Connect with us

Nasional

Jokowi: Tetap Fokus Jaga Keseimbangan Kesehatan dan Ekonomi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tetap fokus dalam mengatur dan menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (02/11).

“Kita harus tetap fokus untuk mengatur, menjaga titik keseimbangan antara penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ini yang saya kira sudah berpuluh kali saya sampaikan tapi perlu saya tekankan,” katanya.

Jokowi kemudian menjelaskan sejumlah indikator penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Presiden, per 1 November 2020 kasus aktif Covid-19 di Indonesia lebih baik dan lebih rendah dari perkembangan rata-rata dunia.

Baca juga: Presiden: Indonesia Harus Jadi Pusat Ekonomi Syariah di Tingkat Global

“Kita memiliki kasus aktif sebesar 13,78 persen, rata-rata dunia kasus aktifnya 25,22 persen. Ini yang terus harus ditekan sehingga angka yang 13,78 persen ini bisa kita perkecil lagi,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Jokowi, tingkat kesembuhan semakin baik yakni berada di angka 82,84 persen, di atas rata-rata angka kesembuhan dunia yang berada di angka 72 persen.

“Jadi angka kesembuhan kita juga lebih baik. Ini agar juga diperbaiki lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, angka kematian atau kasus meninggal di Indonesia masih lebih tinggi dari pada angka rata-rata kematian di dunia. Presiden pun meminta jajarannya betul-betul memperhatikan hal tersebut.

“Itu kita masih di angka 3,38 persen. Rata-rata dunia berada di angka 2,5 persen. Ini yang patut untuk menjadi perhatian kita semuanya,” tegasnya.

Jokowi lantas meminta jajarannya untuk berhati-hati dan tetap waspada dengan munculnya gelombang kedua Covid-19. Menurutnya, saat ini di negara-negara Eropa telah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis.

“Jangan sampai kita teledor dan kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Saya juga lihat angka-angka beberapa negara seperti Prancis, Italia, Inggris, Jerman, dan Spanyol ada kenaikan yang sangat drastis. Ini agar menjadi perhatian kita semua dan kehati-hatian kita semuanya,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Menteri Tito Lantik Pejabat Teras Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan Surat Keputusan  tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) dan Pelaksana Tugas (Plt.), serta melantik Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Utama di Lingkungan Kemendagri. Acara dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung A Kemendagri, Jakarta, Kamis (03/12).

Salah satu yang dilantik adalah Nata Irawan, yang semula menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa. Nata kemudian dilantik sebagai Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Utama.

“Saya berterima kasih banyak kepada Dr. Nata yang telah mengabdikan diri, kemudian Bapak masuk ke jabatan fungsional, saya harap dharma bhakti Bapak tidak berhenti,” kata Tito dalam sambutannya.

Baca juga: RAPBD 2021, Mendagri: Pemda Fokus Pemulihan Ekonomi

Kekosongan pejabat di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa kemudian diisi oleh Yusharto yang ditunjuk Mendagri sebagai Plt.

“Pak Yusharto saya berikan kepercayaan Bapak sebagai pelaksana tugas sehubungan dengan berakhirnya masa dinas Bapak Dr. Nata,” ujar Tito.

Tito berharap, hal ini bakal menguatkan konsolidasi dalam rangka Pilkades Serentak yang akan dilaksanakan.

“Kita tidak ingin Pilkades jadi media penularan. Oleh karena itu, tim yang sudah dibentuk segera dikonsolidasikan bergerak cepat  untuk mengadakan rapat melalui video conference dengan para bupati, agar bupati meyakinkan betul mengikuti Permendagri, dan ada hal-hal baru di dalam Permendagri, bukan hanya protokol kesehatan tetapi ada juga (soal) komisi pengawas yang sebelumnya tidak ada, sebelum ada pandemi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Tito juga menunjuk Imran untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, sehubungan dengan dipindahtugaskannya Yusharto ke Ditjen Pemdes.

“Untuk Pak Imran saya minta laksanakan tugas sebagai pelaksana harian, karena Plt. Pak Yusharto pindah ke Pemdes, dan tidak lama lagi Pak Bahtiar akan menyelesaikan tugasnya sebagai Pjs. di Kepri (Kepulauan Riau),” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Fenomena Prekariat Perlu Diantisipasi Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Covid-19 telah menghasilkan dampak serius bagi struktur ketenagakerjaan Indonesia, antara lain membesarnya jumlah para pekerja rentan dan informal yang disebut prekariat. Pemerintah perlu mengantisipasi fenomena membesarnya para pekerja informal melalui kebijakan yang dapat meningkatkan produktifitas dan jaminan sosial bagi para pekerja rentan.

Hal ini terungkap dari diskusi yang diselenggarakan oleh SIGMAPHI Policy Reserch dan Data Analysis dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bertema Fenomena Prekariat dan Solusinya: Revolusi Mental dan Pancasilanomics, di Jakarta, Kamis (3/12).

Sebagai informasi, data BPS menunjukkan Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap 29,12 juta orang penduduk usia kerja. Di dalamnya, terdapat 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 2,56 juta orang menjadi pengangguran.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi APEC Minus 2,7%, 74 Juta Orang Jadi Pengangguran 

Besarnya dampak pandemi, pada gilirannya telah mendorong kenaikkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,23% di Agustus 2019 menjadi 7,07% di Agustus 2020, atau dari 7,10 juta orang menjadi 9,77 juta orang.

Para pekerja rentan di Indonesia tersebut belum termasuk para tenaga kerja yang saat ini berstatus sebagai tenaga ahli daya atau outsourcing dan pekerja yang masih berstatus sebagai pekerja kontrak di sebuah perusahaan.

Guru Besar IPB Nunung Nuryartono menyampaikan, fenomena prekariat ini perlu untuk dicermati lebih lanjut oleh semua pihak, khususnya pemerintah.

“Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan adanya informalisasi tenaga kerja kita yang terjadi hampir di seluruh sektor,” tutur Nunung.

Ia melanjutkan, kenaikan pengangguran, pekerja paruh waktu, pekerja yang berkurang jam kerjanya, hingga masuknya angkatan kerja baru, adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara melalui penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran.

“Ketika hal tersebut tidak diselesaikan secara komprehensif, maka kondisi struktur ketenagakerjaan yang demikian akan segera memperburuk kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan dalam beberapa aspek dapat bergerak ke arah kerusuhan sosial atau social unrest,pungkas Nunung.

Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Kementerian Koordinator PMK, Tri Mumpuni menjelaskan, akar persoalan dari fenomena prekariat adalah dipisahkannya sumber daya lokal dari komunitas lokal, sehingga investasi berjalan dengan hanya mengeksploitasi sumber daya yang ada.

“Maka tugas negara dalam kerangka Revolusi Mental dan Pancasilanomics adalah memastikan investasi yang berjalan harus menyatukan sumber daya lokal dan komunitas lokal agar masyarakat dapat sejahtera, berdaya hidup mandiri, serta bermartabat, serta mengalokasikan subsidi negara dengan tepat sasaran,” papar Tri.

Sementara itu, Dosen Fisipol Unair Airlangga Pribadi menjelaskan fenomena prekariat adalah hasil nyata dari praktik ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme. Hal ini berdampak pada munculnya kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi ketidakpastian atau rentan melalui sistem pasar bebas tenaga kerja yang disebut pasar tenaga kerja fleksibel atau ‘labor market flexibility.

“Pancasila musti ditempatkan sebagai metode historis dan praksis untuk menyelesaikan persoalan struktural, seperti neoliberalisme dan oligarki yang menghasilkan kelas prekariat”, jelas Airlangga.

 

Continue Reading

Nasional

Jelang Pilkada, Satgas Covid-19 Sampaikan 4 Pesan Penting

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 mengharapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, tidak menjadi ajang penularan baru atau klaster baru Covid-19.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun menyampaikan 4 pesan penting untuk pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi.

“Dalam keadaan pandemi, tentunya pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum (pemilu) tidak bisa dilakukan secara normal,” ungkapnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (03/12).

Wiku pun menyampaikan 4 pesan penting. Pertama, masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari Covid-19.

“Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat berkampanye, karena dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin kedepannya,” ujarnya.

Baca juga: Satgas Jelaskan Melonjaknya Kasus Harian Corona

Menurutnya, pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi. “Saya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi,” kata Wiku.

Kedua, masyarakat diminta selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020 berlangsung. Karena jangan sampai pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.

“Gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak disiplin protokol kesehatan serta mengikuti aturan yang ditetapkan KPU,” imbuh Wiku.

Ketiga, kepada para calon pemimpin di daerah, manfaatkanlah sisa dua hari masa kampanye ini dengan baik dan jangan lelah mengkampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas Covid-19. “Bersikaplah dengan penuh tanggungjawab dan jangan melakukan kegiatan kampanye yang memicu kerumunan,” tegas Wiku.

Keempat, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, segera ambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Adapun antisipasi mencegah lonjakan kasus Covid-19 sejauh ini sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pilkada. KPU sendiri telah merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu.

Lantas Wiku pun merujuk pada data dari Our World in Data dan penelitian oleh Council of Foreign Relation pada September 2020. Hasil penelitian, beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kenaikan kasus positif Covid-19. Diantaranya Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan serta Trinidad dan Tobago di wilayah kepulauan Karibia.

Meski demikian beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura menunjukkan tren peningkatan kasus setelah pemilu. Penyebab yang menjadi faktor lain seperti terjadinya demonstrasi lanjutan paska pemilu di Belarus, adanya pelonggaran aktivitas sosial ekonomi di Singapura, serta ditemukan kasus yang tidak dilaporkan di Serbia setelah pemilu, sehingga terjadi peningkatan setelah proses perbaikan pencatatan dan pelaporan data.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC