Connect with us

Hot Topic

Gerindra: Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Published

on

Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Channel9.id-Bandung. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran tatap muka yang dimulai berlangsung hari-hari ini. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani dalam Forum Group Discusion yang di SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).

Muzani menyampaikan di awal Pemerintahan Keduanya, Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berjanji meningkatkan sumber daya manusia. Namun, persoalan Covid-19 yang menimpa negeri kita dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi. Padahal pendidikan adalah cara untuk paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Baca juga: Jokowi Sebut Pembelajaran Tatap Muka Mulai September

Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk pendidikan. “Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyainya,” tambah Muzani karena semua dilakukan cara daring dan online.

Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet. “Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan,” ujarnya.

Kualitas SDM kita pada akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia.

Aspek keimanan, ketaqwaan dan ahlak seperti yang tertuang dalam UUD 1945, dari tujuan pendidikan kita bila hanya dilakukan dengan cara daring akan sulit tercapai, hal itu karena persoalan pendidikan kita yang begitu kompleks.

Karena itu Ahmad Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra menyambut baik rencana pengangkatan satu juga guru honor menjadi pegawai PPPK. Hal itu menurut Muzani, dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.

Lagi-lagi persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK. Karena itu Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes. “Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes,” kata Muzani dalam sambutan FGD seputar pendidikan di SMA Darul Hikam Bandung.

Menurutnya, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honor seadanya mereka menjalani profesi itu dengan keiklasan dan kesungguhan bahkan di daerah-daerah terpencil. Meskipun perhatian negara kepada mereka amatlah minim.

Kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan. “Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka,” ujar Muzani.

Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia.

FGD dengan tema “Pola Pendidikan Pasca Covid-19” ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) M. Taufik Hidayat, serta para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan lainnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

BI Tahan Suku Bunga Acuan 3,5%

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%. Keputusan ditetapkan sebagai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 Oktober 2021.

Selain itu, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan, keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, dan memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indoensia pada 18 dan 19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 day reverse repo rate sebesar 3,5 persen,” kata Perry dalam konferensi pers pengumuman RDG Oktober 2021 secara virtual, Selasa (19/10).

Baca juga: BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 3,5 Persen 

Perry menjelaskan, keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah perkiraan inflasi yang rendah, dan juga upaya mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, ada beberapa indikator yang mendorong penahanan suku bunga acuan. Pertama, neraca pembayaran yang menunjukan kondisi kinerja yang baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi nasional. Kinerja transaksi berjalan diproyeksi bakal terus membaik, selaras dengan surplus neraca perdagangan yang berlanjut.

Pada September 2021, sambung Perr, Indonesia kembali membukukan surplus neraca perdagangan sebesar 4,37 miliar dollar AS. Selain itu, arus modal asing masih mengalir ke Indonesia hingga Oktober. Bank sentral mencatat, net inflows sebesar 0,2 miliar dollar AS dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021.

Kedua, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 meningkat menjadi sebesar 146,9 miliar dollar AS atau setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Ketiga, BI mencatat pergerakan nilai tukar rupiah relatif terkendali. Ini terefleksikan dengan penguatan nilai tukar rupiah pada 18 Oktober 2021 sebesar 1,44 persen secara point to point dan 0,33 persen secara rerata dibandingkan posisi akhir Agustus 2021.

“Penguatan nilai tukar rupiah, didorong dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing dengan persepsi positif perekonomian domestik, menariknya imbal hasil domestik, terjaganya imbal hasil valas domestik, dan langkah-langkah yang ditempuh Bank Indonesia,” beber Perry.

Terakhir, BI menilai indeks harga konsumen (IHK) tetap terkendali. Tercatat pada September 2021 terjadi deflasi sebesar 0,04 persen secara month to month dan 1,6 persen secara year on year.

