Hot Topic
Kasus UU ITE Jerat Pengurus IPW, Polda Metro Jaya Utamakan Mediasi
Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menanggapi Ind Police Watch (IPW) yang meminta Kapolri mencopot Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis, karena dinilai melakukan pembangkangan terhadap perintah Kapolri tentang UU ITE.
Dalam hal ini, Lubis menetapkan Ketua bidang Investigasi IPW Joseph Erwiantoro sebagai tersangka. Padahal, menurut IPW, penetapan itu tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan kasus UU ITE.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan, Joseph Erwiantoro tetap dipanggil hari ini. Namun, kasus ini akan diupayakan dengan jalan mediasi. Hal ini sejalan dengan pedoman yang tertuang dalam SE Kapolri soal penanganan kasus UU ITE.
“Jadi ini kasus tetap berlangsung, tapi kami menyikapi SE Pak Kapolri. Persuasif dan mediasi yang kita kedepankan. Sambung dengan masalah ini hari ini sudah datang yang bersangkutan. Kita tidak lakukan pemeriksaan, kita upayakan persuasif kemudian kita mediasi dengan si pelapor. Kita mediasi kepada pelapor,” kata Yusri, Selasa 23 Februari 2021.
Yusri menjelaskan, kasus Joseph Erwiantoro ini bukan kasus baru. Kasus itu mulai diselidiki sebelum SE Kapolri soal penanganan kasus ITE keluar.
“Jadi bukan kasus ini baru. Laporan polisi pada 2020 dan sudah masuk ke Polda Metro Jaya, sudah masuk ke penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka terhadap terlapor karena sudah memenuhi dua alat bukti yang cukup untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kita sikapi dengan surat edaran dari Kapolri, kita kedepankan persuasif dan mediasi yang kita kedepankan hari ini,” ujarnya.
Yusri menyampaikan, kasus ini akan berhenti bila pihak pelapor mau mencabut laporannya. Penyidik pun akan berusaha terus untuk mengupayakan kedua pihak bisa bermediasi.
“Jadi pertanyaan apakah pelapor terima atau tidak? Kalau tidak terima, hukum tetap berjalan. Tetapi kita upayakan semaksimal mungkin kita lakukan mediasi dan tidak lakukan penahanan,” kata Yusri.
Polda Metro Jaya juga akan melakukan koordinasi dengan jaksa bila kasus ini harus berpindah ke kejaksaan.
“Kemudian kedua kalau sampai nanti ke JPU. Toh kami juga sama kami berkoordinasi dengan JPU untuk dikedepankan adalah mediasi untuk kasus ini,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis.
Neta juga meminta Kapolri memerintahkan Propam Polri memeriksa Lubis karena melakukan pembangkangan terhadap perintah Kapolri tentang UU ITE.
“Dari pendataan IPW, Kapolri Listyo Sigit berkali kali mengatakan bahwa dalam menerapkan UU ITE para penyidik Polri agar lebih selektif karena UU ITE bukan alat kriminalisasi. Nyatanya Dirkrimsus Polda Metro Jaya tidak menggubris perintah Kapolri Sigit,” kata Neta dalam keterangan resmi, Selasa 22 Februari 2021.
Neta menjalaskan, hari ini Selasa 23 Februari 2021 siang, Ketua bidang Investigasi IPW Joseph Erwiantoro diperiksa sebagai tersangka dengan surat panggilan Nomor: Spgl/499/II/RES 2.5/2021/Ditreskrimsus PMJ.
Menurut Neta, pemanggilan ini jelas Pembangkangan terhadap perintah Kapolri Sigit bahwa penggunaan UU ITE agar lebih selektif dan bukan alat kriminalisasi.
“Dalam kasus ini IPW sudah mendapat keterangan dari 2 Ahli Bahasa bahwa tidak ada Penghinaan dalam apa yang dituduhkan Pelapor terhadap Terlapor,” ujarnya.
Tidak hanya itu, sebelumnya pada 20 November 2020, Ketua Bidang Investigasi IPW (Ind Police Watch) Joseph Erwiyantoro sudah dipanggil dan dimintai keterangan dan diperiksa Ditreskrimsus PMJ dengan Nomor: Spgl/4207/XI/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus atas laporan Agustinus Eko Rahardjo.
Dalam kasus ini, IPW melihat pengaduan Pelapor sebenarnya tidak mendasar karena tulisan Terlapor sesungguhnya adalah Kritik Membangun untuk persepakbolaan nasional dan tidak ada kata-kata fitnah untuk Pelapor.
IPW khawatir jika aksi pembangkangan para Penyidik terhadap Perintah Kapolri ini dibiarkan akan terjadi keresahan masyarakat, yang berujung pada ketidakpercayaan publik dan benturan sosial antara masyarakat dengan pimpinan kepolisian, karena masyarakat merasa dikriminalisasi dengan pasal pasal karet UU ITE yang “dimainkan” para penyidik.
“Untuk itu kasus pembangkangan ini tidak boleh dibiarkan dan Dirkrimsus Polda Metro Jaya harus segera dicopot dari jabatannya dan segera diperiksa Propam Polri,” ujarnya.
HY
Channel9.id-Jakarta. Kordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyesalkan lambatnya tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggeledah rumah politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus.
Penggeledahan itu, baru dilakukan setelah dua bulan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat dan eks Mensos Juliari Peter Batubara.
“Ibarat perang, penggeledahan itu harus ada unsur kejut dan mendadak, jika perlu malam hari atau menjelang pagi,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Kamis (25/2).
Penyidik KPK baru menggeledah rumah Ihsan Yunus yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur pada Rabu (24/2) kemarin.
Dalam penggeledahan yang dilakukan selama kurang lebih dua jam, tim penyidik KPK gagal mengamankan barang bukti dokumen pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.
“Lah geledahnya sudah sebulan dari kejadian emang dapat apa, agak sulit untuk dapat barang bukti, diduga sudah dibersihin sebelumnya. Sudah sangat terlambat,” kata dia.
Boyamin menyatakan, alasan ini yang membuat pihaknya mengajukan praperadilan terkait 20 izin yang diterbitkan Dewas KPK, tetapi tidak segera ditindaklanjuti dalam kasus dugaan suap bansos Covid-19.
KPK mengakui gagal mengamankan barang bukti usai menggeledah sebuah rumah di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga rumah yang berlokasi di Jalan Kayu Putih Selatan 1, Nomor 16, Pulogadung, Jakarta Timur merupakan rumah politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus.
IG
Channel9.id – Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, Bripka CS datang ke sebuah Kafe di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, untuk membeli minuman keras dan berniat mabuk-mabukkan.
Diketahui, Bripka CS menjadi tersangka kasus penembakan di sebuah Kafe di kawasan Cengkareng Barat pada Kamis 25 Februari 2021 pagi. Bripka CS menembak empat orang hingga tewas. Tiga korban tewas di lokasi dan satu korban tewas saat di rumah sakit.
“Dia datang sekitar pukul 02.00 WIB langsung memesan minuman (miras),” kata Yusri dalam konferensi pers, Kamis 25 Februari 2021.
Saat kafe hendak ditutup sekira pukul 04.00 WIB, Kamis 25 Februari 2021, pelayan kafe menyerahkan bill pembayaran minuman. Dari sumber IPW, tagihan itu mencapai Rp.3.335.000.
Bripka CS tidak mau membayar dan tidak mau pergi meninggalkan kafe itu. Karena Bripka CS bersikeras, pelayan Kafe memanggil anggota TNI berinisal S yang saat itu sedang menjaga keamanan di dekat lokasi.
“Tapi dia tetap emosi hingga mencabut pistol dan menembak tiga korban,” kata Yusri.
Akibat perbuatan Bripka CS, tiga orang tewas di lokasi dengan luka tembak di tubuhnya.
Korban meninggal adalah prajurit TNI AD berinisial S. Korban meninggal lain adalah FSS dan M, yang merupakan pegawai kafe. Sementara korban luka adalah H.
“Tersangka langsung diamankan petugas lainnya, dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya,” ujar Yusri.
Kasus ini sedang ditangani oleh Bidpropam Polda Metro Jaya dan Pomdam Jaya.
HY
Channel9.id – Jakarta. Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo menegaskan, Bripka CS akan diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Diketahui, Bripka CS melakukan penembakan yang menewaskan tiga orang dan satu luka di sebuah kafe daerah Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Kamis 25 Februari 2021.
