Connect with us

Nasional

Kemendagri: Dana Insentif Daerah Dorong Inovasi pada Pemda dan Masyarakat

Published

on

Kemendagri: Dana Insentif Daerah Dorong Inovasi pada Pemda dan Masyarakat

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri mengimbau kepada pemerintah daerah agar Dana Insentif Daerah (DID) bidang inovasi digunakan untuk mengembangkan dan mendorong inovasi baik pada pemerintah daerah maupun di masyarakat.

“DID bidang inovasi dapat lebih difokuskan untuk mendukung dan mengembangkan inovasi di berbagai urusan yang dilaksanakan perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah,” ujar Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni secara virtual saat menjadi pembicara kunci dalam Sosialisasi dan Pelatihan Teknis Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi, Rabu, 28 Juli 2021.

Baca juga: Dirjen Dukcapil: Pengurusan Layanan Adminduk Tanpa Syarat Tambahan

Dalam acara yang dilaksanakan Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu, Fatoni menyampaikan, pada Tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan DID bidang inovasi sebesar 121 Milyar. Besaran tersebut pada tahun 2021 naik sebesar 212 Milyar. Dana itu, tambah Fatoni, diberikan Pemerintah untuk memberikan insentif kepada daerah atas kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan inovasi, perbaikan, dan pencapaian kinerja. Perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang inovasi tersebut diukur melalui Indeks Inovasi Daerah.

“Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Bagi daerah yang mendapat predikat Sangat Inovatif dalam penilaian indeks itu, diberikan penghargaan Innovative Government Award (IGA) berupa piagam dan trofi oleh Menteri Dalam Negeri. Pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah dikelompokkan dalam klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. Selain itu, daerah terbaik pada masing-masing klaster diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat DID bidang inovasi,” jelas Fatoni.

Fatoni juga mengimbau bagi daerah yang ingin mendapatkan DID bidang inovasi agar terus berpacu menciptakan dan mengembangkan inovasi di daerahnya. Inovasi daerah tersebut juga wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui sistem Indeks Inovasi Daerah lewat laman https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id.

“Selain itu, berdasarkan Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah terdapat 5 kriteria inovasi yang perlu diperhatikan daerah. Kriteria itu di antaranya mengandung pembaruan, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, dan tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu inovasi yang dilakukan juga merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan inovasi tersebut dapat direplikasi,” pungkas Fatoni.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Usut Mafia Tanah, Polri Pastikan Jalankan Instruksi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri memastikan menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk mengusut mafia tanah demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan, instruksi Presiden tersebut telah didengarkan seluruh jajaran Polri baik di tingkat Mabes, maupun Polda, hingga Polres dan Polsek.

“Presiden menginformasikan, mengintruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas masalah kasus mafia tanah, tentunya dan pasti instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat,” ujar Rusdi, Jumat 24 September 2021.

Rusdi menyatakan, secara otomatis instruksi Presiden tersebut langsung didengar oleh seluruh jajaran Polri, meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum memberikan arahan kepada jajarannya terkait instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia tanah.

“Itu sudah otomatis, ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para kasatwil, kapolda, kapolres, kapolsek itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan,” ucap Rusdi.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Komitmen Berangus Mafia Tanah

Rusdi menegaskan, Polri akan bekerja maksimal dalam mengusut mafia tanah, termasuk menindak apabila ada aparat yang bermain di dalamnya.

Namun, lanjut dia, Polri tetap berpegang pada azas “equality before the law” dalam penanganan perkara mafia tanah.

Rusdi pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan mempercayakan Polri dalam menuntaskan kasus mafia tanah,.

“Silakan saja, kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja, sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum. Siapa pun sekali lagi azas ‘equality before the law’ bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

Presiden juga meminta Polri tidak ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Dan memastikan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-“backingi” mafia tanah tersebut.

Polri juga diminta agar dapat memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Dorong APBD Berikan Kontribusi Nyata Melalui Tim Penggerak PKK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan dampak positif dari partisipasi aktif Tim Penggerak PKK dalam pengendalian COVID-19.

“Kami belajar dari pengalaman COVID-19 ini, peran PKK cukup dominan untuk bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengendaliannya (penyebaran COVID-19),” ujar Ardian.

Ardian menjelaskan, penetrasi PKK sampai dengan level pemerintahan terkecil dan kemampuan untuk dapat bergerak lintas sektor dapat menjadi salah satu terobosan.

“PKK ini (jangkauan) organisasinya sampai dengan tingkat RT dan RW, kader-kadernya sampai di sana,” imbuhnya.

