Channel9.id – Jakarta. Direktorat Siber Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang menyasar ke Presiden Prabowo Subianto. Selain menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), penyidik juga menetapkan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) sebagai tersangka.
Kemudian satu tersangka lainnya yaitu Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Sementara itu, satu orang berinisial SU masih dalam proses pemeriksaan sebagai saksi.
“Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers pengungkapan kasus di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026) malam.
“Sementara, satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU,” lanjutnya.
Ahrie Sonta merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 yang pernah menjadi sekretaris pribadi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga ajudan Presiden Prabowo Subianto. Ia baru ditunjuk sebagai Kadivkum Polri dalam mutasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri pada Oktober 2026.
Asep mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan nomor telepon tanpa prosedural terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka juga melakukan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh-tokoh politik, hingga pengusaha.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep.
Asep menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur, sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010. Penyadapan itu dilakukan sejak 2025 hingga 2026.
Beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Kemudian, pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut. Pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut kemudian membuat Laporan Polisi (LP) pada 30 Oktober 2026.
“Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli,” jelas Asep.
Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti dalam kasus ini, di antaranya 11 unit handphone, 1 unit iPad, dan 4 buah flashdisk.
Para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, Pasal 332 Ayat 1 dan/atau Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, dan Pasal 32 Ayat 1 UU ITE dengan ancaman pidana 8 tahun penjara.
Proses pemeriksaan saat ini tengah dilaksanakan oleh Bareskrim dan Divpropam Polri. Para tersangka juga sudah ditahan di Rutan Mabes Polri.
HT