“Sesuai Peraturan Pemerintah No 1/2003 pasal 11, 12, 13 Bid Propam Polda Metro Jaya dan Div Propam Polri akan memproses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada yang bersangkutan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU No 2/2002,” kata Sambo dalam keterangannya, Kamis 25 Februari 2021.
Sambo menyebut, anggota Polsek Kalideres, Jakarta Barat ini akan dilakukan proses pidana oleh Ditreskrimum Polda Metro.
“Selanjutnya, Propam Polri melakukan pengecekan kembali prosedur pemegang senjata api di seluruh jajaran dan wilayah baik test psikologi, latihan menembak dan catatan perilaku anggota Polri,” sebutnya.
Sambo menegaskan, pihaknya akan melakukan penertiban terhadap anggota Polri untuk tidak memasuki tempat hiburan hingga sampai menenggak minuman keras.
“Selanjutnya, Propam Polri akan melakukan penertiban terhadap larangan anggota Polri untuk memasuki tempat hiburan dan meminum minuman keras termasuk penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan kronologi kasus penembakan yang dilakukan Bripka CS hingga menewaskan 3 orang dan 1 luka di sebuah kafe di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Kamis 25 Februari 2021 pagi.
Mulanya pukul 02.00 WIB, Kamis 25 Februari 2021, Bripka CS dan temannya datang ke sebuah Kafe di Cengkareng Barat. Dia datang untuk membeli minuman keras dan berniat mabuk-mabukan.
“Dia datang sekitar pukul 02.00 WIB langsung memesan minuman,” kata Yusri dalam konferensi pers, Kamis 25 Februari 2021.
Saat kafe hendak ditutup sekira pukul 04.00 WIB, Kamis 25 Februari 2021, pelayan kafe menyerahkan bill pembayaran minuman. Dari sumber IPW, tagihan itu mencapai Rp.3.335.000.
Bripka CS tidak mau membayar dan tidak mau pergi meninggalkan kafe itu. Karena Bripka CS bersikeras, pelayan Kafe memanggil anggota TNI berinisal S yang saat itu sedang menjaga keamanan di dekat lokasi.
“Tapi dia tetap emosi hingga mencabut pistol dan menembakan tiga korban,” kata Yusri.
Akibat tembakan Bripka CS, tiga orang tewas di lokasi dengan luka tembak di tubuhnya.
Korban meninggal adalah prajurit TNI AD berinisial S. Korban meninggal lain adalah FSS dan M, yang merupakan pegawai kafe. Sementara korban luka adalah H.
“Tersangka langsung diamankan petugas lainnya, dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya,” ujar Yusri.
Kasus ini sedang ditangani oleh Bidpropam Polda Metro Jaya dan Pomdam Jaya.
HY
Jokowi: Kecepatan Penanganan Pandemi Kunci Pemulihan Ekonomi
Kepala Bappenas: Rakortekbang Simpul Penyelarasan Rencana Kerja Pusat-Daerah
Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah, Kemendagri Gelar Kortekrenbang 2021
Dinilai Tak Serius Atasi Banjir, PSI Akan Ajukan Hak Interpelasi
Kelompok Bersenjata Membunuh 36 Orang di Nigeria Utara
Seriuskan Konvensi Nasional Partai Politik di Indonesia!
Jejak Daud Gerung Calon Ketum PB PMII dari Jakarta
Snack Video Janjikan Uang Kepada Pengguna, OJK: Waspada!
Memaksimalkan “Harta Karun” Kemendagri
Diperiksa Senin Lusa, Tokoh NU Bongkar Sosok Abu Janda yang Sebenarnya
Kronologi Bripka CS Tembak 3 Korban Hingga Tewas di Kafe Cengkareng
Polisi Pelaku Penembakan di Kafe Cengkareng Ditetapkan Jadi Tersangka
Kirim Peringatan Virtual ke Akun Penyebar Hoaks, DPR: Pendekatan Polri yang Baru dan Humanis
Polri Kirim 12 Peringatan Virtual Ke Akun Penyebar Hoaks
Pakar: LPTK Perlu Dorong Pembelajaran Berbasis TPACK
Presiden Jokowi Minta Perbaikan Tanggul Citarum Selesai Dua Hari Lagi
