Connect with us

Nasional

Kabaharkam Polri: Seluruh Jajaran Polri Harus Menjadi Solusi di Masyarakat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2021, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2).

Dalam kesempatan ini, Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan materi tentang “Strategi Baharkam Polri Menuju Transformasi Polri yang Presisi Melalui Pergelaran Pasukan Guna Mendukung Penanggulangan COVID-19 yang Paripurna Dalam Rangka Terwujudnya Harkamtibmas Kondusif Tahun 2021”.

Komjen Pol Agus Andrianto menjelaskan, sedikitnya ada empat tantangan yang dihadapi Baharkam Polri dan jajaran pada tahun 2021 ini. Pertama, kesiapan Baharkam Polri dalam mendeteksi, memprediksi, dan mengantisipasi tantangan situasi keamanan dalam negeri yang dihadapi tahun 2021 dan dampak pandemi COVID-19 di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Kedua, penggelaran sumber daya manusia (SDM) Baharkam Polri dalam mengamankan kegiatan vaksinasi secara nasional dengan dukungan Sarpras yang memadai. Ketiga, kesiapan Baharkam Polri dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas terkait kalender kegiatan nasional 2021 (PON Papua, MotoGP Mandalika, dan lainnya) serta antisipasi bencana alam, Karhutla, pasca Pilkada, dan isu strategis lainnya.

Dan keempat, pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif dan penguatan partisipasi dalam skema masyarakat informasi di ruang siber (Society 5.0), serta modernisasi peran dan fungsi Bhabinkamtibmas.

“Agar para Kasatwil bersama stakehoder dan unsur masyarakat lainnya responsif dalam melakukan langkah-langkah penanganan COVID-19 dan pemulihan perekonomian nasional sesuai dengan kebijakan pemerintah. Optimalkan pemanfaatan IT dalam penanggulangan gangguan keamanan serta libatkan seluruh unsur masyarakat dan awak media massa, elektronik, maupun media sosial guna membangun tingkat kesadaran hukum dan hubungan sosial yang positif,” kata Komjen Agus Andrianto menyampaikan rekomendasinya.

Selain itu, para Kepala Satuan Kewilayahan (Kasatwil: Kapolda dan Kapolres) juga diminta untuk terus membangun komunikasi publik sebagai sarana mediasi untuk mencairkan berbagai permasalahan yang meresahkan masyarakat serta meredam isu negatif maupun isu strategis lainnya.

Baca juga: Kapolri Bentuk Virtual Police Tekan Maraknya Pemidanaan oleh UU ITE

Rekomendasi lainnya adalah para Kasatwil diminta melaksanakan upaya preemtif, preventif, dan represif terhadap potensi kejahaatan Kamtibmas dengan memberdayakan kembali patroli dialogis, perpolisian masyarakat, serta upaya penindakan hukum bagi pelaku aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Tingkatkan pelayanan masyarakat dengan membuka pos pelayanan Kamtibmas dan pengaduan masyarakat untuk menunjukkan peran polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam menunjang Harkamtibmas,” katanya.

Para Kasatwil juga didorong untuk mengoptimalkan kegiatan operasional kepolisian di seluruh jajaran kewilayahan, dengan target cipta kondisi terhadap potensi konflik yang bersumber dari kecenderungan situasi global, regional, dan nasional serta hakikat ancaman yang meliputi potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG), dan gangguan nyata (GN).

“Prinsipnya, di mana pun kita bertugas harus menjadi solusi di masyarakat, bukan menjadi trouble maker di masyarakat,” tegas  Agus.

“Profesionalisme, sinergitas, dan soliditas internal menjamin tegaknya institusi. Tegaknya institusi menjamin keutuhan NKRI,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kepala Bappenas: Rakortekbang Simpul Penyelarasan Rencana Kerja Pusat-Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) merupakan simpul penyelarasan Rencana Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan.

“Jadi ada beberapa sumber yang lain sampai nanti Musrenbang provinsi, Musrenbang nasional. Intinya adalah agar terbentuk dan terjadi sinergi perencanaan pusat-daerah dan RKP 2022 ini menjadi salah satu turunan dari RPJMN 2020-2025,” katanya dalam acara pembukaan Rakortekrenbang Tahun 2021, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/02).

Baca juga: Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah, Kemendagri Gelar Kortekrenbang 2021

Suharso menuturkan, koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

“Kita berharap rencana kerja pemerintah daerah/RKPD-nya itu bisa juga sinkron dengan rencana kerja pemerintah, agar kualitas belanja (budget qualitynya) itu menjadi lebih baik lagi. Kualitas belanja yang bagus itu, antara lain sinkronnya anggaran yang tersedia di tingkat nasional melalui APBN (dengan) di tingkat provinsi dan kabupaten,” tuturnya.

Tak hanya itu, sambung Suharso, Rakortekrenbang juga merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah.

“Tujuan Rakortekrenbang adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional,”tutupnya.

Adapun hasil yang dicapai Rakortekrenbang 2021 akan menjadi bahan masukan Ranpermendagri tentang Pedoman Umum RKPD Tahun 2022 untuk dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah, serta sinkron dengan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Continue Reading

Nasional

Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah, Kemendagri Gelar Kortekrenbang 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2021. Acara diselenggarakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/21), dan dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Dalam laporannya Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sri Purwaningsih mengatakan, Rakortekrenbang 2021 dilaksanakan sesuai amanat Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam upaya mensinkronkan target pembangunan nasional, maka dikoordinasikan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Kolaborasi kedua kementerian ini diharapkan menghasilkan suatu sinkronisasi dalam perencanaan pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional,” kata Sri.

Pembagian peran antara Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan Rakortekrenbang ini sangat jelas. Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, termasuk pembinaan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rakortekrenbang merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Kementerian PPN/Bappenas memiliki fungsi untuk mengawal perencanaan program prioritas nasional, yang pada selanjutnya dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

”Maksud dari penyelenggraan Rakortekrenbang tahun 2021, adalah menjadi pijakan dalam penyusunan RKP dan RKPD, serta mensinkronkan sasaran makro pembangunan, major project atau program strategis nasional dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren,” jelasnya.

Sri menambahkan, penyelenggaraan Rakortekrenbang bertujuan untuk menyepakati target indikator makro pembangunan tahun 2022, serta strategi dan aksi pusat dan daerah dalam pencapaiannya.

“Pembahasan usulan teknis dan dukungan teknis daerah terhadap program kegiatan K/L yang sesuai dengan prioritas nasional dan proyek strategis nasional atau major projectnya, dan  mensinkronkan rencana kerja daerah yang tertuang dalam RKPD dan renja perangkat daerah dengan rencana kerja K/L yang tertuang dalam RKP dan rencana kerja K/L sebagai upaya mencapai target kinerja nasional per urusan,” bebernya.

Pelaksanaan Rakortekrenbang ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Februari hingga 10 Maret Tahun 2021. Nantinya, akan dibagi ke dalam 40 Desk Online yang diikuti perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi.

”Pelaksanaan Rakortekrenbang tahun 2021 pada hari ini akan berlangsung sampai dengan 10 Maret 2021, yang sebelumnya telah didahului dengan Pra Rakortekrenbang pada tanggal 16 Februari 2021 dengan seluruh K/L dan Pra Rakortekrenbang pada tanggal 18 Februari 2021 dengan seluruh provinsi,” imbuhnya.

Pelaksanaan Rakortekrenbang dilakukan dengan mekanisme online berbasis sistem informasi yang terintegrasi dengan SIPD.

Adapun peserta Rakortekrenbang yang diundang terdiri dari pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga seluruh pengampu urusan, dan pemerintah daerah; Gubernur dan Sekda Provinsi seluruh Indonesia secara online, Bappeda dan perangkat daerah provinsi.

“Peserta yang sudah hadir 1.326 orang dari 1.661 orang yang diundang baik secara virtual maupun secara offline,” tutup Sri.

 

Continue Reading

Nasional

Jokowi Lantik 3 Pasang Gubernur dan Wagub Terpilih

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik tiga pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Kamis, (25/02).

Pasangan calon gubernur dan wakilnya yang dilantik adalah:
1. Mahyeldi dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
2. Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau; serta
3. Rohidin Mersyah dan E.H. Rosjonsyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Ketiga pasangan terpilih tersebut terlebih dahulu menerima petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia yang dilakukan di ruang kredensial, Istana Merdeka.

Selanjutnya, para calon gubernur dan wakil gubernur tersebut menjalani prosesi kirab dari Istana Merdeka ke Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengambil sumpah jabatan bagi pihak-pihak yang dilantik.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Jokowi mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut telah secara resmi mengemban amanah jabatannya untuk periode 2021 hingga 2024 mendatang.

 

Continue Reading

HOT TOPIC