Connect with us

Opini

Imlek, Gus Dur dan Spirit Negara Kebangsaan Indonesia

Published

on

Oleh: Virdika Rizky Utama*

Channel9.id – Jakarta. Perayaan tahun baru imlek di Indonesia tak bisa dilepaskan sosok Gus Dur. Gus Dur menghapus pemberlakuan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan aktivitas agama dan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia. Sebagai gantinya, Presiden Keempat Republik Indonesia itu lalu menerbitkan Inpres Nomor 6/2000 pada 17 Januari 2000 yang mengizinkan dan membolehkan perayaan imlek.

Penghapusan pelarangan Imlek adalah upaya Presiden keempat RI itu dalam mengubah paradigma yang diproduksi rezim Orde Baru. Sebab, dasar pemberlakuaan impres tahun 1967 adalah kecurigaan terhadap etnis Tionghoa. Hal itu tentu sebagai sebuah penghancuran identitas yg sangat terstruktur. Orang Tionghoa mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan itu demi hidup yang terjamin. “Bila ingin menjadi orang indonesia atau pribumi, maka salah satu syaratnya harus meninggalkan segala macam ritus keagamaan dan budaya leluhur Tionghoa, termasuk mengganti nama menjadi nama” orang Indonesia.

Baca juga: Imlek Sempat Dilarang, Peneliti: Gus Dur Menjebol Paradigma yang Keliru 

Hal itu tentu saja menyalahi konstitusi yang dibuat oleh para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia. Konsitutusi Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Jadi ketika Gus Dur menerbitkan Inpres baru pada 2000, mesti diperhatikan bahwa Gus Dur sangat menjunjung tinggi dan mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (HAM) serta konstitusi. Sebab negara wajib melindungi dan menjamin identitas suku-bangsa yang ada di dalamnya. Gus Dur melakukan itu.

Tak hanya itu, dalam konteks kebangsaan Indonesia, tidak ada istilah pribumi dan nonpribumi. Semuanya punya hak dan kesempatan yang sama untuk hidup dan mencari serta mendapat penghidupan. Salah satunya menjamin beragama dan menjalankan ritusnya, seperti agama Konghucu dan perayaan Imlek.

Warisan dan jasa Gus Dur ini menjadi preseden baik yang sulit disamakan oleh para pemimpin negara setelahnya—terutama politikus. Sebab, Gus Dur menempatkan kemanusiaan di atas politik.

*Peneliti di PARA Syndicate dan Penulis Buku Menjerat Gus Dur

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Menyoal Hengkangnya Raksasa Tesla

Published

on

By

Oleh: Dr.Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Ketika gemuruh lahirnya gagasan UU Cipta Kerja No.11 tahun 2020, bersatu dengan optimisme dan semangat untuk menghadirkan animo investasi asing masuk ke Indonesia, seolah jadi titik terang sektor ekonomi di tengah pandemi covid yang tak kunjung melandai.

Namun ketika menyeruak berita, bahwa raksasa Tesla batal melakukan investasi di Indonesia, bahkan akan membangun pabriknya di India, muncul beberapa persepsi di masyarakat menyikapi hal ini.

Pertama, ada yang berpendapat, bahwa berbagai kemudahan melalui Instrumen Undang-undang Cipta kerja No 11 tahun 2020 itu, ternyata belum sesuai harapan, mungkin ada masalah yang belum selesai dalam memoles dan mengabarkan pada dunia bahwa Indonesia sudah friendly terhadap dunia investasi.

Pendapat kedua, beranggapan bahwa kita hanya unggul di sumber daya alam, tapi tidak dalam kualitas SDM yang dimiliki, Dan sebagainya.
Benarkah hal ini penyebabnya ?

Trend Penggunaan Energi Listrik

Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), pada tahun 2016, telah menyepakati Persetujuan Paris untuk Perubahan Iklim. Dimana dalam kesepakatan ini secara global bertujuan akan membatasi kenaikan temperatur global di bawah 20 C dan 1,50 C dibandingkan masa praindustri.

Untuk itu, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya perlu mengurangi emisi CO2 tahunan sebesar 2,7 persen untuk mencapai target 20 C dan 7,6 persen untuk mencapai target 1,50 C pada tahun 2020-2030.

Berdasarkan kajian Badan Energi Internasional (IEA), penyebab utama pemanasan global saat ini adalah sektor energi yang berkontribusi berkisar 70-75 persen pembentuk emisi CO2 dunia. Karena itu jika kesepakatan paris tersebut sesuai target dapat tercapai pada tahun 2040 penurunan emisi gas CO2, maka secara global harus diturunkan minimal 52 persen.

Merujuk hal tersebut, terjadilah upaya yang sangat masif untuk menggantikan penggunaan kendaraan memakai energi fosil dengan kendaraan menggunakan energi Listrik.

Berkembang pesatnya kendaraan listrik (EV battery) di dunia, maka kebutuhan akan baterai sangatlah besar juga, dimana salah satu bahan baku EV battery yang paling efisien itu adalah Nikel. Dan Indonesia memiliki 52 persen cadangan nikel dunia.

Ada tiga jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik saat ini, yaitu;
1) Nickel Cobalt Aluminium (NCA) dengan ketahan panas sekitar 150°C,
2) Nickel Mangan Cobalt (NMC), dengan ketahan panas sekitar 210°C,
3) Lithium Iron Phosphate (LFP). Dengan ketahanan panas sekitar 270°C.

Namun dari sisi biaya, produksi baterai jenis NCA sekitar US$ 350 per kWh, jenis NMC sekitar US$ 420, dan jenis LPF sekitar US$ 580, sehingga baterai yang menggunakan nikel dapat lebih murah US$ 70 – 230 untuk setiap kWh-nya.

Jadi tidak mengherankan melihat besarnya cadangan Nikel yang dimiliki, kemudian banyak perusahaan berlomba ingin melakukan investasi di Indonesia, termasuk di antaranya adalah Tesla Incorporation.

Raksasa Tesla

Tesla Incorporation adalah pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat yang sejak juli 2003 kepemilikannya dipegang oleh Martin Eberhard dan Marc Tarpenning, dan sejak tahun 2008 CEO Tesla dijabat oleh Elon Musk, seorang CEO muda fenomenal kelahiran 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan yang juga menjabat sebagai CEO SpaceX, perusahaan transportasi luar angkasa.

Suksesnya Mobil elektrik pertama Tesla yang diberi nama Roadster yang dirilis tahun 2008, memecahkan rekor jarak tempuh uji coba sejauh 394 km dalam kategori mobil listrik, telah menaikkan pamor Tesla Inc, sehingga sepanjang tahun 2020 lalu nilai saham Tesla.Inc (TSLA) meningkat tajam mencapai 660 persen. Sehingga mampu mengantarkan Elon Musk berada di posisi kedua orang terkaya di dunia dengan US$ 170 miliar atau Rp 2.366 triliun.

Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Diketahui bahwa proposal kerjasama dari Tesla Inc telah diterima pemerintah Indonesia sejak 4 Februari 2021 lalu, namun Opsi pilihan investasi Tesla di Indonensia adalah di bidang Energy Storage System (ESS), bukan bidang Battery Electric Vehicle (BEV).

ESS ini dapat kita umpamakan seperti ‘power bank’ dengan giga baterai skala besar, dimana fungsinya dapat digunakan menyimpan tenaga listrik besar hingga puluhan mega watt, bahkan hingga 100 MW untuk stabilisator atau untuk pengganti sebagai pembangkit peaker (penopang beban puncak).

Jadi secara rasional kalkulasi bisnis, pemilihan Tesla pada ESS dapatlah dipahami, mengingat pasar ESS ini besar dan bisa menjaga keandalan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga 2020 telah terpasang 153,5 mega watt (MW) PLTS di dalam negeri. Adapun PLTB mencapai 154,3 MW, Sedangkan potensi energi surya di Indonesia bisa mencapai 207,8 giga watt (GW) dan potensi PLTB mencapai 60,6 GW.

Tentang Investasi Tesla di India

Perlu kita ketahui bahwa India, melakukan pendekatan dengan Tesla Incorporation, telah dirintis sejak tahun 2015. Pada waktu itu Perdana Menteri India, Narendra Modi telah melakukan kunjungan ke pabrik Tesla Inc.
Keseriusan dalam menggaet investor asing, India berencana menawarkan insentif hingga US$ 4,6 miliar kepada perusahaan yang mendirikan fasilitas manufaktur baterai canggih di India, disamping India juga banyak memiliki tenaga kerja yang menguasai teknologi.

Sebagai respon cepat dan seriusnya menggarap hal tersebut, India langsung menetapkan lokasi untuk tempat pendirian pabrik Tesla ini, yaitu Bangaluru atau Bangalore, ibu kota dari negara bagian Karnataka. Dan nantinya Tesla akan menggunakan nama Tesla Motors India and Energy Private Limited yang rencananya mulai beroperasi pada awal 2021.

Masihkah Indonesia Kompetitif ?

Kalau melihat sumber daya alam yang kita miliki, dan situasi sosial politik kita relatif kondusif, serta berbagai regulasi yang telah dilakukan dalam menyerdahanakan untuk investasi, tentu masih menjadi alternatif pilihan yang seksi bagi investor dalam berinvestasi.

Jadi hengkangnya raksasa Tesla dari Indonesia ke India, bukanlah investasi dalam bidang yang sama. Karena itu sebetulnya tidak dapat dikatakan hengkang, tapi memang pilihan jenis pabrik yang akan dibangun berbeda.

Seperti yang kita sebutkan diatas, di India Tesla Mendirikan pabrik di bidang Battery Electric Vehicle (BEV), sedangka di Indonesia di bidang Energy Storage System (ESS).

Perlu kita ketahui, bahwa Tesla Incorporation ini memiliki unit bisnis di bidang penyimpanan energi yaitu Powerwall dan Powerpack. Baik Powerwall maupun Powerpack merupakan baterai penyimpan energi listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB), sekaligus sebagai pendeteksi pemadaman listrik dan secara otomatis menjadi sumber energi rumah, saat jaringan mati.

Hanya dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap atau panel surya (solar panel), maka Powerwall ini akan menyimpan energi matahari pada siang hari dan ini menjadikan penggunaan energi listrik tidak kuatir akan kekurangan atau kehabisan energi.

Dampak yang terjadi jika teknologi ESS sudah berkembang dengan baik dan sumber listrik dari PLTS dapat disimpan ESS, maka kecenderungan turunnya harga tarif listrik dibandingkan dengan tarif listrik sekarang ini, adalah suatu keniscayaan, sekaligus juga dapat mendorong percepatan pemanfaatan PLTS dalam negeri.

Meski sebetulnya teknologi ESS ini sudah digunakan di Indonesia, tapi masih pada pemanfaatan tertentu, seperti listrik di pedesaan yang menggunakan PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Banyu/Angin (PLTB), Uninterruptible Power Supply (UPS) di pusat-pusat data dan di stasiun penerima sinyal telekomunikasi (Base Transceiver Station/ BTS) GSM.

Kebijakan Indonesia Kini

Semangat mengubah konsep bisnis dalam memanfaatkan sumber daya alam dari commodity base menjadi downstreem sangatlah baik. Dengan melihat produksi-produksi kita lihat hilirisasi, maka setiap tahapan yang dilalui sumber daya alam tersebut, mendatangkan value added serta nilai ekonomis dalam meningkatkan sektor pendapatan.

Sebagai ungkapan serius kita dalam merespon masuknya Tesla Incorporation, Presiden Jokowi telah memerintahkan pembukaan lahan seluas seluas 4.000 hektare milik PTPN IX di Batang. Untuk tahap pertama dibuka seluas 450 hektare, sehingga harapannya Indonesia dalam mendorong sektor ekonomi, dapat menyambut investor dengan pelayanan yang baik dan berdaya saing tinggi.

Penulis: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

Opini

Benarkah Utang Pemerintah Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain?

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. “Utang di semua negara meningkat di tengah pandemi covid-19, termasuk Indonesia. Namun, kenaikan utang Indonesia relatif lebih kecil dari negara-negara lain,” berulang kali disampaikan Pemerintah, terutama oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sebelumnya, Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 secara khusus menyajikan grafik perbandingan rasio utang pemerintah dan perubahannya dari 11 negara. Negara emerging economies, yang sebanding (peers) sebanyak 7 negara, termasuk Indonesia. Negara advanced economies sebanyak 4 negara. Data yang dipakai bersumber dari estimasi International Monetary Fund (IMF) pada World Economi Outlook (WEO) edisi Juni 2020.

Rasio utang pemerintah Indonesia dalam grafik dari dokumen negara tersebut tampak hanya bertambah 7,8% atas PDB selama setahun, 2019-2020. Hampir setara dengan Nigeria dan Turki yang bertambah 7,4%. Masih lebih baik dibanding Meksiko (12,20%), Brazil (12,80%), dan Afrika Selatan (17,70%). Disajikan pula kondisi empat negara maju yang rasio utangnya bertambah sangat besar pada 2019-2020, yaitu: Amerika Serikat (32,7%), Spanyol (28,3%), Jepang (30,0%) dan Inggris (16,2%).

Pemerintah memang tidak salah atau berbohong mengemukakan data demikian, yang bahkan dilengkapi dengan kotak penjelasannya dalam Nota Keuangan. Namun, perlu dimengerti bahwa cara berbeda dalam “membaca data” yang sama, dapat dilakukan. Yaitu berupa menghitung seberapa persentase perubahannya. Cara ini dapat dianggap lebih mencerminkan dampak, karena menimbang secara lebih tepat perubahan atas besaran indikator sebelumnya.

Terlihat bahwa tambahan rasio utang sebesar 7,8% atas PDB tersebut merupakan kenaikan 23,61% dari posisi sebelumnya. Jika yang dipakai sebagai indikator adalah persentase perubahan rasio utang, maka Indonesia tidak tampak lebih baik dari kebanyakan negara lain.

Ulasan data WEO Juni 2020 yang terbilang cukup panjang dalam Nota Keuangan terkesan memilih data yang tampak “lebih baik” saja. Yang dijelaskan merupakan estimasi tahun 2020, padahal laporan juga membuat estimasi tahun 2021. Jika estimasi tahun 2021 disertakan, maka Indonesia akan tampak lebih buruk. Ada beberapa negara lain yang rasio utangnya turun atau hanya stagnan. Sedangkan rasio utang Indonesia masih akan naik pada tahun 2021.

IMF juga biasa melakukan perubahan estimasi (update) tiap beberapa bulan. Dalam kondisi pandemi tahun 2020, perubahannya lebih signifikan dari biasanya. Pemutakhiran data terkini IMF dilakukan pada Januari 2021, dalam publikasi “Fiscal Monitor Update”. Beberapa negara menjadi lebih buruk, dan sebagian lebih baik dari prakiraan semula untuk kondisi tahun 2020. Begitu pula untuk proyeksi tahun 2021.

Sebagai contoh, Brazil yang rasio utangnya pada tahun 2020 menurut WEO Juni 2020 diprakirakan bertambah 12,8%, ternyata menjadi hanya bertambah sebesar 7,9% menurut WEO Januari 2021. Sebaliknya dengan Indonesia, yang semula diestimasi hanya bertambah sebesar 7,8%, berubah menjadi sebesar 8,1%.

Estimasi rasio utang Brazil untuk tahun 2021 turun dibanding tahun 2021 menurut WEO Juni 2020. Tambahan rasionya hanya sebesar 11,1% jika dibanding tahun 2019. Ternyata, menjadi lebih baik lagi dalam estimasi menurut WEO Januari 2021. Hanya bertambah 4,4% selama dua tahun.

Sebaliknya dengan Indonesia, yang semula diestimasi hanya bertambah sebesar 7,8%, berubah menjadi sebesar 8,1% pada tahun 2020. Rasionya masih diprakirakan meningkat sebesar 12,5% pada tahun 2021 dibanding tahun 2019.

Perhitungan tambahan rasio utang selama dua tahun berdasar estimasi WEO Januari 2021 memperlihatkan Indonesia termasuk yang buruk. Dari 7 negara peers yang disajikan oleh Nota Keuangan dan APBN 2021, Indonesia hanya lebih baik dari Afrika Selatan.

Pada tahun 2019 atau sebelum pandemi, rasio utang Indonesia memang terbilang relatif lebih rendah dari negara peers. Apalagi jika dibanding dengan negara advanced economies yang pada umumnya memiliki rasio utang yang tinggi. Dengan demikian, tambahan rasio utang yang diestimasi tadi sebenarnya secara persentase kenaikan termasuk yang paling tinggi. Kenaikan selama dua tahun mencapai 41%, dari 30,6% menjadi 43,1%.

Pemerintah tidak salah ketika mengatakan rasio utang Indonesia masih relatif rendah dibanding banyak negara lain. Bahkan setelah terdampak pandemi. Akan tetapi tidak lah benar jika dikatakan dampak pandemi pada rasio utang Indonesia lebih baik dari negara lain. Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk yang paling buruk kondisinya. Baik dilihat dari tambahan rasio utang atas PDB selama dua tahun (2019-2021), maupun dilihat dari persentase kenaikannya.

Selain 7 negara peers yang dikutip oleh Nota Keuangan, ada informasi lain dari WEO IMF. Salah satunya adalah rasio utang keseluruhan negara yang dikategorikan IMF sebagai “Emerging Market and MiddleIncome Economies”. Menurut WEO Januari 2021, rasionya adalah sebesar 54.3% pada tahun 2019, dan diestimasi sebesar 63,3% pada tahun 2020 dan sebesar                65,3% pada tahun 2021.

Dengan demikian, tambahan rasionya selama dua tahun sebesar 12%. Sedangkan persentase kenaikannya hanya sebesar 20,25%. Data ini bisa dianggap sebagai rata-rata negara peers. Dan Indonesia tampak lebih buruk dari itu.

Perbandingan antar negara seharusnya juga menyertakan data nilai anggaran yang digunakan terkait upaya mengatasi dampak pandemi. Baik dalam aspek kesehatan ataupun aspek lainnya seperti perlindungan sosial ekonomi.

Pemerintah Indonesia memang mengalokasikan dana untuk mengatasi pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi pada APBN 2020. Dalam perhitungan IMF (update Januari 2021), sebesar 3,6% dari PDB. Besaran itu tercatat di bawah rata-rata emerging economies yang sebesar 6,1%. Bahkan, jauh di bawah Brazil yang mencapai 14,5%.

Membandingkan dengan Brazil sebenarnya hanya mengikuti contoh dari Nota Keuangan dan APBN 2021. Dokumen tersebut terkesan ingin menyampaikan pesan kondisi Brazil yang lebih buruk. Padahal, setelah diperhitungkan secara lebih cermat dan dari data WEO IMF yang terkini, kondisinya justeru lebih baik dari Indonesia.

Perhitungan dengan data banyak negara bisa saja dilakukan lebih lanjut. Namun dari paparan di atas dan perhitungan dari data dalam grafik, yang diolah dari WEO IMF Januari 2021, telah dapat ditarik kesimpulan. Yaitu, Indonesia termasuk yang terdampak paling buruk dalam hal rasio utang pemerintah. Hanya ada sedikit negara lain yang lebih buruk.

Menurut penulis, pemerintah sebaiknya tidak lagi memakai narasi kondisi Indonesia lebih baik dari banyak negara lain. Hal itu tidak berdasar bukti data yang memadai.

 

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

 

Continue Reading

Hukum

Tepatkah Jaksa Menahan 4 Ibu Rumah Tangga di NTB?

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra

Channel9.id-Jakarta. Terkait pemberitaan empat ibu rumah tangga di Mataram yang sedang viral di media, maka harus melihat masalah dengan teliti dan objektif.  Agar terhindar dari subjektifitas, harus didekatkan permasalahan tersebut  dengan data yang ada dan diuji dengan hukum acara pidana. Maka akan tampak  tepat atau tidak tepat,  ada kesewenangan atau tidak ? Terlihat pula fokus kinerja penegak hukum dan arah sikap dan solusi dari Penegak Hukum .

Jika ditelusuri dan melihat dari data bahwa diketahui dan  benar pada hari Selasa, 16 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di ruang Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dilaksanakan pelimpahan tahap dua atas tersangka An. Hultiah dan kawan-kawan dari kepolisian kepada kejaksaan . Keempat IRT tersebut disangka melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Jika melihat konstruksi  Pasal 170 KUHP  yang disangkakan pada para tersangka, mengacu pada KUHAP merupakan Pasal yang dapat dilakukan penahanan. Maka disini perlu ditelusuri apakah kepada para tersangka IRT ini telah  diberikan hak-hak oleh kepolisian atau  jaksa penuntut umum untuk disediakan penasihat hukum?  Apakah jaksa  telah berupaya untuk anjuran perdamaian pada pihak yang berperkara? Atau apakah dalam pelimpahan ini juga para IRT tersebut didampingi keluarga atau telah diberi kesempatan untuk menghubungi pihak keluarganya guna mengajukan permohonan agar tidak dilakukan penahanan, dimana pihak  keluarga ataupun penasihat hukum bisa sebagai penjamin?

Ini jadi point tentunya, biasanya dalam praktik ini  diberikan batas waktu dan ditunggu jaksa  dihari yang sama  maksimal sampai batas waktu jam kerja dihari tersebut. Inilah yang jadi SOP dan  poin untuk syarat layak atau tidak ditahan bagi tersangka, sepanjang telah mempertimbangkan. Terpenuhi syarat dan hal -hal tersebut telah dilaksanakan jaksa artinya penahanan tersebut sesuai prosedur dan sah, namun jika hal ini  belum dilakukan, ini yang tidak tepat.

Selanjutnya setelah penahanan dapat diuji dan  terlihat langkah  jaksa, kapan jaksa melimpahkan perkara tersebut pada pengadilan?  Jika dlihat dari kasus ini diketahui pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara para terdakwa ke Pengadilan Negeri agar  segera mengadili perkara. Dalam pelimpahan ini, dipastikan apakah surat dakwaan telah diterima tersangka karena surat dakwaan harus diterima secara bersamaan?  Karena begitu dilimpahkan perkara oleh jaksa maka akan  beralih perkata pada pengadilan dan otomatis  perkara 4 IRT tersebut memperoleh  dan menjadi status tahanan Hakim.

Selanjutnya dilihat dari data, diketahui hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 telah ada surat Penetapan Hakim PN Praya Nomor : 37/Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021. Dimana Hakim Pengadilan Negeri Praya  menetapkan Penahanan Rutan terhadap para terdakwa selama paling lama 30 hari sejak  17 Februari 2021 hingga 18 Maret 2021. Jaksa penuntut umum langsung melaksanakan penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan penetapan penahanan hakim tersebut.

Jadi dapat dikatakan tahanan 4 IRT tersebut ditingkat kejaksaan hanya pada tanggal 16 sd 17 Februari 2021.

 

Selanjutnya  diketahui  dan diperoleh data pada hari Kamis, 18 Februari 2021 sekitar Jam 08.00 Wita para terdakwa telah dipindahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Rutan Praya dengan melakukan proses rapidtest. Hasilnya, para terdakwa negatif Covid-19 dan diterima oleh Rutan Praya. Para terdakwa diinfokan akan disidangkan pada hari Rabu, 24 Februari 2021 sesuai dengan penetapan hakim Nomor  : 37 /Pid.B/2021/PN. Praya tertanggal 17 Februari 2021.

Artinya dalam tempo 1 minggu sejak pelimpahan perkara pada jaksa perkara ini disidangkan di pengadilan, maka jika  melihat rangkaian fakta tersebut terlihat Jaksa telah berupaya mendorong percepatan permasalahan ini.   Sesuai Asas peradilan yang cepat ini, yang makna bila dikaitkan dengan adagium justice delayed justice denied. Artinya bila proses peradilan yang cepat ini, bila dikaitkan dengan adagium justice delayed justice denied,  bila proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak, dengan kecepatan pelimpahan ini bermakna permasalahan agar  tuntas dan ditemukan titik terang. Dan ini  bukti langkah langkah kinerja konkrit dan koordinasi jaksa pada pengadilan untuk disegerakan perkara 4 IRT ini untuk disidangkan.

Jika  melihat hal ini,  jaksa sudah membantu dan melakukan secara cepat dan tepat  pada 4 Ibu IRT tersebut untuk segera diuji  pada pengadilan, karena dengan mengetahui duduk permasalahan, mendengarkan kedua belah pihak dari aspek korban dan pelaku termasuk fakta dan data di persidamgan yang sebenarnya akan ditemukan kejelasan perkara ini.

Selanjutnya perlu keterbukaan dari masing masing pihak termasuk dari para ibu rumah tangga, pengusaha rokok, aparat penegak hukum (dalam hal ini kepolisan dan kejaksaan)  menjadi titik terang bagi semua pihak dan akan membantumu guna menyelesaikan permasalahan dengan baik dan ditemukan keadilan sosial.

Ke depan, menghimbau pada  masyarakat agar teliti dan jeli dalam melihat permasalahan, jangan asal main lapor ke aparat hukum, termasuk bagi polisi sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana agar selektif menerima pengaduan.

Sebagai warga  Indonesia memang timbul dan butuh rasa  rindu dengan Aparat penegak hukum yang mampu menerapkan “living law” dalam konsep  tujuan dan kerjanya hukum. Dalam operasionalnya  muncul sentuhan hati, yang memanusiakan manusia  bukan sekedar aspek yuridis normative. Jadi kalau ada persoalan  warga yang sifatnya sederhana musyawarah dulu, jika tetap ada perbedaan tempuh prosedur penyelesaian yang lebih sederhana.  Gunakan tokoh masyarakat yang arif atau difasilitasi perangkat pemerintahan desa  terutama di dalam hubungan urusan hukum privaat  sosial kemasyarakatan apalagi kalau masalahnya hal hal sederhana dan kerugian skala kecil. Selesaikanlah persoalan dengan prosedur penyelesaian sengketa yang  musyawarah tentunya lebih mudah dan cepat  tuntas dan suasana tenang di masyarakat

*Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno

Continue Reading

HOT TOPIC