Connect with us

Hot Topic

Gempa Sulbar, BNPB Laporkan 84 Orang Meninggal

Published

on

BNPB Laporkan 84 Orang Meninggal Akibat Gempa Sulawesi Barat

Channel9.id – Jakarta. Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 84 orang meninggal dunia akibat gempa M 6,2 yang terjadi di Sulawesi Barat pada Jumat 15 Januari 2021.

“Berdasarkan data per 18 Januari 2021 pukul 14.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB atau 02.28 waktu setempat di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 84 orang, dengan rincian 73 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene,” tulis BNPB, Senin 18 Januari 2021.

Baca juga : Polda Sulbar Perintahkan 4 Kapolres Kawal Distribusi Bantuan Logistik ke Lokasi Gempa

Selain itu, tercatat 679 orang luka ringan serta terdapat 253 orang mengalami luka berat, yaitu 189 orang luka berat di Kabupaten Mamuju dan 64 orang luka berat di Kabupaten Majene.

Pusdalops BNPB juga melaporkan sebanyak 19.435 orang pascagempa M6,2, antara lain 4.421 orang mengungsi di Kabupaten Majene dan 15.014 orang mengungsi di Kabupaten Mamuju.

BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju serta Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI – Polri, Basarnas serta relawan maupun instansi lainnya dalam proses evakuasi masyarakat terdampak.

Kondisi mutakhir saat ini jaringan listrik yang terdapat pada dua kabupaten terdampak telah berangsur normal. Adapun jalur Majene – Mamuju yang terputus akibat longsor, tepatnya di Dusun Belalan, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene saat ini telah dapat dilalui.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kapolri Bertemu LDII, Bahas Dai Kamtibmas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jalan Tentara, Jakarta Selatan, Selasa 9 Maret 2021.

Listyo menyampaikan, Polri dan LDII membahas pentingnya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Dalam hal ini, Dai bisa berperan menyampaikan pesan yang damai dan sejuk demi terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Bagaimana Dai kamtibmas ini diberdayakan. Misalnya pimpinan LDII menyampaikan pesan Kamtibmas ke umatnya,” kata Listyo di kantor pusat LDII di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 9 Maret 2021.

Menurut Listyo, polarisasi akibat Pilpres dan Pilkada hingga saat ini masih ada di tengah masyarakat.

Karena itu, penguatan moderasi beragama dinilai penting dilakukan. Terlebih, persatuan sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19.

“Pendekatan moderasi beragama untuk menekan polarisasi di tengah masyarakat,” ujar Listyo.

Listyo juga mengajak LDII membantu menekan penularan Covid-19 dengan memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat.

“Menyampaikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait menegakan protokol kesehatan hingga memberikan pemahaman kepada umat tentang program vaksinasi nasional,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Doni Monardo Dorong Revisi UU Kekarantinaan Kesehatan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendorong adanya revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurut Doni, beberapa aturan di dalam UU tentang Kekarantinaan Kesehatan perlu direvisi supaya penanganan wabah penyakit bisa lebih efektif. Revisi ini juga memudahkan Indonesia jika kembali mengalami wabah atau bencana nonalam.

“Alangkah baiknya apabila semua ikut memikirkan, bagaimana undang-undang tentang kekarantina kesehatan ini bisa disempurnakan,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang disiarkan di YouTube, Selasa 9 Maret 2021.

Menurut Doni, salah satu aturan yang perlu direvisi yakni mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan warga saat karantina wilayah diterapkan.

Lantaran, pemerintah pusat tentu kesulitan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kebutuhan dasar itu makan minum dan beberapa lainnya, kemudian pemerintah diwajibkan untuk membiayai hewan peliharaan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.

Aturan lain yang perlu direvisi tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Siapa berbuat apa, kewenangan pemerintah pusat dari sumber anggaran, daerah seperti apa,” ujar Doni.

Doni mengaku kerap kesulitan berkoordinasi dengan lembaga lain. Sebab, ego sektoral hingga ego daerah kerap terjadi.

“Karena itu, kalau ada penyempurnaan dari payung hukum yang paling tinggi (yakni) undang-undang, maka pemerintah pusat dan daerah pasti akan lebih baik lagi dalam mengelola setiap bencana termasuk bencana nonalam ini,” kata Doni.

Doni pun mengajak semua pihak untuk memberikan masukan dalam revisi UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Doni, revisi aturan itu membuat pemerintah tidak gagap menangani wabah.

“Kalau ini bisa disempurnakan, yang akan datang ketika ada kasus seperti ini, tidak gagap lagi,” ujar Doni.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Korupsi Pengadaan Tanah DKI, KPK Geledah di Lokasi Berbeda

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Penyidik KPK pun langsung melakukan penggeledahan di beberapa dilakukan di lokasi berbeda di wilayah DKI Jakarta, yaitu Kantor PT Adonara Propertindo, Gedung Sarana Jaya, dan rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan dilakukan guna mencari bukti terkait perkara tersebut.

“Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan dugaan TPK pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019,” kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa (9/3).

“Dari beberapa lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengamati salah satu produk yang dipamerkan dalam peluncuran program PaDi UMKM, Bela Pengadaan dan Laman UKM di Plaza Mandiri, Jakarta

Dia mengatakan, bukti-bukti tersebut akan divalidasi dan diverifikasi. Dia mengatakan, temuan dokumen tersebut akan segera dilakukan penyitaan untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud.

KPK, Ali menegaskan, menangani setiap perkara tentu karena atas dasar adanya kecukupan alat bukti. Dia mengatakan, hal itu dilakukan sebagaimana ketentuan aturan hukum yang berlaku.

“Kami mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi setiap prosesnya,” katanya.

Seperti diketahui, KPK mengatakan melakukan penyidikan soal dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Cipayung, Jakarta Timur. Namun, Ali mengatakan kalau KPK saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya menyusul kebijakan pimpinan.

“Saat ini tim penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu. Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya,” katanya.

Kasus yang diusut KPK adalah pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di markup, salah satunya yakni pembelian tanah seluas 41.921 m2 yang berada di kawasan Munjul, Pondok Ranggon.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Dia diberhentikan sementara menyusul dugaan perkara korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC