Connect with us

Hot Topic

Kasus Aktif di Sebagian Besar Kabupaten/Kota Di Bawah 100

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, 79,3% atau 408 dari 514 kabupaten/kota memiliki kasus aktif antara 0 – 100 kasus.

“Sebagian besar kabupaten/kota memiliki kasus aktif dibawah seratus. Yang berarti bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki kasus aktif yang tidak banyak,” katanya saat mengabarkan perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/10).

Untuk perkembangan kasus aktif, sebanyak 18,2% atau 94 kabupaten/kota  memiliki kasus aktif antara 101 – 1000 kasus. Sebesar 2,3% atau 12 kabupaten/kota memiliki kasus aktif diatas 1000 kasus. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif diatas 1000 kasus itu yang perlu diwaspadai.

Pada kasus meninggal, sebesar 63,2% atau 325 kabupaten/kota memiliki kematian 0 – 100 kasus. Sebesar 31,7% atau 163 kabupaten/kota memiliki kasus kematian antara 11 – 100 kasus. Dan 5,06% atau 26 kabupaten/kota memiliki kematian lebih dari 100 kasus.

“Ini artinya lebih dari setengah wilayah di Indonesia memiliki angka kematian yang sedikit. Namun perlu diingat, satu kematian saja terbilang nyawa,” tegas Wiku.

Pada kasus sembuh, sambungnya, sebesar 57,6% atau 276 kabupaten/kota memiliki kesembuhan diatas 75%. Bahkan, ada kabupaten/kota yang memiliki tingkat kesembuhan mencapai 100%. Kemudian, sebesar 37,5% atau 193 kabupaten/kota memiliki kesembuhan antara 25 – 75 persen.

“Satgas sangat prihatin, ternyata masih ada 13 kabupaten/kota atau 2,5 persen, masih memiliki kesembuhan sangat rendah, yaitu kurang dari 25 persen,” jelasnya.

Menurut Wiku, secara umum kabupaten/kota dengan jumlah kasus aktif dan kasus meninggal terbanyak adalah kabupaten/kota besar dan padat penduduk. Hal ini menjadi tantangan dalam menjalankan sektor sosial ekonomi, namun tetap menekan penularan. Lalu melihat kasus sembuh, justru kabupaten/kota yang berada di Indonesia paling timur dan paling barat memiliki tingkat kesembuhan rendah.

“Hal ini dikarenakan belum masif-nya testing, atau pemeriksaan laboratorium, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang belum maksimal untuk penderita pasien Covid-19,” imbuhnya.

Wiku lanjut merincikan kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan Covid-19. Untuk kasus aktif diantaranya Kota Padang (3.306), Jakarta Timur (2.663), Kota Jayapura (2.202), Jakarta Selatan (2.047), Jakarta Barat (1.951), Kota Pekanbaru (1.885), Kota Bekasi (1.731), Kota Depok (1.595), Bekasi (1.287), Jakarta Utara (1.277), Bogor (1.275) dan Jakarta Pusat (1.024).

Baca juga: Satgas Covid-19: Daerah Bukan Zona Merah Bukan Berarti Aman

“Pekan ini Kota Padang peringkat pertama kasus aktif terbanyak. Satgas mengingatkan bahwa hal ini bukanlah prestasi. Pemerintah Daerah harus mengevaluasi menyeluruh terhadap protokol kesehatan di daerahnya, jangan sedikitpun lengah. Lakukan penegakan disiplin protokol kesehatan dan optimalkan peran satgas di daerah,” lanjutnya.

Untuk kasus meninggal, ada 26 kabupaten kota mencatatkan kasus lebih dari 100. Diantaranya Kota Surabaya (1.253), Kota Semarang (675), Jakarta Pusat (443), Sidoarjo (440), Jakarta Timur (437), Jakarta Barat (414), Jakarta Selatan (335), Kota Makassar (281), Kota Medan (263), Jakarta Utara (260), Gresik (226), Kota Balikpapan (208), Kota Depok (177), Kota Palembang (176), Kota Pekanbaru (166), Kota Malang (162), Kota Samarinda (153), Kota Banjarmasin (145), Banyuwangi (144), Demak (135), Pasuruan (131), Kota Manado (122), Kota Mataram (116), Kota Bekasi (114), Kota Padang (110) dan Kudus (108).

Selain itu masih terdapat 13 kabupaten/kota yang tingkat kesembuhannnya kurang dari 25%. Diantaranya Natuna (0%), Nigada (0%), Belu (0%), Manggarai Timur (0%), Sarmi (13,3%), Kepulauan Yapen (14,2%), Maybrat (16,6%), Padang Lawas (19,5%), Bungo (20,8%), Kaimana (22,2%), Nias Utara (22,2%), Sarolangun (24,11%) dan Mamuju Utara (24,3%).

Wiku menjelaskan 4 kabupaten/kota dengan kesembuhan 0%, baru saja terdampak Covid-19. Sehingga dari jumlah kasus yang ada belum mengalami kesembuhan. Data per 25 Oktober, menunjukkan Natuna 1 kasus, Ngada 52 kasus, Belu 2 kasus dan Manggarai Timur 1 kasus. “Kita harapkan pasien-pasien Covid-19 di daerah ini bisa memiliki kesembuhan secara menyeluruh sehingga memiliki angka kesembuhan yang tinggi atau 100%,” jelasnya.

Ia juga menghimbau Pemerintah Daerah dengan tingkat kesembuhan yang rendah itu segera berkoordinasi dengan dengan Pemerintah Pusat atau Satgas Covid-19 Pusat sehingga dapat dicari jalan keluarnya dan meningkatkan angka kesembuhan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

KPK Amankan Uang Dalam Kardus dari OTT Pejabat Kemensos

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, uang tersebut berada di dalam kardus.”KPK  amankan uang di dalam kardus,” kata Nurul, Sabtu (05/12).

Namun, Ghufron belum merinci jumlah uang di dalam kardus itu, lantaran penyidik KPK masih menghitung secara rinci dari barang bukti yang diamankan. “Masih dihitung,” ujarnya.

Baca juga: Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli Terkait Bansos

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT terjadi pada Jumat malam 4 Desember 2020 hingga Sabtu dini hari 5 Desember 2020. Dugaan tindak pidananya adalah dilakukan adalah rasuah terhadap bantuan sosial program penanganan Covid-19.

“Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12).

KPK memiliki waktu 1×24 jam guna menentukan status hukum pejabat Kemensos yang terjerat OTT. “Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic Covid-19,” tandas Firli.

Continue Reading

Hot Topic

Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli:  Terkait Bansos

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait program bantuan sosial (Bansos) dalam penanganan Covid-19.

“Betul, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12) dikutip CNNIndonesia.

Baca juga: Pejabat Kementerian Sosial Terjaring OTT KPK 

Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Kantor KPK.

“Para terperiksa sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan,” katanyaa.

OTT KPK terhadap pejabat Kemensos diduga terkait bantuan sosial  atau Bansos. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat OTT. “Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic Covid-19,” ucap dia menambahkan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, KPK melakukan OTT terhadap eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Pejabat Kementerian Sosial Terjaring OTT KPK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan pada Sabtu (5/12) dini hari.

Penyidik mengamankan beberapa orang diantaranya pejabat Kementerian Sosial yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan bantuan sosial covid-19.

Baca juga: KPK Kembali OTT, Kali Ini Bupati Banggal Laut

Wartawan kontributor MetroTV Mario Pasaribu menyampaikan, pihak KPK membenarkan hal itu.

Belum diketahui secara pasti detail dan siapa saja yang terjerat OTT KPK. Saat ini, pihak KPK sedang memeriksa mereka untuk menentukan status hukum pejabat Kemensos itu, apakah menjadi saksi atau tersangka.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC