Connect with us

Nasional

Kelola Limbah Covid-19, Pemerintah Siapkan Dana Rp1,3 Triliun

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah mengalokasikan dana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis Covid-19 sebesar RP1,3 triliun. Dana tersebut akan diintensifkan untuk membuat sarana pengolahan limbah medis yang jumlahnya meningkat selama pandemi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan pers secara virtual usai mengikuti rapat terbatas tentang pengelolaan limbah B3 medis Covid-19 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Rabu (28/07).

“Dana yang diproyeksikan untuk diolah sebesar Rp1,3 triliun, yang diminta Presiden untuk di-exercise untuk membuat sarana-sarana insinerator dan sebagainya,” ujar Siti Nurbaya.

Baca juga: KTT 14 Asia Timur, Jokowi: Indonesia Tolak Limbah Sampah dari Luar Negeri 

Ia memaparkan, berdasarkan data yang masuk, limbah medis Covid-19 hingga tanggal 27 Juli 2021 mencapai total 18.460 ton, yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi dan karantina mandiri, uji deteksi, maupun vaksinasi. Limbah medis tersebut terdiri atas infus bekas, masker, vial vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR Antigen, hingga alkohol pembersih swab.

“Data jumlah limbah tersebut belum menggambarkan jumlah limbah medis B3 yang sesungguhnya. Perkiraan asosiasi rumah sakit, limbah medis mencapai 383 ton per hari,”kata Siti Nurbaya.

Ia menuturkan, kapasitas fasilitas pengolah limbah B3 medis itu sebesar 493 ton per hari. Meskipun di atas kertas mencukupi, tetapi sebaran tempat pengolah limbah tersebut terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Jadi arahan Bapak Presiden tadi, supaya semua instrumen pengelolaan limbah medis untuk menghancurkan limbah medis yang infeksius harus kita selesaikan,” ucapnya.

Siti Nurbaya menjelaskan, jumlah limbah medis B3 selama pandemi Covid-19 sendiri mengalami peningkatan cukup signifikan. Ia mencatat, peningkatan terjadi di beberapa provinsi selama periode 9 Maret 2020 hingga tanggal 27 Juli 2021.

Di Jawa Barat, dalam rentang waktu tersebut limbah B3 medis meningkat dari 74,03 ton pada 9 Maret 2020, menjadi 836,975 ton pada 27 Juli 2021. Di Jawa Tengah, dari 122,82 ton meningkat menjadi 502,401 ton.

Di Jawa Timur, dari 509,16 ton menjadi 629,497 ton. Di Banten, dari 228,06 ton menjadi 591,79 ton. Sementara di DKI Jakarta, dari 7.496,56 ton menjadi 10.939,053 ton.

“Harapannya, pemerintah daerah jangan lengah soal limbah medis ini. Ikuti perkembangan di lapangannya, sarana-sarananya,” ujar Siti Nurbaya.

Ia mengaku, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah daerah yang isinya menegaskan bahwa limbah medis Covid-19 tidak boleh dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Jika hal itu terjadi, lanjut Siti Nurbaya, maka pemerintah daerah bisa mendapat sanksi.

“Oleh karena itu, kami minta pemerintah daerah untuk berhati-hati dan menaati soal ini,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri Beri Penghargaan kepada Kabupaten Pulau Taliabu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, memberikan penghargaan kepada Bupati Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara H. Aliong Mus. Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya selaku kepala daerah, dalam membina kesiagaan Satpol PP dan Linmas serta pencegahan bencana.

Penyerahan tanda penghargaan dalam bentuk piagam tersebut, diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Admnistrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dan disaksikan Direktur Pol PP Linmas Kemendagri Benhard E. Rondonuwu di Gedung H Kantor Pusat Kemendagri,  Selasa (21/9/2021).

Bupati Pulau Taliabu dipilih karena kerja kerasnya bersinergi bersama TNI-Polri dan masyarakat adat dalam melaksanakan kegiatan operasi yustisi. Selain itu, bersama TNI-Polri dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, pemerintah setempat juga berkolaborasi dalam mengatasi pandemi, serta berupaya mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Baca juga: Puncak HUT, Mendagri Beri Penghargaan Kepada Satpol PP Berprestasi

Benhard menuturkan, pemberian penghargaan  tersebut merupakan bagian dari bentuk rasa bangga dan apresiasi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada Bupati Pulau Taliabu beserta jajarannya. Mereka, kata dia, dinilai tak henti memberikan perhatian penuh terhadap Unit Kerja Satpol PP Kabupaten Pulau Taliabu.

Dia berharap, pembinaan Aliong Mus kepada Satpol PP Kabupaten Taliabu terkait penanggulangan bencana dapat menjadi motivasi bagi daerah lainnya. Sehingga, daerah lain dapat terpacu untuk meraih prestasi, khususnya terkait dengan pencegahan bencana.

“Adanya koordinasi dan evaluasi antara pemerintah pusat selaku pembina, dengan penyelenggara penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan aparatur yang disiplin, loyal dan berintegritas tinggi dalam pelayanan masyarakat,” ucap Benhard.

Dia menuturkan, Satpol PP memiliki peran penting dalam penanganan Covid-19 di sektor hulu, yakni mencegah penularan. Peran itu dilakukan dengan menegakkan aturan terkait penanganan dan mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.

Sedangkan peran di sektor hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan. Selain itu, Satpol PP juga bisa ditugaskan melacak orang yang melakukan kontak erat dengan pasien positif.

Sementara itu, Aliong Mus pun mengucap rasa terima kasihnya karena telah dipercaya mendapatkan penghargaan dari Kemendagri. Ia menyebutkan, penghargaan itu ia dedikasikan untuk seluruh jajaran Pemkab Pulau Taliabu dan seluruh masyarakat Taliabu yang telah mendukung dalam penanganan Covid-19.

Continue Reading

Nasional

Bedah Musik Kebangsaan, BPIP Sambangi Untirta

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menggelar Bedah Musik Kebangsaan ‘Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Lewat Musik’ dari kampus ke kampus. Usai sukses di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, Bedah Musik berlanjut di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang-Banten, Kamis (23/9).

Sebagai tuan rumah, Rektor Untirta Fatah Sulaiman membuka sambutan. Ia mengaku merasa bersyukur bisa bersinergi dengan BPIP, Sinergy of Indonesia, dan Indonesia Care.

“Bedah Musik Kebangsaan ini wujud sinergi, inovasi, dan motivasi membangun negeri khususnya milenial. Sesuai amanah Presiden Jokowi, para rektor wajib mendidik mahasiswa agar jadi SDM unggul dan utuh,” ujar Fatah.

Ia teringat saat berkunjung ke Korea Selatan. Di pelosok Negeri Gingseng didengarkan lagu kebangsaan mereka. “Indonesia juga bisa. Saya suka lagunya Cokelat, Bendera. Genre dangdut juga membangkitkan nasionalisme,” imbuh Fatah.

Band berprestasi asal Untirta, Sarasa Ethnic tampil di podium membawakan lagu Cinta Indonesia. Wakil Kepala BPIP Haryono ikut antusias mendengarkan. Menurutnya, para personel band yang notabene mahasiswa itu sangat cerdas. Mampu memadukan instrumen modern dan tradisional.

“Begitu pula Pancasila. Tradisi tidak harus disikapi tradisional, tapi dikembangkan untuk dinamika berbangsa bernegara,” jelas Haryono.

Baca juga: Tantangan BPIP Untuk Gaungkan Pancasila Kepada Milenial 

Ditambahkan, kesenian itu sarat kreasi, imajinasi, dan prestasi. Maka, Haryono berharap Bedah Musik Kebangsaan bisa dimaknai para mahasiswa sebagai bahan riset untuk masa depan Indonesia.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang ikut hadir juga menyampaikan apresiasi. Ini kali ketiga Bedah Musik Kebangsaan digelar BPIP. Diketahui, Doli juga Founder Sinergy Of Indonesia. Pihaknya dan Indonesia Care (komunitas musisi) telah membuat Nyanyian Rumah Indonesia. Album itu berisi 5 lagu daerah yang diaransemen ulang dan 4 lagu karangan para musisi.

“Album ini tak ada manfat jika tak disosialisasikan kembali ke milenial. Maka kami menghubungi BPIP. Ke depan kami bersinergi lagi menjangkau lebih banyak sekolah dan kampus,” bebernya.

Hadir pula langsung dalam acara; Plt. Sestama BPIP Karjono, Deputi I BPIP Prakoso, Direktur Sosialisasi BPIP M. Akbar Hadiprabowo dan Pakar Kebijakan Publik Harits Wicaksana. Adapun para musisi mendendangkan Rayuan Pulau Kelapa (Conrad GV), Anak Negeri (Shanna Shanon dan Alshant), Bangun Pemudi Pemuda (Alshant dan Awing) dan Dari Sabang Sampai Merauke (Slag band). Even tersebut diikuti para Mahasiswa Untirta baik secara daring maupun luring.

Continue Reading

Hot Topic

Usut Mafia Tanah, Polri Pastikan Jalankan Instruksi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri memastikan menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk mengusut mafia tanah demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan, instruksi Presiden tersebut telah didengarkan seluruh jajaran Polri baik di tingkat Mabes, maupun Polda, hingga Polres dan Polsek.

“Presiden menginformasikan, mengintruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas masalah kasus mafia tanah, tentunya dan pasti instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat,” ujar Rusdi, Jumat 24 September 2021.

Rusdi menyatakan, secara otomatis instruksi Presiden tersebut langsung didengar oleh seluruh jajaran Polri, meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum memberikan arahan kepada jajarannya terkait instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia tanah.

“Itu sudah otomatis, ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para kasatwil, kapolda, kapolres, kapolsek itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan,” ucap Rusdi.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Komitmen Berangus Mafia Tanah

Rusdi menegaskan, Polri akan bekerja maksimal dalam mengusut mafia tanah, termasuk menindak apabila ada aparat yang bermain di dalamnya.

Namun, lanjut dia, Polri tetap berpegang pada azas “equality before the law” dalam penanganan perkara mafia tanah.

Rusdi pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan mempercayakan Polri dalam menuntaskan kasus mafia tanah,.

“Silakan saja, kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja, sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum. Siapa pun sekali lagi azas ‘equality before the law’ bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

Presiden juga meminta Polri tidak ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Dan memastikan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-“backingi” mafia tanah tersebut.

Polri juga diminta agar dapat memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC