Connect with us

Nasional

Jaring Konsep Strategis, UNJ Selenggarakan Diskusi Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Universitasi Negeri Jakarta (UNJ) mengadakan seminar nasional dengan tema “Peta Jalan Pendidikan Indonesia Menuju tahun 2035” pada Rabu (5/5) bertempat di Aula Gedung University Training Center Lantai 8, Kampus A UNJ.

Seminar nasional ini merupakan satu rangkaian kegiatan Dies Natalis UNJ ke-57 tahun. Seminar nasional ini dilatarbelakangi oleh peluncuran rancangan Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

“UNJ, sebagai salah satu perguruan tinggi yang berfokus pada kajian pendidikan memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan kontribusi pemikiran dan konsep strategis dalam rangka mengawal pelaksanaan peta jalan pendidikan tersebut,” ujar Rektor UNJ Prof. Komarudin, M.Si, dalam pembukaan kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan secara langsung dan melalui live streaming di Channel Youtube Universitas Negeri Jakarta dan Channel Youtube Edura TV.

Prof. Dr. Komarudin menerangkan kegiatan seminar nasional ini bertujuan untuk menjaring konsep-konsep strategis dari para narasumber berkualitas yang berkaitan dengan pemaknaan peta jalan pendidikan nasional menuju kebangkitan nasional serta mampu menjawab tantangan nasional maupun global.

Lebih lanjut, Prof. Komarudin menjelaskan bahwa UNJ sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki tanggung jawab untuk mengawal penyelenggaraan pendidikan bermutu untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca juga: Hadapi Perubahan Global, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

“Saat ini UNJ sedang menggodog Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 sebagai wujud tanggung jawab nasional,” tutur Prof. Komarudin.

Acara seminar nasional ini menghadirkan pemangku kebijakan dari Pemerintah dan DPR serta para tokoh pendidikan nasional. Melalui seminar ini dihimpun berbagai pemikiran positif dan kontributif untuk kemudian diformulasikan oleh Tim UNJ. Inilah urgensi seminar nasional tersebut. Hal ini sesuai dengan tema Dies Natalis UNJ ke-57 yang mengusung tema “unggul dan bereputasi”.

Kegiatan seminar UNJ menghadirkan sederet tokoh pendidikan nasional, pejabat pengambil kebijakan dan anggota DPR/MPR RI dalam mendiskusikan tema terkait. Kegiatan ini dibuka pembicara kunci Prof. Ir. Nizam, MSc. Ph.D sebagai sebagai Dirjen Dikti Kemdikbud RI.

Materi pertama dibawakan oleh H. Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI, yang membawakan materi tentang refleksi peta jalan pendidikan menuju Indonesia maju. Materi berikutnya membahas tentang peta jalan l pendidikan dan kaitannya dengan sistem pendidikan nasional yang dibawakan oleh Prof. Dr. H. Sunaryo, M.Pd yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan.

Materi ketiga yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ganefri, M.Pd, Ph.D Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) bersama dengan Prof.Dr. H. Solehudin, M.Pd, M.A., sebagai rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung membawakan materi ketiga yang bertemakan kontribusi pemikiran peta jalan pendidikan Indonesia menuju tahun 2035.

Sementara itu seminar nasional ditutup dengan materi terakhir dengan tema peta jalan pendidikan terkait dengan penegakan HAM untuk memperoleh pendidikan yang layak disampaikan oleh Prof. Dr. Hafid Abas, M.Pd, selaku Ketua Senat UNJ.

Acara seminar nasional ini dihadiri oleh Para Wakil Rektor, para Ketua Lembaga, Para Dekan di lingkungan UNJ, Direktur Pascasarjana dan para pejabat lainnya di lingkungan UNJ serta lebih dari 1600 peserta dari seluruh Indonesia dan internasional. Kebijakan peta jalan pendidikan (PJP) 2020-2035 bertujuan untuk mendorong terciptanya kualitas SDM Indonesia yang unggul, berakhlak, dan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0.

Prof. Komar menyampaikan, UNJ memiliki peran sentral sebagai mitra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam penerapan PJP 2020-2035. Kegiatan seminar nasional yang diinisiasi oleh UNJ ini diharapkan dapat menghasilkan konsep strategis dan pemikiran-pemikiran inovatif yang berguna dalam pelaksanaan dan mengawal jalan nya PJP.

“Setelah seminar ini Tim UNJ akan bekerja merumuskan atau mensintesiskan berbagai pemikiran yang terhimpun dengan pemikiran para ahli pendidikan UNJ. Hasil perumusan ini akan disampaikan kepada Mendikbudristek dan Komisi X DPR,” ungkap guru besar di bidang evaluasi mata pelajaran PPKn itu.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Pemerintah Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepulangan para pekerja migran ke Tanah Air terjadi pada periode Maret hingga Mei 2021 ini. Dalam periode tiga bulan tersebut, para pekerja migran yang pulang diprediksi mencapai hampir 50 ribu orang sehingga diperlukan penanganan khusus agar berjalan dengan lancar.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Terkait pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467. Ini yang diperlukan penanganan secara khusus,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran. Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan Skema Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

“Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi),” bunyi Inmendagri 10/2021.

Menurut Airlangga, penanganan para PMI yang pulang harus dilakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan melakukan tes usap PCR dan karantina. Sejumlah daerah yang menjadi pintu masuk PMI pun diminta untuk mempersiapkan diri dan melakukan sejumlah langkah antisipasi.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai, misalnya, di mana rumah sakit Pertamina akan membantu mengisi kesiapan tersebut,” paparnya.

 

Continue Reading

Nasional

Polri Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme Jelang Lebaran

Published

on

By

Chanmel9.id – Jakarta. Polri mewaspadai dan mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk ancaman aksi terorisme menjelang lebaran 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya telah melakukan identifikasi kerawanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Contohnya, kerawanan lalu lintas yang diantisipasi termasuk kerawanan dari aksi terorisme. Itu telah teridentifikasi dan sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Rusdi dalam konferensi pers Senin, 10 Mei 2021.

Rusdi menjelaskan, bentuk antisipasi yang dilakukan yakni melibatkan para jajaran Polri. Seperti bidang lalu lintas turun ke jalan dan Densus 88 Antiteror Polri turun mengantisipasi terorisme.

“Ya semua bekerja bersama-sama instansi lain,” ujarnya.

Rusdi menambahkan, deteksi dini ancaman aksi terorisme berjalan baik. Meskipun masih ada dua terduga teroris yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas penangkapan terorisme di Jakarta.

“(Teroris Jakarta) masih berjalan. Sekarang sudah 14 orang diamankan, 2 orang masih DPO. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Yang penting Surat Edaran Satgas COVID-19 agar masyarakat tidak mudik, mencegah penyebaran mudik bisa dijalankan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Perkembangan Penanganan Covid-19, Sumatera Jadi Perhatian Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan sejumlah indikator penanganan Covid-19 di Indonesia.  Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Pertama, tingkat kasus aktif per 9 Mei itu 5,7 persen atau 98.395 kasus dan dibandingkan global yang 12,13 persen. Kemudian tingkat kesembuhan per 9 Mei itu 91,5 persen atau 1.568.277 kasus versus global 85,78 persen. Dari tingkat kematian, per 9 Mei 2,7 persen versus global 2,08 persen,” ujar Airlangga.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di 30 provinsi, Airlangga menyebut bahwa 11 provinsi mengalami tambahan konfirmasi harian dengan lima provinsi di antaranya meningkat cukup tajam.

“Lima provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran,” imbuhnya.

Tak hanya itu, peningkatan kasus harian juga telah menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) di tujuh provinsi berada di atas 50 persen. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Sumatera Utara 63,4 persen, Riau 59,1 persen, Kepulauan Riau 59,9 persen, Sumatera Selatan 56,6 persen, Jambi 56,2 persen, Lampung 50,8 persen, dan Kalimantan Barat 50,6 persen.

“Ini terutama kenaikan memang terjadi di Sumatera. Oleh karena itu Sumatera menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan di Jawa terlihat bahwa BOR rata-rata di bawah 40 persen dan ini terendah sepanjang periode PPKM mikro,” jelasnya.

“Kalau kita lihat di Wisma Atlet relatif rendah 21,47 persen, terisi 1.287 tempat tidur dari kapasitas 5.994 tempat tidur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut tren mobilitas penduduk nasional mengalami kenaikan pada tujuh hari terakhir. Tiga provinsi dengan mobilitas tertinggi yaitu Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara. Sementara tiga provinsi dengan mobilitas terendah adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

“Kita lihat dalam bulan Ramadan ini sektor ritel, mal, dan toko bahan makanan mobilitasnya tinggi,” ungkapnya.

Pemerintah pun akan kembali memperpanjang pelaksanaan PPKM mikro dari tanggal 18 hingga 31 Mei dengan cakupan tetap di 30 provinsi.

“Tentu 18 sampai 31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik hari raya Lebaran dan tentu pengetatan 3T nanti akan disampaikan Menteri Perhubungan,” tandasnya.

 

Continue Reading

HOT TOPIC