Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah, terutama pihak Kementerian Keuangan, makin sering mengutarakan Indonesia lebih baik dari banyak negara lain dalam hal dampak pandemi atas kondisi fiskal. Secara lebih khusus, tentang defisit anggaran dan rasio utang pemerintah atas Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasar sumber data yang sebagian besar serupa dengan Kemenkeu, yaitu dari International Monetary Fund (IMF), penulis memiliki pandangan berbeda.

Pada Rabu (3/3/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020, lebih baik dibanding berbagai negara lain. Defisit APBN sebesar Rp956,3 triliun, yang setara dengan 6,09 persen dari PDB disebut lebih rendah dibanding India, Filipina, hingga Malaysia.

Sebelumnya, pada Selasa (23/2/2021), Menteri Keuangan menyebut, rasio utang pemerintah mencapai 38,5% pada tahun 2020. Rasionya bertambah 8,5% atas PDB dari rasio tahun 2019. Namun, menurutnya hal itu terjadi ketika semua negara melakukan countercyclical, terutama menggunakan instrumen APBN yang menyebabkan defisit meningkat dan rasio utang publik meningkat.

Menkeu menilai kenaikan utang yang hanya satu digit tersebut masih lebih baik ketimbang negara lainnya. Dalam salah satu slide paparan Menkeu, besarnya tambahan rasio utang Indonesia memang tampak urutan keempat terendah dari tampilan data 16 negara. Campuran dari negara sebaya (peers) dan negara maju.

Pada slide yang sama, ditampilkan besaran rasio defisit atas PDB masing-masing negara. Tampak Indonesia menempati urutan kelima terendah.

Sebelumnya, Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 secara khusus menyajikan grafik perbandingan rasio utang pemerintah dan perubahannya dari 11 negara. Negara emerging economies atau yang sebaya sebanyak 7 negara, termasuk Indonesia. Negara advanced economies sebanyak 4 negara. Data yang dipakai bersumber dari estimasi International Monetary Fund (IMF) pada World Economi Outlook (WEO) edisi Juni 2020. Tampak ingin memberi pesan, terdampak lebih kecil dari 7 negara lain dalam grafik itu.

Sebaiknya kita cermati lebih teliti berbagai besaran yang disampaikan di atas. Pertama, nilai PDB nominal tahun 2020 telah diumumkan oleh BPS pada 5 Februari 2021, yaitu sebesar Rp15.434,2 triliun. Cukup mengherankan, jika pihak Kemenkeu masih terus mengemukakan rasio defisit dan rasio utang yang berdasar prakiraan beberapa bulan lalu.

Besaran defisit realisasi sementara APBN 2020 adalah sebesar sebesar Rp956,3 triliun. Artinya rasio defisit atas PDB menjadi sebesar 6,20%.  Dari posisi utang pemerintah sebesar Rp6.074,56 triliun, maka rasionya atas PDB sebesar 39,36%. Keduanya lebih tinggi dari publikasi realisasi sementara APBN 2020 atau APBN Kita edisi januari 2021, yang hingga kini masih dipakai dalam paparan Kemenkeu.

Kedua, IMF biasa melakukan perubahan estimasi (update) tiap beberapa bulan. Kondisi pandemi tahun 2020 membuat perubahannya lebih signifikan dari biasanya. Update data terkini IMF dilakukan pada Januari 2021, dalam publikasi “Fiscal Monitor Update”. Data proyeksi Indonesia termasuk di dalamnya, meski belum semua negara dimutakhirkan.

Dibandingkan update Juni 2020 dan Oktober 2020, beberapa negara menjadi lebih buruk, dan sebagian lebih baik dari prakiraan semula. Baik untuk kondisi tahun 2020, maupun tahun 2021. Data yang dipakai oleh paparan Menkeu dalam hal rasio utang adalah dari update Oktober 2020.

Ketiga, proyeksi WEO IMF atas rasio utang disajikan hingga tahun 2021. Dan sewajarnya analisis dampak pandemi atas hal ini adalah hingga tahun depan. Paparan Menkeu yang bersumber dari WEO IMF tidak menyajikan proyeksi hingga tahun 2021. Padahal, ada negara yang rasionya diproyeksikan turun atau stagnan pada tahun 2021. Sedangkan untuk Indonesia, masih akan naik secara signifikan.

Perhitungan tambahan rasio utang selama dua tahun berdasar estimasi WEO Januari 2021 memperlihatkan Indonesia termasuk yang terdampak buruk. Bertambah sebesar 8,1%, dari 30,6% pada tahun 2019 menjadi 38,7%. Diprakirakan oleh IMF masih akan meningkat menjadi 43,1% pada tahun 2021.

Artinya rasionya bertambah sebesar 12,5% selama 2 tahun. Jika yang dianalisis adalah tambahan selama 2 tahun itu, tampak Indonesia termasuk yang buruk dari 7 negara peers yang disajikan oleh Nota Keuangan dan APBN 2021. Hanya lebih baik dari Afrika Selatan.

Keempat, pada tahun 2019 atau sebelum pandemi, rasio utang Indonesia memang relatif lebih rendah dari negara peers. Apalagi jika dibanding dengan negara advanced economies yang pada umumnya memiliki rasio utang yang tinggi. Untuk menganalisis dampak pandemi, dapat dilihat dalam persentase kenaikannya. Bukan hanya membandingkan tambahan besaran rasionya saja.

Sebagai contoh, Jepang. Dalam grafik Nota Keuangan dan APBN 2021 serta paparan Menkeu (23/2/2021) dikesankan kenaikan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Padahal dalam persentase kenaikan berdasar update terkini, Jepang hanya bertambah 10,27%. Dari rasio sebesar 234,6% pada tahun 2019, menjadi sebesar 258,7% pada tahun 2020. Bahkan, rasionya diproyeksikan tetap bertahan sebesar itu pada tahun 2021. Artinya, selama dua tahun, rasionya hanya naik 10,27%.

Sementara Indonesia naik sebesar 26,47%, dari 30,6% pada tahun 2019 menjadi 38,7% pada tahun 2020. Rasio diprakirakan masih meningkat menjadi 43,1% pada tahun 2021. Artinya kenaikan rasio selama dua tahun mencapai 40,85%.

Dengan cara analisis dampak berupa persentase kenaikan rasio utang, Indonesia termasuk kelompok negara yang paling terdampak. Lebih buruk dari kebanyakan negara.

Kelima, defisit anggaran sebaiknya dibandingkan pula dengan berapa besar alokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. WEO IMF menyediakan data untuk hal tersebut, dan sempat dikutip beberapa kali oleh Kemenkeu. Data terkini yang dimutakhirkan oleh IMF nyaris tidak pernah dikedepankan lagi.

Dua negara yang menjadi contoh dalam paparan Menkeu sebagai memiliki rasio defisit yang lebih besar dari Indonesia adalah Malaysia dan Jepang. Malaysia mengalami defisit 6,5% dari PDB. Namun, IMF menginformasikan (update Januari 2021) bahwa alokasi untuk respon atas pandemi covid-19 sebesar 7,9% dari PDB. Jepang memang mengalami defisit sebesar 14,2%, namun alokasi respon pandeminya mencapai 44% dari PDB. Sedangkan, Indonesia dengan defisit sebesar 6,2%, hanya mengalokasikan sebesar 3,6% dari PDB.

Bagaimanapun, penulis percaya Pemerintah telah bekerja keras mengatasi dampak pandemi, serta cukup berhati-hati mengelola fiskal dan utangnya. Namun, penjelasan seolah Indonesia lebih baik dalam artian terdampak lebih kecil dari negara lain dalam hal fiskal dan utang tidak lah berdasar data yang memadai. Indonesia memang bukan yang terdampak paling buruk, namun tidak termasuk yang lebih baik dari banyak negara lain.

Upaya penjelasan demikian juga kurang jelas kegunaannya bagi sosialisasi kebijakan. Jika pun Kemenkeu ingin melakukan perbandingan antar negara, lakukan dengan cara dan data yang lebih fair serta berdasar data terkini.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memberikan ruang lebih bagi produk-produk dalam negeri dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang didukung dari sisi permintaan. Menurutnya, dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, akan tercipta efek domino yang besar bagi gerak roda ekonomi dalam negeri di masa pandemi ini.

“Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian/lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ini harus terus, jangan sampai proyek-proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Maret 2021.

Pemberian ruang yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri tersebut tentunya harus disertai dengan peningkatan kualitas produk itu sendiri beserta harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk-produk serupa dari mancanegara.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia menganut keterbukaan ekonomi. Indonesia juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan.

“Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Kita juga enggak mau itu,” sambungnya.

Indonesia juga harus mampu memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri dan daya beli yang sangat besar untuk mendongkrak ekonomi nasional. Presiden menekankan bahwa Indonesia selalu mengundang investasi dan teknologi maju untuk dapat masuk ke Indonesia untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan alih teknologi. Namun, Presiden tidak ingin jika Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Jangan mereka dapat untung, kita hanya menjadi penonton. Enggak boleh seperti itu lagi. Oleh sebab itu, selalu tadi saya sampaikan, partnerkan dengan swasta kita, partnerkan dengan pengusaha daerah, partnerkan dengan BUMN,” tegasnya.

Presiden menekankan, praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dan tidak adil, apalagi bila sampai membahayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri, juga tidak boleh dibiarkan.

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 berada di kisaran 4,5 sampai 5,5 persen. Artinya, dalam waktu setahun Indonesia harus mampu membalikkan kondisi dari minus 2,19 persen menjadi plus 5 persen, atau bahkan lebih. Presiden Joko Widodo meyakini, kunci pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut ada di investasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Maret 2021.

“Ini kuncinya ada di Pak Bahlil, Kepala BKPM. Tiap hari saya telepon, saya tanya terus, berapa persen bisa (realisasi) tahun ini, berapa triliun bisa naik, siapa yang masuk, sudah sampai mana, targetnya tercapai enggak? Tiap hari,” jelasnya.

Kepala Negara juga memandang bahwa banyak peluang usaha yang terbuka dan mampu membuka lapangan kerja serta bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu, Presiden selalu berpesan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar bisa menyambungkan antara investor, baik asing maupun dalam negeri, dengan para pengusaha di daerah.

Selain itu, Presiden melihat bahwa dengan hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia akan berhasil mewujudkan sebuah transformasi ekonomi. Jika ini berhasil, maka Indonesia akan dapat melesat menjadi lima besar ekonomi terkuat dunia.

Keyakinan Presiden bukan tanpa alasan. Jika dilihat dari sejumlah indikator, peluang tersebut sangat terbuka lebar. Indonesia memiliki ukuran ekonomi dan peluang bisnis yang sangat besar. Pasar domestik berupa 270 juta penduduk juga merupakan pasar yang sangat besar.

Di samping itu, daya beli rakyat juga sangat besar. Indeks konsumsi konsumen Indonesia terus meningkat dan tercatat berada di angka 84,9 pada Januari 2021, setelah sebelumnya berada di angka 79 pada Oktober 2020.

Konsumsi rumah tangga Indonesia juga sudah menunjukkan sinyal positif, meskipun masih di minus 3,6 persen di kuartal IV 2020 setelah sebelumnya sempat anjlok di minus 5,5 persen di kuartal II 2020. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2020 masuk 15 besar PDB dunia.

“Banyak lembaga-lembaga dunia yang memprediksi Indonesia akan menempati posisi lima besar dengan PDB terkuat di dunia. Pada tahun 2021, PDB kita diprediksi akan kembali, tadi sudah saya sampaikan, pada angka 4,5-5,5 persen,” lanjutnya.