Connect with us

Ekbis

Kapolri Dukung Ketahanan Pangan dan Ekspor Pertanian RI

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungannya untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor komoditas pertanian unggulan Indonesia di dunia.

Dukungan tersebut disampaikannya usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Polri dengan Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Rupatama, Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa.

“Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan PJU dengan dirjen di Kementerian Pertanian,” kata Listyo.

Jenderal bintang empat ini menjelaskan, MoU antara Polri dan Kementan dalam rangka mendorong dan mempercepat agar program-program pertanian bisa berjalan dengan hasil yang optimal.

Baca juga: Polri Ajak Masyarakat Jaga Ketahanan Pangan Selama Pandemi

Menurutnya, ada 273 juta rakyat Indonesia yang harus dipenuhi kebutuhan akan pangannya. Hal ini menjadi perhatian Polri bersama Kementan untuk mendorong produktivitas pertanian semakin hari menjadi semakin meningkat.

Namun, dia tidak menampik adanya tantangan di sektor pertanian yang tengah dihadapi, seperti penyempitan lahan pertanian akibat pembangunan dan modernisasi, sehingga perlu perhatian agar pemanfaatan lahan-lahan yang baru bisa dikembangkan.

“Ini menjadi program kami untuk kembangkan dua hal tersebut. Harapannya tentunya bagaimana kemudian, kami dari Polri bisa mendukung program Kementan dalam wujudkan ketahanan pangan,” tutur Listyo.

Mantan Kabareskrim ini menilai, apabila ketahanan pangan terjaga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk pertanian.

Dia meyakini banyak produk pertanian yang bisa ditanam dan dikembangkan di Tanah Air. Tentunya didukung oleh ketersediaan lahan dan bibit berkualitas.

“Ke depan tentunya bagaimana kemudian pertanian kita bisa didorong semakin mengembangkan ekspor,” ujarnya.

Dia menyatakan dari paparan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dalam kurun waktu dua tahun terakhir Indonesia tidak impor beras.

Hal ini, kata Listyo, menjadi prestasi tersendiri Kementan yang perlu dipertahankan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor beras.

Terkait ekspor, lanjut Listyo, akan ditingkatkan dan program “food estate” yang saat ni sedang dikembangkan menjadi konsern Polri supaya bisa berjalan sehingga Indonesia memiliki lahan pertanian, peternakan, yang luas sehingga cukup memenuhi kebutuhan seluruh bangsa Indonesia.

Tidak hanya itu, dia juga mengapresiasi keberhasilan sektor pertanian menyumbang produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tengah situasi COVID-19 dengan nilai cukup besar, bahkan bisa melakukan ekspor.

“Ini sebetulnya bisa menjadi kebanggaan tersendiri, kepolisian akan terus men-support, sinergi untuk dukung agar program-program dalam mewujudkan ketahanan pangan, mengurangi impor dan memperbesar ekspor ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menambahkan, kerja sama Polri dan Kementan dalam rangka menjaga ketahanan pangan sudah terjadi sejak lama.

Menurut Dedi, MoU sebelumnya juga sudah ada, dan hari ini lebih diperkuat kembali.

“Kemudian tadi Bapak Kapolri menyampaikan, di-breakdown menjadi program kerja sama (PKS) itu dirjen Kementan dengan Kabareskrim,” tutur Dedi.

PKS tersebut, menurut Dedi, terkait tengan menjaga ketersediaan distribusi pupuk, bibit, kemudian Satgas Pangan dikerjakan teknis di lapangan agar betul-betul menjamin pelaksanaan pendistribusian.

Dengan pengawalan dan upaya-upaya tersebut, kata Dedi, tentunya diharapkan hasil pertanian sesuai dengan target yang ditentukan.

“Kerja sama ini juga untuk menghindari terjadinya monopoli, penyimpangan hukum lainnya itu terjaga,” ujar mantan Kapolda Kalteng ini.

“Karena konsern Pak Mentan dan Pak Kapolri adalah kesediaan stok pangan untuk 273 juta masyarakat Indonesia itu cukup. Ke depannya justru nanti akan meningkatkan ekspor di bidang pangan,” demikian Dedi.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Published

on

By

Kemhan Dukung Pengusutan Kasus Korupsi Asabri

Channel9.id-Jakarta. Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, dituntut hukuman mati karena dinilai terbukti melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun dari pengelolaan dana PT Asabri (Persero) serta pencucian uang. “Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua primer, menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati,” kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.

Heru adalah satu dari tujuh terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Selain dituntut hukuman mati, Heru Hidayat juga diwajibkan membayar pidana pengganti sebesar Rp12,643 triliun. “Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” kata jaksa.

Heru dinilai terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang..

Menurut jaksa, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa termasuk extra ordinary crime yang berbahaya bagi integritas bangsa; perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Akibat perbuatan terdakwa adalah kerugian negara yang mencapai Rp12,643 triliun, sedangkan penyitaan aset-aset terdakwa hanya Rp2,434 triliun; terdakwa adalah terpidana seumur hidup perkara Jiwasraya yang merugikan negara Rp16,807 triliun.”

Jaksa menilai tidak ada hal yang meringankan dalam perbuatan Heru. “Hal yang meringankan, meski dalam persidangan ada hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa, tapi tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perbuatan terdakwa sehingga hal-hal tersebut patut dikesampingkan.”

Ada delapan orang terdakwa dalam perkara ini, yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016-Juli 2020 Letjen (Purn) Sonny Widjaja, Dirut PT Asabri 2012-Maret 2016 Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014-Agustus 2019 Hari Setianto, Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro diketahui merupakan terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keduanya divonis penjara seumur hidup.

PT Asabri mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta Asabri setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8 persen dengan rincian untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, dan untuk Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.

Mantan Kepala Divisi Investasi PT Asabri Ilham Wardhana (telah meninggal dunia) pada rapat Desember 2012 menyampaikan dalam rapat direksi yang dipimpin Adam Rachmat Damiri bahwa PT Asabri harus investasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham, dan jenis saham tersebut termasuk saham yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan “layer” 2 atau “layer” 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi.

Saham-saham berisiko tinggi itu, antara lain adalah saham LCGP (PT Eureka Prima Jakarta Tbk) sejak Oktober 2012, MYRX (PT Hanson International Tbk) di pasar reguler sejak 4 Oktober 2012, dan SUGI (PT Sugih Energy Tbk).

Dalam kurun waktu 2012-2019, Ilham Wardhana Siregar bersama-sama dengan Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Sonny Widjaya telah melakukan pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur penempatan dana PT Asabri dalam investasi saham, reksadana, medium term note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya.

Pertemuan itu adalah dengan beberapa pihak pemilik saham yaitu Lukman Purnomosidi, Danny Boestami, Benny Tjokrosaputro, Edward Seky Soeryadjaya, Bety, Lim Angie Christina, Rennier Abdul Rahman Latief, Heru Hidayat, dan 15 manajer investasi lainnya.

Pada sekitar Oktober 2017, Sonny Widjaya dan Hari Setianto melakukan kesepakatan dengan terdakwa Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto untuk bekerja sama dalam pengelolaan investasi PT Asabri (Persero) dengan cara akan memberikan masukan mengenai saham-saham dan produk reksadana yang bisa dipertimbangkan oleh PT Asabri (Persero) untuk “di-subscription” atau “redemption” melalui Joko Hartono Tirto.

Kerja sama melalui produk reksadana di antaranya untuk memindahkan saham-saham PT Asabri yang memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga. Reksa dana-reksa dana itu yang digunakan oleh Heru Hidayat, Ilham Wardhana B Siregar beserta pihak-pihak terafiliasinya dalam pengaturan investasi PT Asabri (Persero).

Continue Reading

Ekbis

Kasus Asabri, Letjen Purn Sonny Widjaja Dituntut 10 Tahun Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Maret 2016 – Juli 2020 Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti bersama-sama mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun dari pengelolaan dana PT Asabri (Persero). “Menyatakan terdakwa Sonny Widjaja terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer,” kata jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.

Sonny adalah satu dari tujuh terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero). Dalam tuntutan ini, Sonny juga diwajibkan membayar pidana pengganti

Jaksa juga membebankan biaya pengganti kepada terdakwa sebesar Rp64,5 miliar. “Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” kata jaksa. “Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara 5 tahun.”

Sonny dinilai terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) atau pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perbuatan terdakwa berencana terstruktur dan masif, perbuatan terdakwa membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun terhadap kegiatan asuransi dan pasar modal,” ungkap jaksa.

Sedangkan hal yang meringankan adalah belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan selama dipersidangan.

Enam terdakwa lain yang akan dibacakan tuntutannya adalah Dirut PT Asabri 2012 – Maret 2016 Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014 – Agustus 2019 Hari Setianto, Dirut PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

PT Asabri mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tabungan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8 persen dengan rincian untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.

Mantan Kepala Divisi Investasi PT Asabri Ilham Wardhana (telah meninggal dunia) pada rapat Desember 2012 menyampaikan dalam rapat direksi yang dipimpin Adam Rachmat Damiri bahwa PT Asabri harus investasi di pasar modal dalam bentuk instrument saham dan jenis saham tersebut termasuk saham yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan “layer” 2 atau “layer” 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi.

Saham-saham berisiko tinggi itu antara lain adalah saham LCGP (PT. Eureka Prima Jakarta Tbk) sejak Oktober 2012, MYRX (PT. Hanson International Tbk) di pasar reguler sejak 4 Oktober 2012 dan SUGI (PT Sugih Energy Tbk).

Dalam kurun waktu 2012-2019, Ilham Wardhana Siregar bersama-sama dengan Adam Rachmat Damiri, Bachtiar Effendi, Hari Setianto, Sonny Widjaya telah melakukan pertemuan dan kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur penempatan dana PT Asabri dalam investasi saham, reksadana, Medium Term Note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya.

Pertemuan itu adalah beberapa pihak pemilik saham yaitu Lukman Purnomosidi, Danny Boestami, Benny Tjokrosaputro, Edward Seky Soeryadjaya, Bety, Lim Angie Christina, Rennier Abdul Rahman Latief, Heru Hidayat dan 15 manajer investasi lainnya.

Pada sekitar Oktober 2017, Sonny Widjaya dan Hari Setianto melakukan kesepakatan dengan terdakwa Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto untuk bekerja sama dalam pengelolaan investasi PT Asabri (Persero) dengan cara akan memberikan masukan mengenai saham-saham dan produk reksadana yang bisa dipertimbangkan oleh PT Asabri (Persero) untuk “di-subscription” atau “redemption” melalui Joko Hartono Tirto.

Kerja sama melalui produk reksadana di antaranya untuk memindahkan saham-saham PT. Asabri yang memiliki kinerja tidak baik dan mengalami penurunan harga. Reksa dana-reksa dana itu yang digunakan oleh Heru Hidayat, Ilham Wardhana B Siregar beserta pihak-pihak terafiliasinya dalam pengaturan investasi PT Asabri (Persero).

Continue Reading

Ekbis

Naik Tipis, Harga Emas Antam Jadi Rp933.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dijual Rp933.000 per gram atau naik tipis Rp1.000 pada Selasa, 7 Desember 2021. Sebelumnya, logam mulia Antam ini dijual Rp932.000 per gram, Senin (6/12).

Sementara itu, harga buy back emas Antam juga kompak naik Rp1.000 dan berada di level Rp827.000 per gram.

Baca juga: Harga Emas Antam Stagnan, Dibanderol Rp932.000 

Berikut daftar harga emas Antam pada Selasa, 7 Desember 2021:

  • Emas batangan 1 gram Rp933.000
  • Emas batangan 2 gram Rp1.806.000
  • Emas batangan 3 gram Rp2.684.000
  • Emas batangan 5 gram Rp4.440.000
  • Emas batangan 10 gram Rp8.825.000
  • Emas batangan 25 gram Rp21.937.000
  • Emas batangan 50 gram Rp43.795.000
  • Emas batangan 100 gram Rp87.512.000

 

Continue Reading

HOT TOPIC