Connect with us

Nasional

Kemendagri Ajak Bacakada, Parpol, dan Tim Sukses Gelorakan Pilkada Sehat 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengajak seluruh partai politik, pasangan bakal calon kepala daerah, tim sukses serta simpatisan untuk menggelorakan dan melaksanakan Gerakan Pilkada Sehat 2020.

“Mari kita gelorakan dan laksanakan Gerakan Pilkada Sehat 2020 dengan menjalankan setiap tahapan pilkada dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 dengan baik,”  kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (24/09).

Kemendagri mengapresiasi seluruh partai politik, pasangan bakal calon kepala daerah, dan tim sukses yang telah menaati dan melaksanakan protokol kesehatan pada saat tahapan penetapan pasangan calon yang digelar dan diumumkan di setiap KPU pada Rabu (23/09).

Bahtiar berharap, untuk tahapan pilkada selanjutnya seluruh bakal calon kepala daerah, parpol pengusung  dan tim sukses untuk tetap konsisten melaksanakan Protokol Kesehatan  Covid-19 sehingga Pilkada 2020 berlangsung dengan sukses dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

“Sebagai calon pemimpin daerah mari kita menjadi contoh teladan bagi warga masyarakat dalam mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19,” ujar Bahtiar.

Terkait revisi Peraturan KPU (PKPU)   Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam, Bahtiar menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima dari anggota KPU Hasyim Asyi’ari, KPU telah selesai melakukan revisi PKPU.  Salah satu materi yang direvisi terkait pengaturan pengundian nomor urut dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 dan sanksi administrasi bagi pelanggarnnya.

Revisi PKPU No 10 Tahun 2020 ini merupakan kesepakatan yang dicapai pemerintah dalam hal ini Kemendagri, DPR (Komisi II DPR), serta penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/9).

“KPU juga telah menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dan Kota, begitu PKPU tersebut diundangkan dan diterbitkan, agar mengirimkan surat pemberitahuan kepada parpol dan Paslon yang materinya mengutip materi PKPU tersebut, dengan tembusan kepada Bawaslu dan Kepolisian setempat, dalam rangka antisipasi dan sosialisasi,” ujar Bahtiar mengutip informasi yang disampaikan anggota KPU Hasyim Asy’ari.

Ketentuan dimaksud dalam draf revisi PKPU yakni pada  Pasal 55 berbunyi;

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.hanya dihadiri oleh:

  1. Pasangan Calon;
  2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
  3. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon; dan
  4. 7 (tujuh)/5 (lima) orang anggota KPU Provinsi atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

b. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, dan/atau Tim Kampanye dilarang melakukan iring-iringan dan mengundang massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon; dan

c. peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Revisi pada Pasal 88B yakni;

(1) Dalam hal terdapat Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(2) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi administrasi.

(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

  1. apabila terdapat 1 (satu) atau beberapa Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuktikan dengan surat pernyataan; atau
  2. apabila seluruh Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan penundaan sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari masing-masing Pasangan Calon.

(4) Pengundian nomor urut Pasangan Calon yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan dengan mengambil nomor urut Pasangan Calon yang belum diundi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Seorang Perempuan Dibakar Dalam Mobil, Korban Masih Kerabat Presiden Jokowi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Seorang perempuan bernama Yulia (42) ditemukan dibakar di dalam mobil miliknya. Kejadian itu terjadi di Cendana Baru, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo pada Selasa 20 Oktober 2020 malam.

Korban ditemukan terbakar dalam Mobil Xenia tahun 2010 miliknya dengan kondisi tangan terikat plester dan luka di dahi. Yulia terbakar dalam kondisi duduk di jok belakang.

Yulia adalah seorang pengusaha yang juga kerabat Presiden Jokowi. Dia telah dimakamkan setelah disemayamkan di rumah duka kawasan Gambuhan RT 4/RW 2 Baluwarti, Pasar Kliwon, Kota Solo, Rabu (21/10).

Kasat Reskrim AKP Muhammad Alfan mejelaskan kronologi penemuan jenazah Yulia yang terbakar di dalam mobil miliknya.

Penemuan jenazah Yulia berawal dari laporan seorang warga yang melihat asap tebal dari sebuah halaman pada Selasa 20 Oktober 2020 pukul 22.00 WIB.

“Ketika dicek ternyata mobil terbakar bukan milik pemilik halaman. Bahkan petugas PMK yang datang setelah adanya kebakaran melakukan pemadam, namun di dalamnya ditemukan sosok wanita,” kata Alfan dilansir radarsukabumi.com, Rabu (21/10).

Setelah mendapat laporan, petugas langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Korban dibawa ke RSUD Moewardi Solo untuk diotopsi.

Selain itu, polisi juga melakukan olah TKP. Hasilnya diketahui korban memiliki dua alamat, yakni tinggal di Pasar Kliwon, Kota Solo dan Selo Wonogiri.

“Kita masih lakukan penyelidikan penyebab kematian korban yang kondisi di dalam mobil,” ucapnya.

Sepupu Presiden Jokowi, Andi Wibowo membenarkan korban Yulia masih keluarganya. Yulia merupakan kerabat Jokowi.

Andi Wibowo adalah anak dari Miyono. Sedangkan Miyono merupakan paman Presiden Joko Widodo.

“Bu Yulia kakak ipar saya. Bu Yulia ini punya suami. Nah, suaminya adalah kakak dari istri saya. Saya dapat kabar pagi katanya meninggal dunia karena kecelakaan,” ucap Andi.

Dia menyebut Yulia adalah istri dr. Achmad Yani. Adik dr. Achmad Yani menikah dengan Andi Wibowo, anak dari paman Jokowi.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Antisipasi Demo, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja masih berlanjut. Massa buruh dan mahasiswa akan kembali berdemo di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (22/10).

Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait adanya massa aksi yang akan demo di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat. Hal ini, agar masyarakat lain yang hendak melakukan aktivitasnya tidak terganggu.

Baca juga:Buruh Kembali Demo Hari Ini, Polda Akan Rekayasa Lalin

Berikut rekayasa lalu lintasnya:

  1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke traffic light Harmoni
  2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.
  3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.
  4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih.
  5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalin dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.
  6. Arus lalu lintas dari Jalan Tanah Abang II yang akan lurus ke Jalan Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan. Arus lalu lintas dari Jalan Majapahit yang akan belok ke kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit.
  7. Arus lalu lintas dari l Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryo Pranoto maupun dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada

 

 

Continue Reading

Hot Topic

8.000 Personel TNI-Polri Amankan Demo Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sebanyak 8.000 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disiagakan untuk mengawal jalannya aksi massa yang akan kembali turun ke jalan untuk demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Rencananya, demo akan berlangsung  di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (22/10).

“8.000 personel gabungan yang kita siapkan di Patung Kuda ya. Di titik-titik kedatangan massa ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, Kamis (22/10).

Baca juga: KPAI: Sebanyak 171 Anak Diamankan Polda Metro Jaya Terkait Demo UU Ciptaker

Selain itu, lanjut Yusri, terdapat 7.000 personel gabungan cadangan yang juga disiagakan jika memang diperlukan ketika terjadi kerusuhan dalam demo tersebut.

“Ada 7.000 personel standby di DPR dan Monas, artinya kalau nanti diperlukan adanya kekuatan tambahan itu yang kita turunkan,” ucapnya.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC