Channel9.id-Myanmar. Juru bicara junta militer Myanmar mengatakan unjuk rasa atas kepemimpinan militer Myanmar semakin sedikit karena masyarakat menginginkan kedamaian sedangkan 18 duta Myanmar di seluruh dunia menyerukan untuk restorasi demokrasi, Jumat (9/4/2021).
Para menteri pemerintah akan segera memulai operasi penuhnya, kata juru bicara junta militer, Brigadi Zaw Min Tun di konferensi pers yang diadakan di ibukota Myanmar, Naypyitaw.
“Alasan makin sedikitnya unjuk rasa adalah karena adanya kerja sama dari warga yang menginginkan kedamaian, yang tentunya kami sangat hargai,” katanya.
“Kami meminta para warga untuk bekerja sama dengan pasukan keamanan dan membantu mereka,” tambahnya.
Zaw Min Tun mengatakan setidaknya 16 anggota kepolisian menjadi korban unjuk rasa di Myanmar. Dia menuduh anggota partai Aung San Suu Kyi telah melakukan pembakaran dan mengatakan unjuk rasa di Myanmar ini didanai oleh pihak-pihak asing. Namun ia tidak memberikan detil lebih lanjut.
Dia mengatakan berita mengenai negara-negara Internasional yang tidak mengakui pemerintahan militer Myanmar adalah “berita palsu”.
“Kami sedang bekerja sama dengan negara-negara asing dan juga sedang bekerja sama dengan negara tetangga kami,” ucap juru bicara junta militer.
Dalam tindak kekerasan junta militer baru-baru ini, setidaknya empat pengunjuk rasa ditembak mati oleh pasukan keamanan pada hari Jumat (9/4/2021) di kota Bago, dekat kota Yangon, kabar ini didapat dari para saksi dan media lokal yang melaporkan.
Kelompok aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan 614 orang, termasuk 48 anak-anak, sudah meninggal karena tindak kekerasan junta militer sejak terjadinya kudeta pada tanggal 1 Februari. Sekitar 2,800 lainnya ditahan.
“Kami sangat terkesan dengan keberanian dan kemuliaan kalian,” kata para duta di pernyataannya kepada para pengunjuk rasa.
“Kami bersama-sama akan terus memperjuangkan harapan dan aspirasi mereka yang percaya pada kebebasan, keadilan, kedamaian dan demokrasi Myanmar. Kekerasan harus berhenti, seluruh tahanan politik harus dibebaskan dan demokrasi harus dikembalikan,” tambahnya.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh para duta dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Switzerland dan beberapa negara Eropa lainnya.
(RAG)
