Connect with us

Nasional

Masuki Hari ke-26 PPKM Darurat, BOR Covid-19 di Jatim Melandai

Published

on

Masuki Hari ke-26 PPKM Darurat, BOR Covid-19 di Jatim Melandai

Channel9.id-Surabaya. Sejak penambahan kasus tertinggi pada 15 Juli lalu yakni sebanyak 56.757 kasus baru, angka pertambahan kasus secara keseluruhan di Indonesia terus melandai bahkan menunjukkan tren penurunan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut keterisian atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit (RS) Covid-19 di wilayahnya mulai ada pelandaian. Tingkat penurunan terjadi baik untuk tempat tidur ruang isolasi, ICU, hingga RS darurat lapangan. BOR isolasi RS di Jatim kini 75 persen.

“BOR hari ini untuk isolasi (COVID-19) terisi 75 persen, BOR ICU, per hari ini 82 persen,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi usai pelantikan OPD Pemprov Jatim, Rabu (28/7/21).

Baca juga: Kabaharkam Polri Cek Penerapan PPKM Level 4 di Kota Malang

Khofifah menyebut, ruang-ruang isolasi yang ada di rumah sakit mulai melandai. Pada awal PPKM darurat lalu, BOR isolasi COVID-19 di Jatim sempat berada di atas 80 persen.

BOR isolasi COVID-19 di Jatim sebanyak 17.482 bed, dan terisi 13.112 pasien. Sementara BOR ICU COVID-19 di Jatim sebanyak 1.467, dan terisi 1.206 pasien.

“Kalau kita melihat sesungguhnya di isolasi-isolasi yang ada di rumah sakit, itu mulai sudah ada pelandaian. Dulu di RSU dr Soetomo, pada 3 minggu lalu kita melihat banyak pasien di selasar. Per pagi tadi, saya minta terus diupdate, di Soetomo di UGD sudah lengang,” terangnya.

Menurut Khofifah, kenaikan kasus COVID-19 di Jatim saat ini, tidak berdampak langsung terhadap BOR RS. Dirinya juga meminta pasien yang isolasi mandiri, untuk pindah ke ruang isolasi terpusat.

“Jadi sekarang, antara kenaikan kasus COVID-19 di Jatim dan hunian di rumah sakit, flat aja. Sekarang bahkan melandai. Tetapi jangan bilang COVID-19 sudah selesai. Tetap waspada, dan terus melakukan mitigasi,” ungkapnya.

“Pak Kapolda dan Pak Pangdam saat ini terus mengecek ruang isolasi terpusat, harapannya agar yang isoman agar pindah ke isolasi terpusat, supaya termonitor kondisinya. Ada yang mungkin butuh obat, oksigen, kalau di isolasi terpusat akan termanage, dan terkoneksi dengan RS rujukan. Seluruh koordinator isolasi terpusat harus terkoneksi dengan RS rujukan,” pungkasnya.

Sementara itu, BOR di Kota Malang masih lebih tinggi dibanding BOR yang disampaikan Khofifah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif mengatakan, BOR di rumah sakit rujukan untuk isolasi memang sudah menurun. Namun, BOR untuk ICU masih penuh.

“BOR yang berkurang di isolasi tapi masih 87 persen. Untuk ICU masih 100 persen, masih penuh,” katanya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Usut Mafia Tanah, Polri Pastikan Jalankan Instruksi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri memastikan menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk mengusut mafia tanah demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan, instruksi Presiden tersebut telah didengarkan seluruh jajaran Polri baik di tingkat Mabes, maupun Polda, hingga Polres dan Polsek.

“Presiden menginformasikan, mengintruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas masalah kasus mafia tanah, tentunya dan pasti instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat,” ujar Rusdi, Jumat 24 September 2021.

Rusdi menyatakan, secara otomatis instruksi Presiden tersebut langsung didengar oleh seluruh jajaran Polri, meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum memberikan arahan kepada jajarannya terkait instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia tanah.

“Itu sudah otomatis, ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para kasatwil, kapolda, kapolres, kapolsek itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan,” ucap Rusdi.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Komitmen Berangus Mafia Tanah

Rusdi menegaskan, Polri akan bekerja maksimal dalam mengusut mafia tanah, termasuk menindak apabila ada aparat yang bermain di dalamnya.

Namun, lanjut dia, Polri tetap berpegang pada azas “equality before the law” dalam penanganan perkara mafia tanah.

Rusdi pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan mempercayakan Polri dalam menuntaskan kasus mafia tanah,.

“Silakan saja, kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja, sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum. Siapa pun sekali lagi azas ‘equality before the law’ bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

Presiden juga meminta Polri tidak ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Dan memastikan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-“backingi” mafia tanah tersebut.

Polri juga diminta agar dapat memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Dorong APBD Berikan Kontribusi Nyata Melalui Tim Penggerak PKK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan dampak positif dari partisipasi aktif Tim Penggerak PKK dalam pengendalian COVID-19.

“Kami belajar dari pengalaman COVID-19 ini, peran PKK cukup dominan untuk bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengendaliannya (penyebaran COVID-19),” ujar Ardian.

Ardian menjelaskan, penetrasi PKK sampai dengan level pemerintahan terkecil dan kemampuan untuk dapat bergerak lintas sektor dapat menjadi salah satu terobosan.

“PKK ini (jangkauan) organisasinya sampai dengan tingkat RT dan RW, kader-kadernya sampai di sana,” imbuhnya.

Baca juga: Kemendagri: Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Capai 42.09 Persen 

Ardian menambahkan, PKK tidak hanya membantu Pemerintah dalam hal penanganan COVID-19, baik itu sosialisasi penegakan disiplin protokol kesehatan, tapi juga menyangkut permasalahan stunting (gizi buruk) dan sektor ekonomi produktif, yang saat ini menjadi atensi Bapak Presiden.

“Untuk mewujudkan kontribusi tersebut, diperlukan perubahan perspektif dan pola kerja Tim Penggerak PKK di setiap layer Pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut Ardian mengatakan, Mendagri mengingatkan agar PKK sudah harus melangkah lebih, tidak lagi program kegiatan menyangkut penguatan kader, pelatihan-pelatihan, itu sudah lewat. Tetapi langsung menyasar pada program kegiatan yang bersifat konkrit nyata, dan dibutuhkan oleh masyarakat, sebut saja pemberian makanan untuk penanganan gizi buruk.

“Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Mendagri, Kami berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai dengan level RT/RW untuk bisa bersama menyatukan langkah dalam merumuskan kebijakan di setiap layer Pemerintahan, sehingga kontribusi nyata pemerintahan daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Gelar Ujian SKD CPNS, Kemendagri Beri Pendampingan Khusus kepada Peserta Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi pendampingan khusus kepada peserta penyandang disabilitas, yang mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan PNS di lingkungan Kemendagri 2021. Pendampingan ini diberikan kepada peserta yang mengikuti seleksi di titik lokasi mandiri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tim panitia agar siaga, bila ada peserta yang kesulitan berjalan atau membutuhkan bantuan. Sejumlah fasilitas lainnya juga disediakan, seperti kursi roda, tim kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

“Kita sama-sama tadi mendampinginya, dan mereka pada saat setelah registrasi tidak menggunakan tangga jalan, tapi mereka melalui lift langsung,” ujar Rahajeng, di Jakarta, Kamis (23/9).

Selain itu, penyelenggara juga menyediakan tim dokter okupasi yang bertugas memverifikasi data dukung yang dilaporkan peserta ke dalam sistem.

Baca juga: Kemendagri Matangkan Persiapan Pelaksanaan SKD Dengan Prokes 

Rahajeng menuturkan, tahun ini Kemendagri menerima 7 peserta penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, ada 4 peserta yang mengikuti ujian SKD di Kantor BPSDM Kemendagri. Sedangkan sisanya, mengikuti seleksi di kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka nantinya bakal mengisi 4 formasi ASN di Kemendagri.

“Alhamdulillah, 4 orang (yang mengikuti tes di titik lokasi BPSDM Kemendagri) itu sudah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar,” katanya.

Rahajeng menegaskan, pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun sebelumnya, Kemendagri juga menerima peserta penyandang disabilitas. Penerimaan itu, kata dia, merupakan bentuk pemberian hak yang sama kepada semua warga negara yang dinyatakan memenuhi ketentuan dan persyaratan. Sebab pada dasarnya, kata dia, mereka juga memiliki kompetensi yang sama dengan peserta lainnya.

Rahajeng berharap, kepada seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas dapat memberikan kinerja terbaik dan tetap semangat, bila nanti menjadi ASN di Kemendagri. Di lain sisi, lanjutnya, Kemendagri juga bakal terus berbenah menyediakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan pegawai penyandang disabilitas.

“Jadi saat ini kalau untuk penyediaan sarana dan prasarana, tentunya kami terus berbenah diri,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta penyandang disabilitas Putra Rahmat Purna menceritakan, fasilitas yang diberikan penyelenggara cukup memudahkan dirinya dalam mengikuti proses ujian SKD di BPSDM Kemendagri. Putra mengaku sudah keempat kalinya mengikuti seleksi CPNS. Namun, baru tahun ini dirinya memilih formasi sebagai penyandang disabilitas.

“Dulu-dulu dicampur gitu saja, saya kan disabilitasnya di mata, kalau saya cari-cari sendiri (petunjuk arah) kadang tulisan tidak terlihat jelas, sehingga harus mendekat,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Amelia Sofia Hadi yang turut mendaftar sebagai peserta penyandang disabilitas. Menurutnya, pelayanan berupa pendampingan yang diberikan penyelenggara sangat membantu dirinya dalam mengikuti setiap tahapan SKD. Pendampingan itu diberikan, mulai dari pendaftaran hingga memasuki ruang ujian. “Itu benar-benar kita tuh dikhususin, benar-benar diprioritaskan,” ujarnya.

Continue Reading

HOT TOPIC