Baca juga: Kemendagri: Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Capai 42.09 Persen 

Ardian menambahkan, PKK tidak hanya membantu Pemerintah dalam hal penanganan COVID-19, baik itu sosialisasi penegakan disiplin protokol kesehatan, tapi juga menyangkut permasalahan stunting (gizi buruk) dan sektor ekonomi produktif, yang saat ini menjadi atensi Bapak Presiden.

“Untuk mewujudkan kontribusi tersebut, diperlukan perubahan perspektif dan pola kerja Tim Penggerak PKK di setiap layer Pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut Ardian mengatakan, Mendagri mengingatkan agar PKK sudah harus melangkah lebih, tidak lagi program kegiatan menyangkut penguatan kader, pelatihan-pelatihan, itu sudah lewat. Tetapi langsung menyasar pada program kegiatan yang bersifat konkrit nyata, dan dibutuhkan oleh masyarakat, sebut saja pemberian makanan untuk penanganan gizi buruk.

“Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Mendagri, Kami berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai dengan level RT/RW untuk bisa bersama menyatukan langkah dalam merumuskan kebijakan di setiap layer Pemerintahan, sehingga kontribusi nyata pemerintahan daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Gelar Ujian SKD CPNS, Kemendagri Beri Pendampingan Khusus kepada Peserta Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi pendampingan khusus kepada peserta penyandang disabilitas, yang mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan PNS di lingkungan Kemendagri 2021. Pendampingan ini diberikan kepada peserta yang mengikuti seleksi di titik lokasi mandiri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tim panitia agar siaga, bila ada peserta yang kesulitan berjalan atau membutuhkan bantuan. Sejumlah fasilitas lainnya juga disediakan, seperti kursi roda, tim kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

“Kita sama-sama tadi mendampinginya, dan mereka pada saat setelah registrasi tidak menggunakan tangga jalan, tapi mereka melalui lift langsung,” ujar Rahajeng, di Jakarta, Kamis (23/9).

Selain itu, penyelenggara juga menyediakan tim dokter okupasi yang bertugas memverifikasi data dukung yang dilaporkan peserta ke dalam sistem.

Baca juga: Kemendagri Matangkan Persiapan Pelaksanaan SKD Dengan Prokes 

Rahajeng menuturkan, tahun ini Kemendagri menerima 7 peserta penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, ada 4 peserta yang mengikuti ujian SKD di Kantor BPSDM Kemendagri. Sedangkan sisanya, mengikuti seleksi di kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka nantinya bakal mengisi 4 formasi ASN di Kemendagri.

“Alhamdulillah, 4 orang (yang mengikuti tes di titik lokasi BPSDM Kemendagri) itu sudah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar,” katanya.

Rahajeng menegaskan, pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun sebelumnya, Kemendagri juga menerima peserta penyandang disabilitas. Penerimaan itu, kata dia, merupakan bentuk pemberian hak yang sama kepada semua warga negara yang dinyatakan memenuhi ketentuan dan persyaratan. Sebab pada dasarnya, kata dia, mereka juga memiliki kompetensi yang sama dengan peserta lainnya.

Rahajeng berharap, kepada seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas dapat memberikan kinerja terbaik dan tetap semangat, bila nanti menjadi ASN di Kemendagri. Di lain sisi, lanjutnya, Kemendagri juga bakal terus berbenah menyediakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan pegawai penyandang disabilitas.

“Jadi saat ini kalau untuk penyediaan sarana dan prasarana, tentunya kami terus berbenah diri,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta penyandang disabilitas Putra Rahmat Purna menceritakan, fasilitas yang diberikan penyelenggara cukup memudahkan dirinya dalam mengikuti proses ujian SKD di BPSDM Kemendagri. Putra mengaku sudah keempat kalinya mengikuti seleksi CPNS. Namun, baru tahun ini dirinya memilih formasi sebagai penyandang disabilitas.

“Dulu-dulu dicampur gitu saja, saya kan disabilitasnya di mata, kalau saya cari-cari sendiri (petunjuk arah) kadang tulisan tidak terlihat jelas, sehingga harus mendekat,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Amelia Sofia Hadi yang turut mendaftar sebagai peserta penyandang disabilitas. Menurutnya, pelayanan berupa pendampingan yang diberikan penyelenggara sangat membantu dirinya dalam mengikuti setiap tahapan SKD. Pendampingan itu diberikan, mulai dari pendaftaran hingga memasuki ruang ujian. “Itu benar-benar kita tuh dikhususin, benar-benar diprioritaskan,” ujarnya.

Continue Reading

HOT TOPIC