Continue Reading

Hot Topic

Polda Jatim Ungkap Penyelundupan 6 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia

Published

on

By

Polda Jatim Ungkap Penyelundupan 6 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia

Channel9.id – Jakarta. Ditresnarkoba Polda Jawa Timur dan Bea Cukai Jawa Timur berhasil mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat enam kilogram dari Malaysia.

Dalam kasus ini, aparat menangkap dua orang kurir yang merupakan jaringan Madura.

“Kedua tersangka yang ditangkap adalah warga Dusun Karang Kokap, Kelurahan Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember berinisial LK dan ZN,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko, Selasa 19 Oktober 2021.

Gator menyampaikan, pengungkapan itu bermula dari informasi bea cukai bahwa ada paket yang dicurigai dan diduga narkotika.

Baca juga: Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 45 Kg Sabu Asal Malaysia

Kemudian, aparat melakukan penyelidikan dan pengembangan di lapangan dan berhasil menangkap dua tersangka. Di saat itu pula, tim mengamankan sabu-sabu seberat enam kilogram.

“Kedua tersangka mengaku, barang haram ini berasal dari Malaysia, namun ini jaringan Sokobanah Madura,” ujarnya.

Kabag Binaops Ditresnarkoba Polda Jatim AKBP Samsul Makali menjelaskan keduanya mengaku melakukan pengiriman sabu-sabu sebanyak dua kali. Rencananya, narkotuka itu akan dikirim ke Madura dan Jember.

“Untuk satu kilogram sabu-sabu yang dikirim, tersangka mendapat Rp1 juta,” katanya.

Dari pengakuan dua kurir ini, juga didapat nama baru berinisial SY yang diduga sebagai bandar narkotika. Kedua tersangka LK dan ZN mengatakan mendapatkan sabu-sabu dari tangan SY yang sekarang sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tersangka LK dan ZN dijerat Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 122 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana minimal enam tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Published

on

By

Anggota DPR: Telegram Kapolri Harus Dijalankan Jajaran Kepolisian

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menilai, instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telegram yang menindak tegas anggota saat melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan pada masyarakat, harus dijalankan jajaran kepolisian hingga tingkat bawah.

“Kita patut apresiasi langkah Kapolri, semoga di bawah komando beliau, Polri dapat terus berubah secara bertahap, semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dicintai masyarakat,” kata Andi dalam keterangan resmi, Selasa 19 Oktober 2021.

Langkah Kapolri tersebut merupakan upaya mencegah aparat kepolisian untuk bertindak berlebihan kepada masyarakat dengan melakukan kekerasan.

Andi Rio berharap instruksi Kapolri tersebut dapat diimplementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran institusi polri di bawah, jangan sampai petunjuk dan arahan tersebut hanya sekedar dibaca dan dipelajari tanpa direalisasikan para personel Polri.

Baca juga: Lemkapi: Telegram Kapolri Perkuat Pengawasan Polisi Saat Bertugas di Lapangan

“Mari jadikan kesalahan yang terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi di Polri. Jadikan kritik masyarakat yang membangun sebagai semangat dan bukti bahwa institusi Polri menjadi perhatian dan dicintai masyarakat,” ujarnya.

Andi Rio juga mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dapat terus melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada anggota Polri secara berkala.

Hal itu menurut dia untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin secara kode etik maupun pidana oleh anggota Polri di tengah masyarakat saat menjalankan tugasnya.

“Jangan ada lagi anggota Polri di tengah masyarakat yang bersikap arogan dan memberikan contoh yang tidak baik, anggota Polri harus memberi suri tauladan kepada masyarakat, bukan sebaliknya,” katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Mitigasi dan Pencegahan Kasus Kekerasan Berlebihan.

Telegram itu dilatarbelakangi munculnya sejumlah tindakan kepolisian yang tidak profesional sehingga mencoreng citra kepolisian.

Tindakan itu antara lain polisi tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan di Kota Medan, polisi membanting mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten dan polisi menganiaya pengendara sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC