puluhan tahun mengenal ‘Baginda AnglingDharma’ , tidak pernah ada ritual-ritual khusus, iuran macam-macam atau kewajiban untuk registrasi dan lainnya.

Jangan Lupa

Oleh sebab itu saya justru heran, bisa-bisanya Bupati Pandeglang tidak mengenal mama Jamaludin. Pengacara kondang di Banten, alumni Kontras, Raden Elang Mulyana yang tinggalnya di Menes saja, mengetahui dan sering mampir ke rumah ‘Anglingdharma.’

Nah pejabat yang kagetan, tidak mengetahui keterkenalan Mama Jamaludin Baginda kerajaan Anglingdharma, justru patut dipertanyakan kedekatannya dengan masyarakat.

Artinya rumah ‘Anglingdharma’ adalah situs kebudayaan lokal, Tidak mengganggu bahkan membantu rakyat Miskin. Makanya, komentar ‘halu’ dari bupati kepada Anglingdarma dan pengikutnya, merupakan ekspresi kepanikan, karena dengan demikian publik mempertanyakan, dimana fungsi Pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan?

Justu kerajaan sesungguhnya adalah Bupati Pandeglang itu sendiri. Anda sebaiknya googling, siapa suaminya, siapa anaknya dan apa yang mereka lakukan. Itulah dinasti yang sesungguhnya.

Puluhan tahun, kota kelahiran kami ini hanya maju di Instagram. Jika melihat instagram bupati dan koneksi media yang terafiliasi dengannya, Pandeglang seolah-olah sedang mengalami kemajuan pesat. Padahal yang hebat cuma editing videonya saja.

Karena setiap saya pulang kampung, jangankan lokasi wisata yang diagung-agungkan, rumah saya sendiri yang jaraknya 200 meter dari kantor bupati jalannya rusak parah dan sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki.

Jadi, kasus anglingdharma ini sebaiknya dilihat dalam konteks Saminisme, atau ratu adil. Untungnya sampai hari ini tidak ditemukan terdapat ritual yang menyimpang dari aturan umum. Namun, ini menunjukan bahwa ‘Baginda Anglingdharma’ tidak mengambil keuntungan pribadi.

Penggunaan kata kerajaan boleh jadi bukan merujuk pada sikap nyentriknya, tapi memanggil kesadaran warga Pandeglang bahwa ada yang lebih berbahaya dari kerajaan Anglingdhrama yang tidak pernah melanggar hukum dan selalu membantu orang miskin dengan membangun rumah yang layak untuk mereka.

Anglingdharma bukan kerajaan yang berbahaya, kerajaan yang lebih berbahaya adalah dinasti dalam balut organisasi modern. Menginjeksi demokrasi dengan sistem kekerabatan. Membuat media palsu yang tidak mencerminkan keadaan masyarakat.

Penasaran dengan kondisi masyarakat Pandeglang? Sesekali berwisatalah pada data BPS. Anda akan menemukan lebih banyak alasan mengapa orang lebih percaya kerajaan Anglingdharma daripada kerajaan dinasti berbalut organisasi modern yang memanfaatkan otonomi daerah untuk membangun kerajaan-kerajaan baru.

Penulis adalah Guru Sejarah di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah Ciganjur

 

Continue Reading

Opini

Menuntut Bapepam-LK untuk Menghentikan Perdagangan saham PT Sentul City

Published

on

By

Menuntut Bapepam-LK untuk Menghentikan Perdagangan saham PT Sentul City

Oleh: DR. Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Saya ucapkan terimakasih dan bangga kepada Prodem atas undangan ini, terutama Bung Ketua Iwan Sumule dan kawan-kawan. Bangga karena Prodem secara berani memperjuangkan demokrasi dan melawan pemerintahan otoriter sejak zaman Orba. Bangga karena hari ini, ditengah demokrasi yang berjalan mundur dan sikap semakin otoriter, Prodem konsisten dan berani berpihak kepada rakyat dan melawan patgulipat eks-Napi Pemilik Sentul City yang memelihara oknum pejabat dan preman-preman untuk menggusur tanah rakyat. Motto Prodem “Demokrasi harus sampai ke piring-piring Rakyat” sangatlah tepat !!

Sebagai Penasehat Fraksi ABRI dan DPR pada tahun 1995, saya terlibat dalam pembahasan dan perbaikan UU Pasar Modal 1995.

Prinsip-prinsip utama pasar modal nyaris sama di seluruh dunia: transparansi, akuntabilitas dan tata kelola (governance) adalah prasyarat untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Disamping itu, di banyak bursa, prinsip2 Hak Asasi Manusia menjadi indikator penting.

Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi manusia. Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab dari pelanggaran hak-hak asasi manusia, benturan, dan kekerasan terhadap rakyat.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM tersebut juga terjadi di Indonesia. Menurut Komisi Agraria (KPA), di tahun 2019 terjadi 279 konflik agraria seluas 734.239 hektar yang berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga. Selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan properti.

Di sektor properti, terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman2 dan buldozer. Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang.

Sentul City dan anak perusahaannya menggunakan preman untuk mengintimidasi rakyat agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar, Rp30.000-Rp50.000/m2. Contoh, Pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman dibawah Sentul City melalui anak perusahaannya, PT Dayu Bahtera Kurnia.

Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat-menyurat terhadap tanah rakyat, termasuk Pesantren Tahfidzul Qur’an dipagari paksa dengan kawat berduri:

Perusahaan-perusahaan pelanggar HAM kehilangan akuntabilitas, transparansi dan tata-kelola, dan telah melanggar prinsip-prinsip pasar modal. David Kreitmeir, Nathan Lane, dan Paul A. Raschky dari University of Oxford dan Monash University, dalam penelitian tentang dampak dari laporan pelanggaran HAM terhadap harga saham perusahaan publik. Hasilnya, dampak dari kasus pelanggaran HAM sangat besar terhadap jatuhnya harga saham perusahaan tersebut (link: SocArXiv Papers | The Value of Names – Civil Society, Information, and Governing Multinationals on the Global Periphery (osf.io) ).

Selain soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum ‘clean and clear’. Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi “penipuan” dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini. Sehingga Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya:

“Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.”

Pentingnya Status Tanah Clear and Clean untuk Penilaian Real Property Dalam Rangka Pemindahtanganan:

1. Tata Kelola Perusahaan – Good Corporate Governance
https://www.idx.co.id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/

2. Tanah Clean and Clear untuk Evaluasi Properti
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/10264/Pentingnya-Status-Tanah-Clear-and-Clean-untuk-Penilaian-Real-Property-Dalam-Rangka-Pemindahtanganan.html

Atas dasar inilah kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal.

Kami menuntut Pasal Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan !

Catatan:

Pengusaha berani kurang ajar karena Yang Kuasa tidak bela rakyat !. Perlu dicatat bahwa
“Jual beli tanah itu wajar asal harga market price dan kedua pihak setuju”. Yang sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-puraa ndak dilihat. Itu perampokan hak rakyat yg mempercepat proses pemiskinan struktural.

Dalam kasus Sentul City, pemiliknya Swi Teng di zaman Orba sangat kuat karena menjilat Tommy Soeharto dan Bambang Soeharto, sehingga berhasil menguasai puluhan ribu hektar tanah milik PN Perkebunan, termasuk calon ibukota baru Jonggol. Setelah Orba, Swi Teng di penjara karena kasus penyogokkan Bupati Bogor dihukum 5 tahun, didiskount jadi 2,5 tahun oleh KPK. Belakangan ini ex Napi Swi Teng semakin berani dan kurang ajar karena mendapatkan “Protektor Baru”. Inilah model pat-gulipat Oligarki (Cukong) dengan oknum Pejabat yang merugikan rakyat.

*Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Continue Reading

Opini

Kasus Lily Pintauli, Komitmen Dewas KPK Diragukan

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Surat balasan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 September 2021, diketahui bahwa Dewas telah berhasil menemukan cukup bukti termasuk delik pidana yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPK, Lili Pintauli. Namun, anehnya Dewas berdalih dalam surat jawabannya untuk tidak mau melaporkan ke penegak hukum lantaran bukan menjadi kewenangannya.

Untuk itu, komitmen Dewas diragukan karena seolah melakukan pembiaran karena tidak membuat kasus ini tuntas dan terang serta kurang mampu menjaga kinerja komisioner KPK.

Demi menjaga nama baik kualitas dan integritas KPK, semestinya Dewas lah yang langsung otomatis melaporkan pidananya. Jika Dewas telah menemukan peristiwa pidana dalam pemeriksaan kepada kepolisian, Dewas melempar tak perlu melempar kepada pihak lain atau melakukan tindakan yang terkesan menghindar.

Dewas berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau bertentangan maupun pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang KPK.

Semestinya Dewas dengan tugasnya dan filosofi kedudukan Dewas dalam UU KPK berani dan bersikap tegas. Apabila dalam pemeriksaan Dewas ditemukan pelanggaran dalam UU KPK apalagi ada unsur pidana, maka Dewas melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga fungsi Dewas benar optimal, sebagaimana maksud dari tujuan perubahan UU KPK .

Penerapan putusan Dewas sangat menunjang pelaksanaan kinerja KPK dan menunjukkan pemeriksaan Dewas bukan sekedar pemeriksaan yang sifatnya aksesoris belaka, karena tidak besar manfaatnya.

Ilustrasinya, terjadi pembunuhan dalam sebuah keluarga, pelakunya sudah terlihat dan bahkan sudah ditanyai oleh anggota keluarga dan memang benar pelaku membunuh, selanjutnya otomatis mau di follow up dilaporkan.
Pertanyaannya, kenapa menyuruh keluarga lain atau orang lain yang melapor, padahal faktanya adalah saksi merupakan keluarga yang melihat dan telah mendengarkan keterangan pelaku tadi. Semestinya anggota keluarga yang menanyai pelaku tadilah yang lebih tepat melapor ke penegak hukum.

Jadi sikap Dewas ini aneh. Dewas melalui pemeriksaannya sudah menyatakan ada perbuatan pidana namun tidak mau melaporkan. Ini kan namanya Dewas menyimpangi tugasnya, merintangi untuk meluruskan kinerja pimpinan KPK yang melakukan tindakan terlarang, dan telah dinyatakan pula bersalah memenuhi unsur pidana.

Jika begini kedudukan dewan Pengawas patut diragukan, malah sikap Dewas dalam surat balasan Dewas seolah terkesan membiarkan dan membela pelaku komisioner KPK yang sudah melakukan tindak pidana.

Jadi melaporkan pidana ini adalah bagian yang otomatis dari tugas Dewas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dan ini bagian rangkaian tugas dari evaluasi kinerja pimpinan KPK, bila ada ditemukan pidananya maka otomatis Dewas melaporkan.

Alasan tidak ada dalam kewenangan atau dalam UU KPK ini adalah hal yang dicari cari. Apalagi Ketua Dewas sering kali mengeluarkan pernyataan di hadapan publik soal ketiadaan dalam UU tidak jadi alasan bagi Dewas. Selalu ada kesepakatan dengan pimpinan KPK lantaran memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja KPK yang lebih baik.

Begitupun semestinya Ketua Dewas dengan melaporkan salah satu komisioner KPK yang perbuatannya telah memenuhi unsur pidana guna memperbaiki organ komisioner KPK agar lebih berintegritas dan berkualitas.

BIla Dewas bekerja setengah setengah begini, jangan salahkan kalau ada pikiran liar dari masyarakat, yang beranggapan Dewas seolah-olah ada maksud tersembunyi untuk tidak menindaklanjuti dalam hal ini tidak melaporkan secara pidana. Atau bahkan di duga ini akal-akalan untuk menghindar dari Dewas atau kelompok yang super power untuk melindungi kelompok tertentu dalam jajaran pimpinan komisoner KPK.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).

Continue Reading

HOT TOPIC